LBH Buddhis Indonesia

LBH | Budiman | Advokat | Pengacara

Polri-KPK Tanda Tangani MoU Pengendalian Gratifikasi

Posted on | August 20, 2014 | Comments Off

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani nota kesepahaman untuk penerapan pengendalian gratifikasi di lembaga Kepolisian.

“Acara hari ini kita ingin memberi pemahaman secara utuh kepada setiap anggota kepolisian mengenai gratifikasi. Jangankan masyarakat awam banyak anggota kepolisian pun yang belum paham tentang gratifikasi secara utuh,” kata Ketua KPK Abraham Samad di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/8).

Menurut Abraham, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut, pihaknya dapat menyosialisasikan tentang penerapan pengendalian gratifikasi bagi para anggota Kepolisian.

“Bila anggota Polri sudah paham tentang gratifikasi, ke depannya bisa dilakukan langkah-langkah persuasif untuk mengatasinya,” ujarnya.

Ketua KPK menyebutkan, bila suatu tindakan suap atau gratifikasi tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, maka hal itu sudah masuk dalam tindak pidana korupsi, sehingga baik penerima maupun pemberi suap bisa dipidanakan.

Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman mengatakan dengan adanya nota kesepahaman pengendalian gratifikasi tersebut, maka setiap anggota Polri harus menolak pemberian dalam bentuk apa pun.

“Sebagai contoh, bila anak seorang anggota Polri menikah maka sudah ada tulisan di depan ‘tidak menerima sesuatu’. Jadi sudah ada keinginan dari anggota kita untuk menolaknya,” jelas Sutarman.

KPK saat ini sedang berupaya mensosialisasikan penerapan pengendalian gratifikasi di institusi-institusi pemerintahan hingga lembaga hukum.

Bahkan, Polri setuju melibatkan KPK dalam memerangi gratifikasi di tubuh kepolisian.

Pencegahan gratifikasi telah diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/08/19/najeg9-polrikpk-tandatangani-mou-pengendalian-gratifikasi

SK Dirjen Badilum MARI No. 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BSK Dirjen Badilum MARI No. 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILANAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN

Posted on | August 13, 2014 | Comments Off

SK Dirjen Badilum MARI No. 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN

Microsoft Word - JUKLAK PERMA No, 1 Tahun 2014 Wahyudin4

Microsoft Word - JUKLAK PERMA No, 1 Tahun 2014 Wahyudin4

klik gambar diatas atau disini untuk selengkapnya

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PEDOMAN 
PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK 
MAMPU DI PENGADILAN

Microsoft Word - SOP Pemberian Layanan Hukum_PN

klik gambar diatas atau disini untuk selengkapnya

Rupiah baru beredar 18 Agustus, BI yakin masyarakat tak kaget

Posted on | August 12, 2014 | Comments Off

MERDEKA.COM. Bank Indonesia menegaskan sosialisasi uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memadai walau waktunya singkat. Masyarakat tidak bakal kaget ketika desain uang kertas baru itu beredar mulai 18 Agustus mendatang.

Rencananya, bank sentral dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru akan menjelaskan adanya desain uang baru pada 15 Agustus, alias tiga hari jelang peluncurannya.

“Tetap harus ada sosialisasi. Misalnya soal security features, kita kasih tahu ciri-cirinya. Tapi harus diingat uang yang sudah bertahun-tahun beredar saja tetap perlu sosialisasi. Jadi ini terus menerus,” kata Deputi Gubernur BI Ronald Waas di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (12//8).

Dari segi desain, Ronald menceritakan bahwa akan tetap ada gambar pahlawan di uang NKRI. Pilihan sosok di uang kertas itu sudah disetujui presiden. “Tapi mengenai siapanya, nanti ditunggu saja,” cetusnya.

Di luar itu, perwakilan BI di seluruh provinsi sudah siap serentak mengedarkan uang desain baru ini. Masyarakat yang ingin memiliki uang NKRI bisa menghubungi bank-bank terdekat.

“BI akan menyiapkan. Masyarakat bisa datang menukar,” kata Ronald.

Nominal uang kertas NKRI sama persis dengan uang yang selama ini beredar di masyarakat. Mulai dari pecahan terkecil Rp 1.000 sampai Rp 100.000. Untuk awalan, BI mencetak uang baru ini di kisaran puluhan juta lembar.

Sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 2011, bank sentral diamanatkan mengedarkan desain uang baru pada Perayaan Kemerdekaan Indonesia ke 69. Uang lama tetap diakui dan dibolehkan beredar sambil ditarik bertahap, sampai 10 tahun ke depan.

Akan tetapi, karena alasan teknis bahwa 17 Agustus tahun ini jatuh pada saat Minggu sehingga bank-bank libur, maka peredaran uang NKRI baru dilakukan pada 18 Agutus.

sumber : MERDEKA.COM.

KETUA MA MELANTIK KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING

Posted on | June 14, 2014 | Comments Off

JAKARTA – HUMAS, Kamis, 12 Juni 2014, Ketua MA melantik dan mengambil sumpah jabatan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Auditorium Gedung Sekretariat MA, Jalan A.Yani Jakarta Pusat. . MA sebagai induk dari para hakim menyadari bahwa penegakan hukum harus terus dilakukan peningkatan. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu dengan promosi dan rotasi para hakim. Kualitas sumber daya hakim yang unggul yang menjadi garda depan MA. Pengadilan Tingkat Pertama merupakan kawal depan dari MA dimana Pengadilan Tingkat Banding melakukan pengawasan dan juga pembinaan terhadap pengadilan tingkat pertama di wilayahnya. Didasarai latar belakang tersebut, MA terus melakukan promosi dan rotasi dengan harapan para hakim akan kian luas pengalaman dan keilmuannya.

Berikut nama pejabat yang diambil sumpahnya dan dilantik pada Lingkungan peradilan umum :
1. Dr. MUH DAMING SUNUSI, SH., M.Hum
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Semarang
2. DR. NOMMY H SIAHAAN, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Palembang
3. YOHANES ETHER BINTI, SH., M.Hum
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru
4. HESMU PURWANTO, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya
5. H.ADAM HIDAYAT ABU ATIEK, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Jambi
6. H.CHAIDIR, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh
7. H. ARWAN BYRIN, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Banten
8. SUDIWARDONO, SH., M.Hum
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Jayapura
9. H. MACHMUD RACHIMI, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin

Berikut nama pejabat yang diambil sumpahnya dan dilantik pada Lingkungan peradilan agama :
1. Drs. H. BAMBANG ALI MUHADJIR, MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang
2. Drs, H. DJAJUSMAN MS, SH., MH., MM
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
3. Drs. H. ABU AMAR, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
4. Drs.H MARSAID , SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura
5. Drs. H.M YAMIN AWIE, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
6. Drs. H. MUSLIMIN SIMAR, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
7. Drs. H.ALIMIN PATAWARI, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
8. Drs. HASAN BISRI, SH., M.Hum
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar
9. Drs. BAHRUSSAM YUNUS, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Berikut nama pejabat yang diambil sumpahnya dan dilantik pada Lingkungan peradilan militer :
1. Brigjen TNI MULYONO, SH., S.IP., MH
Sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama
2. Kolonel CHK. YAN AKHMAD MULYANA, SH
Sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan
3. Kolonel CHK HIDAYAT MANAO, SH
Sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=4021

Informasikan kepada kami seputar permasalahan Bank & Keuangan ke info@kasusbank.com

Posted on | June 3, 2014 | Comments Off

informasi seputar permasalahan Bank & Keuangan ke info@kasusbank.com

header01

Informasikan kepada kami seputar pelayanan publik ke info@pelayananpublik.net

Posted on | June 3, 2014 | Comments Off

Bersama kita memantau PELAYANAN PUBLIK

Informasi seputar pelayanan publik ke info@pelayananpublik.net

Pelayanan1

Advokat Tidak Bisa Dituntut Perdata dan Pidana Saat Jalankan Profesi

Posted on | May 16, 2014 | Comments Off

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Advokat kini semakin aman dalam menjalankan tugas. Advokat kini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Angin segar itu diperoleh setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi (judicial review) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

“Pasal 16 Undang-Undang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ‘advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan’,” ujar Ketua Majelis, Hamdan Zoelva, saat membacakan putusan bernomor 26/PUU-XI/2013 di ruang sidang utama MK, Jakarta, Rabu (14/5/2014).

Pemohon yang mengajukan uji materi tersebut adalah advokat muda yakni Rangga Lukita Desnata, Oktavianus Sihombing, dan Dimas Arya Perdana. Ketiganya mempersoalkan pasal 16 UU Advokat karena hanya memberikan perlindungan hukum pada advokat di dalam persidangan saja.

Padahal, advokat banyak melakukan kegiatan atau kepentingan yang berhubungan dengan kliennya di luar persidangan. Sebut saja mediasi, somasi, pendampingan hingga menggelar konferensi pers.

Untuk itu, pemohon meminta kepada Mahkamah agar membatalkan Pasal 16 UU Advokat karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Para pemohon memberikan opsi kepada Mahkamah bahwa pasal tersebut bisa tetap dipertahankan sepanjang diartikan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di luar dan di dalam sidang pengadilan.

Menurut Mahkamah, mengacu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat, tugas dan peran advokat untuk kepentingan klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar persidangan. Hal ini pun ditegaskan Pasal 11 UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang menyebut pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum dengan etikat baik baik di dalam maupun di luar sidang.

“Hal ini telah dipertimbangkan melalui putusan MK Nomor 88/PUU-X/2012 yang menyebut pemberi bantuan hukum baik advokat maupun bukan advokat dalam menjalankan tugasnya dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran,” kata anggoa majelis, Maria Farida Indrati, saat membacakan pendapat Mahkamah.

Dengan demikian, Hakim Maria mengatakan terdapat perbedaan antara UU Advokat dan UU Bantuan Hukum mengenai perlindungan advokat dan pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Perbedaan ini menimbulkan perlakuan yang berbeda antara advokat dan pemberi bantuan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil terhadap kedua profesi itu.

“Keadaan ini dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga Pasal 16 UU Advokat harus dimaknai seperti itu,” kata dia.

sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/05/14/advokat-tidak-bisa-dituntut-perdata-dan-pidana-saat-jalankan-profesi

KMA: “PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN TINGKAT BANDING PALING LAMA 3 BULAN DAN TINGKAT PERTAMA 5 BULAN”

Posted on | May 5, 2014 | Comments Off

Wakatobi – Humas : Upaya percepatan penanganan perkara baik di Mahkamah Agung maupun di pengadilan terus-menerus dilakukan. MA telah mengeluarkan regulasi untuk memastikan percepatan penanganan perkara dapat berjalan efektif. Untuk penanganan perkara di MA, telah diterbitkan SK KMA Nomor 119/SK/KMA/VII/2013, sedangkan untuk pengadilan tingkat pertama dan banding telah diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

Menurut peraturan tersebut, “MA harus memutus paling lama 3 bulan setelah perkara tersebut diterima oleh Ketua majelis kasasi/PK. Sedangkan untuk penyelesaian perkara tingkat banding dan tingkat pertama harus dilakukan paling lambat masing-masing 3 bulan dan 5 bulan”,
Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung Dr.H.M Hatta Ali, SH., MH dalam kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yustisial bagi pimpinan pengadilan, hakim, dan panitera/sekretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Sabtu (3/5/2014) di Wakatobi Sulawesi Tenggara.

Hadir bersama Ketua MA, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan seluruh Ketua Kamar kecuali Kamar Pidana. Mereka menyampaikan pembinaan mengenai isu-isu terkini yang substansinya berkaitan dengan bidang kewenangannya masing-masing.
Dalam pembinaannya Ketua Mahkamah Agung memaparkan bahwa untuk dapat merealisasikan jangka waktu memutus perkara di bawah 3 bulan, Ia telah melakukan perubahan besar dalam sistem pemeriksaan perkara.

MA telah melakukan perubahan revolusioner dalam sistem pemeriksaan berkas perkara kasasi dan peninjauan kembali. Sejak 1 Agustus 2013, sistem pemeriksaan berkas dilakukan secara serentak atau bersamaan menggantikan sistem membaca bergiliran yang telah berlangsung lama, ujar Ketua MA.

Untuk mendukung efektifitas sistem baru ini, MA pun menerbitkan SEMA 1 Tahun 2014. Melalui SEMA ini, MA mewajibkan pengadilan untuk menyertakan e-dokumen dari sebagian berkas Bundel B dalam setiap permohonan kasasi dan peninjauan kembali. E-Dokumen yang dikirim ke MA ini, kata Ketua MA, akan menjadi bahan bagi para hakim agung dalam membaca berkas.

Kita akan mengarah kepada sistem pemeriksaan beras berbasis e-dokumen, karena jika tidak, sistem membaca serentak akan berdampak pada peningkatan penggunaan alat tulis kantor (kertas) jelas Ketua MA.

Sistem baru yang diterapkan MA ini ternyata telah membawa dampak positif bagi peningkatan produktifitas dalam memutus perkara. Berdasarkan data yang disampaikan pada laporan tahunan MA 2013, MA telah memutus perkara di tahun tersebut sebanyak 16.034 perkara. Jumlah ini meningkat 45,83% dari tahun sebelumnya. Peningkatan produktifitas MA ini, antara lain dipicu oleh adanya perubahan sistem memeriksa berkas tersebut.

Sementara mengenai jangka waktu penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding, Ketua MA optimis pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama pun bisa melakukan percepatan penyelesaian perkara.

Saya sudah mendapat laporan dari beberapa pengadilan tinggi yang telah menyusun SOP untuk memastikan pengadilannya dapat menyelesaikan perkara sesuai SEMA 2 Tahun 2014, ungkap Ketua MA.

Sebelum mengikuti pembinaan yang disampaikan oleh Pimpinan MA, para peserta yang berjumlah 127 orang ini mengikuti sosialisasi dengan nara sumber Panitera MA, Panmud Perdata, Sekretaris Kepaniteraan, dan Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, Sabtu pagi hingga siang (3/5/2014).

Materi sosialisasi yang disampaikan oleh Panitera dan Tim-nya ini difokuskan pada mekanisme pengiriman e-dokumen untuk permohonan kasasi dan peninjauan kembali. MA sangat berkepentingan dengan sosialisasi ini, karena kepatuhan terhadap SEMA 1 2014 berpengaruh pada keberhasilan sistem membaca berkas bersama.

MA telah menerapkan sistem membaca berkas bersama sejak 1 Agustus tahun lalu. Sistem ini akan efektif jika didukung kepatuhan pengadilan dalam mengirimkan e-dokumen, ujar Soeroso Ono pada saat menutup sesi sosialisasi SEMA 1 2014, Sabtu siang (03/05/2014).

Selain mengikuti materi pembinaan seputar pengiriman e-dokumen, sebelumnya para peserta juga mengikuti pembinaan yang disampaikan oleh para eselon I Mahkamah Agung. Kegiatan pembinaan oleh Ka BUA, Dirjen Badilum, Dirjen Badilmiltun dan Panitera ini dilaksanakan pada Jum’at (2/5/2014).

Pembinaan oleh Para Pimpinan MA merupakan sesi terakhir dari serangkaian acara pembinaan teknis dan administrasi yustisial. Dua sesi sebelumnya adalah pembinaan oleh para eselon I dan sosialisasi SEMA 1 Tahun 2014. Dari serangkaian kegiatan pembinaan Ketua MA yang telah dilaksanakan selama tahun 2013 dan 2014, pembinaan di Wakatobi merupakan kegiatan pembinaan dengan durasi waktu terlama. Dimulai pada pukul 20.00 (Sabtu , 03/05) dan baru berakhir pada pukul 01.30 dini hari (4/5). Berlangsung selama 5, 5 jam, pembinaan bidang teknis dan administrasi yustisial tetap berlangsung antusias.

Antusiasme peserta ini selain karena “gaya” penyampaian materi oleh Ketua MA yang tidak membosankan, juga karena materinya seputar pelaksanaan tugas sehari-hari. Sebagaimana pembinaan sebelumnya, Ketua MA menyampaikan materi pembinaan seputar persoalan teknis dan administrasi yustisial berdasarkan laporan yang diterimanya melalui surat-surat yang ditujukan kepada Ketua MA.

Pembinaan pimpinan MA ke daerah merupakan tradisi baru yang digagas oleh Ketua MA, Hatta Ali. Tradisi ini menggantikan agenda tahunan Rakernas yang dinilai kurang efektif. Menurut Ketua MA, Rakernas hanya diikuti oleh kalangan terbatas yaitu pimpinan ketua pengadilan tinggi dan tingkat pertama kelas I.A.

Proses desiminasi informasi hasil Rakernas pun oleh para peserta tidak berjalan dengan baik. Sejak digulirkannya kebijakan pembinaan langsung ke daerah, Pembinaan di Wakatobi ini merupakan kali ke 17. Ketua MA berharap daerah yang belum dilakukan pembinaan langsung, dapat diselesaikan hingga akhir tahun ini, termasuk daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh pembinaan, terutama yang banyak pembentukan pengadilan baru.

Dengan model pembinaan langsung seperti ini, peserta lebih menyeluruh dan kami pun bisa menyerap aspirasi langsung. Kesempatan tanya jawab pun lebih luas, ujar Ketua MA.

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=3989

SEMA+NOMOR+2+TAHUN+2014_Page_1 SEMA+NOMOR+2+TAHUN+2014_Page_2

KETUA MA MENGAMBIL SUMPAH DAN MELANTIK KETUA KAMAR PERDATA MA

Posted on | May 5, 2014 | Comments Off

MARI500

 

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=3988

LBH KHMI Laporkan ke KY : Pelanggaran Kode Etik Hakim PT Jakarta

Posted on | May 5, 2014 | Comments Off

01 02 03 04 05 06 07

Drs. Dasikin, M.Pd dilantik Menteri Agama RI sebagai Dirjen Bimas Buddha pada tanggal 11 April 2014

Posted on | April 12, 2014 | No Comments

LBH Buddhis Indonesia mengucapkan Selamat Atas Pelantikan Drs. Dasikin, M.Pd dilantik  sebagai Dirjen Bimas Buddha, Kementerian Agama RI

_) Dasikin-Maitri Pratama _)

Nama                                     : Drs. Dasikin, M.Pd
Tempat / Tanggal Lahir    : Desa Purwodadi (Jawa Tengah),15 Agustus 1965
NIP/NRP                              : 196508151992031003
Pangkat                                 : Pembina Tk.I ( IV/B )
Jabatan                                 : Sekretaris
Instansi                                : Ditjen Bimas Buddha
Agama                                  : Buddha
Alamat Rumah                  : Griya Timur Indah Blok B4/14  Desa Jatimulya, Tambun Selatan
Alamat Kantor                   : Jl. Lapangan Banteng Barat no3-4 Jakarta Pusat
Istri                                      : Suratmi, S.Ag

Anak

  1. Adhi Vijja Kumara
  2. Devi Prajna Paramita
  3. Tri Astuti Utami
  4. Catur Ariya Dharma
  5. Panca Sagara Viriyanto

Riwayat Karir

  1. 1992-1994  Staf Ditura Buddha
  2. 1994-1996  Pembimas Buddha Kanwil Depag Kalimantan Timur
  3. 1996-2002  Pembimas Buddha Kanwil Depag DKI Jakarta
  4. 2002-2004  Kasubdit  Pemberdayaan Umat dan Informasi Bimas Buddha Departemen Agama RI
  5. 2004-2006  Kasubdit Pendidikan Tingkat  Dasar dan Menengah Bimas Buddha Departemen Agama RI
  6. 2006-2008  Puket Administrasi Umum STAB Sriwijaya
  7. 2008-2009  Pembantu Puket Bidang Akademik STAB Sriwijaya
  8. 2009-sekarang  Sekretaris

Hakim Bebaskan Terdakwa Tilang Telat Bayar Pajak Tahunan STNK

Posted on | April 11, 2014 | Comments Off

Jakarta – Anda telat bayar pajak tahunan kendaraan dan ditilang polisi? Jangan takut menolak tilang tersebut sebab hal itu bukan wewenang polisi menindak.

Hal ini tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut), yang diketok siang ini, Jumat (19/4/2013).

Dalam berita acara persidangan perkara lalu lintas No 2673/Pid.C/2013/PN.Stb, terdakwa Rudi Hartono Napitupulu didakwa melanggar Pasal 288 ayat 1 UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hakim tunggal Sunoto menyatakan terdakwa Rudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut.

“Terdakwa pada saat ditilang oleh penyidik membawa STNK yang masih berlaku dan terdakwa menerangkan hanya terlambat membayar pajak kendaraan,” ujar Sunoto.

Hakim tunggal juga memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Selain itu memerintahkan barang bukti berupa STNK dikembalikan kepada terdakwa.

“Membebankan biaya perkara kepada negara,” tegas Sunoto sambil mengetok palu.

sumber : http://news.detik.com/read/2013/04/19/165246/2225295/10/hakim-bebaskan-terdakwa-tilang-telat-bayar-pajak-tahunan-stnk

Tiga opsi bagi pelanggar pelanggaran lalu lintas

Posted on | April 11, 2014 | Comments Off

Tiga opsi bagi pelanggar

Menurut Direktur Lalu Lintas Mabes Polri, Kombes Pol Yudi Sushariyanto, tindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas, lazim disebut tilang, adalah salah satu bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Polri. Penyelesaian atas pelanggaran itu berada dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system yang melibatkan kejaksaan dan pengadilan. Mengacu pada Pasal 211 KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, terdapat 28 jenis pelanggaran yang dapat dikenakan tilang.

Yudi menjelaskan, sistem tilang yang berlaku saat ini memberi tiga opsi bagi pelanggar. Seseorang bisa minta disidang di pengadilan, mau bayar ke Bank Rakyat Indonesia, atau pilihan lain dititipkan kepada kuasa untuk sidang. Kuasa untuk sidang itu tidak lain adalah polisi. Pilihan-pilihan ini sudah berlangsung sama, sesuai Surat Keputusan Kepala Kapolri No.Pol: SKEP/443/IV/1998, tanggal 17 April 1998 (SK 1998).

Dijelaskan Yudi, ketiga opsi ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pengendara menyelesaikan pelanggaran yang dia lakukan. Tinggal pilih opsi yang mana, sehingga proses penindakan tidak sampai terlalu mengganggu aktivitas pelanggar. Kalau punya waktu ke pengadilan, ya monggo. Mau bayar lewat bank, silahkan.

Gambaran lebih teknis dipaparkan oleh Loekito. Kepala Divisi Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu lintas Polri ini menjelaskan Indonesia tidak menggunakan sistem tiket seperti di luar negeri secara murni. Tapi dipakai sistem penggabungan (hybrid-red) sesuai hukum acara Indonesia. Memang masyarakat diberi alternatif, Kalau orang dikasih lembar biru, dia bisa titip uang sesuai tabel, atau bisa langsung ke BRI (Bank Rakyat Indonesia, red) di mana saja atau ke kantor pos ujarnya.

Apabila pelanggar memilih untuk membayar ke BRI, lanjut Loekito, polisi bisa menunjuk petugas khusus atau pelanggar bisa menyetorkan denda ke BRI cabang saja. BRI kemudian memberikan struk sebagai bukti, lalu pelanggar tinggal datang ke kantor polisi yang ditunjuk penilang. Setelah pelanggar membayar denda dan meminta kembali SIM/STNK yang dititipkannya, lembar biru tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri untuk dilaksanakan sidang tanpa kehadiran pelanggar (verstek).

Pertimbangan Polri untuk bekerjasama BRI ialah jangkauan yang luas hingga ke pelosok-pelosok. Pelanggar bisa membayar ke BRI dimana saja. Nanti uang ditilang disetor ke kas negara, bukan pemerintah daerah tutur Loekito.

Besarnya denda ditentukan dari tabel jumlah uang tilang yang telah disepakati hakim. Jumlah denda pada tabel ini berbeda untuk tiap provinsi. Tabel yang juga dilampirkan di belakang buku tilang ini, dibuat untuk mempermudah pelanggar.

Petugas khusus

Selain ikut sidang dan membayar ke BRI, dengan slip biru pelanggar bisa memberi uang titipan ke petugas khusus (polisi). Dengan cara ini, menurut Loekito, pelanggar itu memberi kuasa kepada polisi untuk hadir disidang, dan perkaranya akan disidangkan secara verstek. Surat tilang berlaku sebagai surat kuasa juga ujarnya. Misalnya BRI tutup, hari sudah malam atau malas orangnya, dia dapat menyetor ke petugas khusus. Kemudian petugas tersebut membayar ke BRI dan mengirimkan slipnya ke Pengadilan Negeri tuturnya.

Menurut Lampiran SK 1998 sebagai petunjuk teknis tentang penggunaan blanko tilang, apabila ada kepentingan mendesak terdakwa dapat menyetorkan uang titipannya ke petugas khusus yang ditunjuk (Polantas), di Kantor Satlantas setempat. Penyidik harus dapat memastikan kepada terdakwa kapan dan di mana terdakwa dapat mengambil kembali barang titipannya (SIM/STNK yang dititipkan) setelah menyerahkan uang titipan di BRI atau petugas khusus itu.

Sambil menunjukkan slip tilang Loekito menjelaskan bahwa surat tilang dapat berkedudukan sebagai surat kuasa. Hal ini sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Polisi (Mahkejapol). Ia kemudian menambahkan, Polantas yang bertugas juga tidak bisa main-main. Tidak semua polantas memegang slip tilang, tergantung siapa yang diberi blanko tilang oleh komandannya. Kita punya sistem pertanggungjawaban dengan sidang kode etik.

Dalam slip tilang tersebut tercatat nomor kode polisi yang bertanggungjawab atas blanko tilang tersebut, sehingga komandan dapat menyita blanko itu. Selain itu Yudhi menambahkan, Kalau polisi bermain akan ?dikejar’ Kejaksaan karena tembusan tilang dibuat ke Kejaksaan dan pengadilan.

Halaman 18, Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang (Lampiran SKEP KAPOLRI Skep/443/IV/1998)

 

e. Terdakwa:

  1. Menandatangani Surat Tilang (Lembar Merah dan Biru) pada kolom yang telah disediakan apabila menunjuk wakil di sidang dan sanggup menyetor uang titipan di Bank yang ditunjuk.
  2. Menyetor uang titipan ke petugas khusus bila kantor Bank (BRI) yang ditunjuk untuk menerima penyetoran uang titipan terdakwa (pelanggar-red) tutup, karena hari raya/libur, dan sebagainya.
  3. Menyerahkan lembar tilang warna biru yang telah ditandatangani/dicap petugas kepada penyidik yang mengelola barang titipan tersebut.
  4. Menerima tanda bukti setor dari petugas khusus (Polri) apabila peneyetor uang tititpan terpaksa dilakukan diluar jam kerja Bank (BRI).
  5. Menerima penyerahan kembali barang titipannya dari penyidik/petugas barang bukti/pengirim berkas perkara berdasarkan bukti setor dari petugas khusus atau lembaran tilang warna biru yang telah disyahkan oleh petugas Bank (BRI).
  6. Menerima penyerahan barang sitaannya dari petugas barang bukti setelah selesai melaksanakan vonis hakim (dengan bukti eksekusi dari Eksekutor/Jaksa dan melengkapi kekurangan-kekurangan lainnya (SIM, STNK/kelengkapan kendaraan) ? (bila memilih sidang-red)

 

Dengan berlangsungnya otonomi daerah, Yudi berpendapat ada beberapa pengadilan yang meminta untuk memproses seluruh tilang lewat persidangan. Walau sebenarnya prosedurnya terdapat tiga opsi tadi. Polda Metro Jaya maunya juga petugasnya tidak menerima uang. Agar tidak ada anggota yang terima titipan tutur Loekito.

Ditambahkan Yudi, dengan mengharuskan orang ke untuk pengadilan maka pelanggar akan direpotkan. Ini yang harusnya direspon masyarakat, kita maunya kecepatan dan ketepatan tandas Yudi. Kasihan masyarakat, karena ada pihak yang ingin tidak mempermudah. Mereka tidak mau mempercepat (proses-red) si pelanggar tandas Yudi. Menurutnya polisi ingin menyerahkan pada keinginan masyarakat. Selain karena tiga opsi ini masih berlaku, menurut Loekito seharusnya juga ditanyakan kepada masyarakat. Kalau mau sidang boleh, tidak juga tidak apa-apa ujarnya.

 

Memilih opsi membayar ke BRI juga tidak gampang. Seorang anggota Polantas berujar, memilih slip biru berarti sudah tahu prosedur. Kalau tidak, ya bakal repot juga. Sebab, sebelum ke BRI, pelanggar lalu lintas harus datang ke kantor polisi dulu untuk meminta cap. Di sana, petugas Ditlantas akan menunjuk BRI tempat membayar denda tilang. Jadi, bayarnya tidak langsung. Tidak online, ujar polisi tadi.

 

Setelah dari BRI, pelanggar harus balik lagi ke kantor polisi untuk mengambil SIM. Meski terkesan ribet, demi pengalaman dan pengetahuan hukumonline mengikuti petunjuk teknis Pak Polisi. Tiga hari setelah ada cap dari kantor polisi, kini berurusan ke BRI Pusat di kawasan Jalan Sudirman Jakarta. Berbekal tanda bukti pembayaran denda dari bank, hukumonline meluncur ke Polda Metro Jaya. Tak sampai lima menit, Surat Izin Mengemudi (SIM) pun dikembalikan.

Daftar Pelanggaran Denda Maksimal Untuk Pelanggaran Berdasarkan UU LLAJ No 22 Tahun 2009 Dengan mengelompokan Subyek Pelaku dan Bentuk Pelanggaran

Posted on | April 11, 2014 | Comments Off

pelanggaran

SkemaTilang

lalulintasDaftar Pelanggaran Denda Maksimal Untuk Pelanggaran Berdasarkan UU LLAJ No 22 Tahun 2009 Dengan mengelompokan Subyek Pelaku dan Bentuk Pelanggaran

1. Setiap Orang Mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, Marka Jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan. Pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2) Rp. 250.000.
2. Setiap Pengguna Jalan Tidak mematui perintah yang diberikan petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat ( 3 ), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk : Berhenti, jalan terus,  mempercepat, memperlambat, dan / atau mengalihkan arus kendaraan. Pasal 282 jo Pasal 104 ayat (3) Rp. 250.000.
3. Setiap Pengemudi (Pengemudi Semua Jenis Kendaraan Bermotor)
a. Tidak membawa SIM. Tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang Sah Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) hrf b Rp. 250.000.
b. Tidak memiliki SIM. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Rp. 1.000.000.
c. STNK / STCK tidak Sah. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapka oleh Polri. Psl 288 ayat (1) jo Psl 106 ayat (5) huruf a. Rp. 500.000.
d. TNKB tidak Sah. Kendaraan Bermotor tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri. Pasal 280 jo pasal 68 ayat (1) 500.000.
e. Perlengkapan yg dpt membahayakan keselamatan.
Kendaraan bermotor dijalan dipasangi perlengkapan yang dapat menganggu keselamatan berlalu lintas antaralain ; Bumper tanduk dan lampu menyilaukan. Pasal 279 jo Pasal (58) 500.000.
f. Sabuk Keselamatan
Tidak mengenakan Sabuk Keselamatan Psl 289 jo Psl 106 Ayat (6) 250.000.
g. lampu utama malam hari
Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Pasal 293 ayat (1)jo pasal 107 ayat (1) 250.000
h. Cara penggandengan dan penempelan dgn kendaraan lain
Melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain Pasal 287 ayat (6) jo pasal 106 (4) hrf h 250.000
i. Ranmor Tanpa Rumah-rumah selain Spd Motor. Mengemudikan Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah – rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak mengenakan Helm.Pasal 290 jo Pasal 106 (7). 250.000
j. Gerakan lalu lintas. Melanggar aturan gerakan lalu litas atau tata cara berhenti dan parkir Pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) e 250.000
k. Kecepatan Maksimum dan minimum. Melanggar aturan Batas Kecepatan paling Tinggi atau Paling Rendah Psl 287 ayat(5) jo Psl 106 ayat (4) hrf (g) atau psl 115 hrf (a) 500.000
l. Membelok atau berbalik arah Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok atau berbalik arah. Pasal 294 jo pasal 112 (1). 250.000
m. Berpindah lajur atau bergerak ke samping. Tidak memberikan isyarat saat akan ber[pindah lajur atau bergerak kesamping. Pasal 295 jo pasal 112 ayat (2) 250.000
n. Melanggar Rambu atau Marka. Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu lalu lintas atau Marka Psl 287 ayat(1) jo psl 106(4) hrf (a) dan Psl 106 ayat(4) hrf (b) 500.000
o.Melanggar Apill ( TL ). Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dgn alat pemberi isyarat Lalu Lintas. Psl 287 ayat (2) jo psl 106(4) hrf (c) 500.000
p.Mengemudi tidak Wajar. Melakukan kegiatan lain saat mengemudi. Atau Dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan Pasal 283 jo pasal 106 (1). 750.000
q.Diperlintasan Kereta Api. Mengemudikan Kendaran bermotor pada perlintasan antara Kereta Api dan Jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, Palang Pintu Kereta Api sudah mulai ditutup, dan / atau ada isyarat lain. Pasal 296 jo pasal 114 hrf (a) 750.000
r. Berhenti dalam Keadaan darurat. Tidak Memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan Bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat dijalan. Pasal 298 jo psl 121 ayat (1) 500.000
s. Hak utama Kendaraan tertentu.
Tidak memberi Prioritas jalan bagi kend. bermotor memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dan / atau yang dikawal oleh petugas Polri. antara lain :
a. Kend Pemadam Kebakaran yg sd melaksanakan tugas
b.Ambulan yang mengangkut orang sakit ;
c. Kend untuk memberikan pertolongan pd kecelakaan Lalu lintas;
d. Kendaraan Pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
e. KendPimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga internasional yg menjadi tamu Negara;
f. Iring – iringan Pengantar Jenazah; dan
g. Konvoi dan / atau kend utk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian RI.
Pasal 287 ayat (4) jo Pasal 59 dan pasal 106 (4) huruf (f) jo Pasal 134 dan pasal 135. 250.000
t. Hak pejalan kaki atau Pesepeda. Tidak mengutamakan pejalan kaki atau pesepeda Pasal 284 jo 106 ayat (2). 500.000
4. Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih
a. Perlengkapan Ranmor Ranmor tidak dilengkapi dengan : Ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, Pembuka Roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pasal 278 jo pasal 57 ayat (3) 250.000
b. Sabuk Keselamatan Pengemudi atau Penumpang yang duduk disamping pengemudi tidak menggunakan sabuk keselamtan. Pasal 289 jo pasal 106 (6) 250.000
c. Ranmor Tanpa Rumah- rumah Pengemudi dan penumpang tidak menggunakan sabuk keselamatan dan Helm. Pasal 290 jo pasal 106 ayat (7) 250.000
d. Persyaratan Teknis Ranmor tidak memenui persyaratan teknis meliputi : Kaca Spion, Klakson, Lampu utama, Lampu mundur, lampu batas tanda batas Dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu Rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman
alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca. Pasal 285 ayat 2 jo pasal 106 (3) jo pasal 48 (2) Rp. 500.000
e. Persyaratan laik jalan Ranmor tidak memenui persyaratan laik jalan sekurang – kurangnya meliputi ;
a. Emisi Gas Buang ;
b. Kebisingan suara
c. Efisiensi sistem rem utama;
d. Efisiensi system rem parkir;
e. Kincup Roda Depan;
f. Suara Klakson;
g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
h. Radius putar;
i. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi Ban;
Kesesuaian daya mesin pengerak thd berat kend. Pasal 286 jo pasal 106 ayat (3) jo pasal 48 (3). 500.000
5. Penumpang Kendaraan bermotor yg duduk di samping pengemudi (Sabuk Keselamatan) Tidak menggunakan sabuk keselamatan Pasal 289 jo 106 ayat (6) 250.000
6. Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum atau Angkutan Orang
a. Buku Uji Ranmor tidak dilengkapi dengan surat keterangan Uji berkala Pasal 288 ayat (3) jo ps 106 (5) hrf (c) 500.000
b. Tidak singgah di terminal sesuai ijin trayek. Kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah diterminal. Pasal 276 jo pasal 36 250.000
c. Tanpa ijin dalam trayek. Tidak memiliki ijin menyelangarakan angkutan orang dalam trayek Pasal 308 hrf (a) jo psl 173 ayat(1) hrf (a) 500.000
d. Tanpa Ijin tidak dalam Trayek. Tidak memiliki ijin menyelanggarakan angkutan orang tidak dalam trayek Psl 308 hrf (b) jo psl 173 ayat (1) hrf (b). 500.000
e. Ijin Trayek Menyimpang. Menyimpang dari ijin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173. Pasal 308 hrf (c) jo pasal 173 500.000
f.  Pengunaan jalur atau lajur. Tidak mengunakan lajur yg tlah ditentukan atau tdk menggunakan lajur paling kiri kecuali saat akan mendahului / mengubah arah. Pasal 300 hrf (a) jo Pasal 124 ayat (1) hrf (c).250.000
g. Turun Naik Penumpang. Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan / atau menurunkan penumpang Pasal 300 hrf (b ) psl 124 ayat (1) hrf (d) 250.000
h. Pintu tidak ditutup. Tidak menutup Pintu kendaraan selama kendaraan berjalan Pasal 300 hrf (c) jo pasal 124 (1) hrf (e) 250.000
i. Mengetem, menaikkan / turunkan penumpang tidak di Halte, melanggar jalur Trayek. Tidak berhenti selain ditempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam ijin trayek Pasal 302 jo pasal (126) 250.000
j. Ijin khusus disalahgunakan. Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu, tapi menaikkan atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuaidgn angkutan untuk keperluan lain. Pasal 304 jo pasal 153 ayat (1) 250.000
7. Pengemudi Kendaraan Bermotor Bus tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala Psl 288 ayat (3) jo ps106 (5) hrf (c) 500.000
8. Pengemudi Angkutan Barang
a. Buku Uji Ranmor dan/atau kereta Gandengannya atau kereta tempelannya tdk dilengkapi dgn surat keterangan uji berkala&tanda lulus uj berkala. Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (5) hrf (c) 500.000
b. Jaringan Jalan. Tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan Pasal 301 jo pasal (125) 250.000
c. Mengangkut Orang. Mobil barang untuk mengangkut orang tanpa alasan Psl (303) jo pasal 137 ayat (4) hrf (a), (b),(c) 250.000
d. Surat Muatan Dokumen. Perjalanan Membawa Muatan, tidak dilengkapi Surat muatan dokumen perjalanan. Pasal 306 jo Pasal 168 ayat (1) 250.000
9. Pengemudi Angkutan Umum Barang
a. Tata Cara Pemuatan Barang. Tidak mematui ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi
kendaraan Pasal 307 jo pasal 169 ayat (1) 500.000
b. Buku Uji Ranmor dan/ atau kereta gandengannya atau kereta tempelannya tdk dilengkapi dgn surat keterangan uji berkala&tanda lulus uji berkala. Pasal 288 ayat (3) jo pasal 106 ayat (5) hrf (c) 500.000
10. Pengemudi yg mengangkut barang Khusus (Persyaratan keselamatan dan keamanan). Tidak memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dan instansi terkait Pasal 305 jo pasal 162 ayat (1) hrf (a,b,c,d,e dan f ). Rp. 500.000
11. Pengendara Sepeda Motor
a. Lampu. Tanpa menyalakan Lampu utama pada siang hari Psl 293 ayat (2) jo psl 107 (2) 100.000
b. Helm Standart. Tidak menggunakan helm standar Nasional Indonesia Pasal 291 ayat (1) jo Psl.106 ayat (8) 250.000
c. Helm Penumpang. Membiarkan Penumpangnya Tidak mengenakan Helm Pasal 291 ayat (2) jo Psl 106 ayat (8) 250.000
d. Muatan Tanpa Kereta samping mengangkut penumpang lebih dari 1 orang Psl 292 jo psl 106 ayat (9) 250.000
e. Persyaratan Teknis dan laik jalan. Tdk Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, meliputi : kaca spion, klakson, ampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, atau alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban. Psl 285 ayat (1) jo pasal 106 ayat (3), dan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) 250.000
12. Pengendara Kendaraan tidak bermotor Dengan sengaja: - Berpegangan pada kendaraan bermotor untuk ditarik, - Menarik benda – benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan / atau – Menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor. Sedangkan telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor. Pasal 299 jo 122 hrf (a,b dan c) Rp.100.000
13. Balapan liar di Jalanan Pengendara bermotor yang balapan di jalan akan dikenai pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (Pasal 297)

TARIF PNBP PENERBITAN SIM

Posted on | April 11, 2014 | Comments Off

BERDASARKAN PP NO. 50 TAHUN 2010 TGL 25 MEI 2010TENTANG TARIF PNBP PENERBITAN SIM :

1. PENERBITAN SIM A
a. SIM baru : Rp. 120.000,-
b. SIM perpanjangan : Rp. 80.0000,-

2. PENERBITAN SIM B I
a. SIM baru : Rp. 120.000,-
b. SIM perpanjangan : Rp. 80.000,-

3. PENERBITAN SIM B II
a. SIM baru : Rp. 120.000,-
b. SIM perpanjangan : Rp. 80.000,-

4. PENERBITAN SIM C
a. SIM baru : Rp. 100.000,-
b. SIM perpanjangan : Rp. 75.000,-

5. PENERBITAN SIM D
a. SIM baru : Rp. 50.000,-
b. SIM perpanjangan : Rp. 30.000,-

6. PENERBITAN SIM Internasional
a. SIM baru : Rp. 250.000,-
b. SIM perpanjangan : Rp. 225.000,-

sumber : http://www.tmcmetro.com/news/2012/01/pnbp-sim

Tabloid Visual : Tiga Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dilaporkan “Terima Suap” ke Komisi Yudisial

Posted on | April 5, 2014 | Comments Off

net Tabloid Visual No. 267 - 1 - 14 April 2014 net1000

Tata Cara Pelaporan Pengaduan – Komisi Yudisial RI

Posted on | April 1, 2014 | Comments Off

NetKY01 NetKY02 Netky03 netky04 netky05

Tata Cara Pelaporan Tindak Pidana Korupsi – KPK

Posted on | April 1, 2014 | Comments Off

net01KPK net02KPK net03KPK net04KPK net05KPK net06KPK

Aturan PK Hanya Satu Kali Bertentangan dengan UUD 1945

Posted on | March 7, 2014 | Comments Off

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan aturan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali bertentangan dengan UUD 1945. Demikian putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva pada Kamis (6/3) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon. Pasal 268 ayat  (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Hamdan dalam sidang yang dihadiri oleh Mantan Ketua KPK Antasari Azhar sebagai Pemohon.

Dalam pendapatnya yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, Mahkamah  menjelaskan upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai.

“Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan,” urai Anwar.

Selain itu, lanjut Anwar, KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. maka dalam mempertimbangkan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat  (3)  KUHAP adalah beralasan menurut hukum,” ujarnya.

Dalam sidang tersebut, MK juga memutuskan tidak dapat menerima dua perkara pengujian KUHAP, yakni perkara yang diajukan oleh Andi Iskandar dan I Made Sudana.

sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=9694#.UxlD-87FbIU

Putusan dapat di download di : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_1651_34%20PUU%202013-telahucap-6Maret2014.pdf

Permendag No. 77/M-DAG/PER/12/2013 : Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan

Posted on | March 4, 2014 | Comments Off

77m-dagper122013-id-1389003532_Page_1

77m-dagper122013-id-1389003532_Page_2

77m-dagper122013-id-1389003532_Page_3

77m-dagper122013-id-1389003532_Page_4

77m-dagper122013-id-1389003532_Page_5

77m-dagper122013-id-1389003532_Page_6

sumber : http://www.kemendag.go.id/id/newsroom/regulations

REGULASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI

No. Nomor Regulasi Judul
1. 11/M-DAG/PER/2/2014 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar
2. 12/M-DAG/PER/2/2014 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Yang Dikenakan Bea Keluar
3. 08/M-DAG/PER/1/2014 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar
4. 04/M-DAG/PER/1/2014 Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan Pemurnian
5. 05/M-DAG/PER/1/2014. Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Verifikasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit Dan Produk Turunannya
6. 03/M-DAG/PER/1/2014 Penetapan Harga Patokan Tumbuhan Alam Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang
7. 02/M-DAG/PER/1/2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/M-DAG/PER/6/2013 Tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit….
8. 84/M-DAG/PER/12/2013. Penetapan Harga Pembelian Kedelai Petani Dalam Rangka Pengamanan Harga Kedelai Di Tingkat Petani
9. 80/M-DAG/PER/12/2013 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar
10. 82/M-DAG/PER/12/2013 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar
11. 81/M-DAG/PER/12/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
12. 78/M-DAG/PER/12/2013 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014
13. 77/M-DAG/PER/12/2013 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan
14. 74/M-DAG/PER/12/2013 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah…
15. 75/M-DAG/PER/12/2013 Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
16. 70/M-DAG/PER/12/2013 Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
17. 72/M-DAG/PER/12/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 47/M-DAG/PER/7/2012 Tentang Ketentuan Ekspor Prekursor Non Farmasi
18. 73/M-DAG/PER/12/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 48/M-DAG/PER/7/2012 Tentang Ketentuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi
19. 04/M-DAG/ED/12/2013 Perpanjangan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan
20. 68/M-DAG/PER/11/2013 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar
keep looking »
  • translate

    English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
  • LINKS

  • Facebook :

  • Archives

  • Peta Kantor :


    Lihat Ruko Tubagus Angke Megah di peta yang lebih besar
  • Tags