LBH Buddhis Indonesia

Ketua MA Lantik Ketua Kamar Baru

Posted on | May 29, 2015 | Comments Off on Ketua MA Lantik Ketua Kamar Baru

Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali secara resmi telah melantik ketua kamar baru yakni ketua kamar pengawasan dan kamar militer yang selama ini kosong. Ketua Kamar Pengawasan dijabat M. Syarifuddin menggantikan Timur P Manurung. Timur  dipindah menjadi Ketua Kamar Militer yang sebelumnya dijabat Imron Anwari yang telah pensiun beberapa bulan lalu. Kedua jabatan itu dikukuhkan lewat keputusan presiden.

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Kamis 28 Mei 2015, saya melantik Timur P Manurung sebagai Ketua Kamar Militer dan Muhammad Syarifuddin sebagai Ketua Kamar Pengawasan. Semoga Tuhan melimpahkan lindungan dan tuntutannya,” kata M. Hatta Ali saat pelantikan di gedung Sekretariat MA Jakarta, Kamis (28/5).

Acara pelantikan dan pengambillan sumpah jabatan ini selain dihadiri seluruh hakim agung dan pejabat di lingkungan MA, juga dihadiri beberapa pimpinan  sejumlah lembaga negara. Diantaranya, Ketua KY Suparman Marzuki, Wakil Ketua MK Anwar Usman, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5566ac7e05386/ketua-ma-lantik-ketua-kamar-baru

KETUA MA MELANTIK KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING

Posted on | May 19, 2015 | Comments Off on KETUA MA MELANTIK KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING

JAKARTA – HUMAS, Senin, 18 Mei 2015, Ketua MA melantik dan mengambil sumpah jabatan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Auditorium Gedung Sekretariat MA, Jalan A.Yani Jakarta Pusat. . MA sebagai induk dari para hakim menyadari bahwa penegakan hukum harus terus dilakukan peningkatan. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu dengan promosi dan rotasi para hakim. Kualitas sumber daya hakim yang unggul yang menjadi garda depan MA. Pengadilan Tingkat Pertama merupakan kawal depan dari MA dimana Pengadilan Tingkat Banding melakukan pengawasan dan juga pembinaan terhadap pengadilan tingkat pertama di wilayahnya. Didasarai latar belakang tersebut, MA terus melakukan promosi dan rotasi dengan harapan para hakim akan kian luas pengalaman dan keilmuannya.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa MA tidak mentolerir Ketua Pengadilan Tinggi yang menyimpang dari kebijakan MA. Itu sebabnya MA terus turun untuk melaksanakan pembinaan terhadap para pegawai pengadilan. Untuk meningkatkan kinerja dan inovasi di peradilan khususnya dalam hal pelayanan publik, dalam waktu dekat MA akan melaksanakan Kompetisi Pelayanan Publik Pengadilan. Tujuan kompetisi ini untuk mendorong kreatifitas, profesionalisme, dan respons inovasi pelayanan publik pengadilan. Diharapkan melalui kompetisi ini akan mampu meningkatkan citra peradilan di mata masyarakat.

Berikut nama pejabat yang diambil sumpahnya dan dilantik :
1. I Ketut Gede, SH., MH sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
2. Drs.H.Abdul Halim Syahran sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
3. H.Helmy Bakri, SH., MH sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
4. Dr.H. Bahruddin Muhammad SH., MH sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram
5. Drs. H. Abu Huraerah, SH., MH sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
6. Drs. Ahmad SH., MH sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
7. Dr.H. A.Mukti Arto, SH., M.Hum sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
8. Sulistyo, SH., M.Hum sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
9. H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, SH., MH sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
10. Syamsul Hadi, SH sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/acc2107/level2.asp?bid=4352

Hakim: Penetapan Tersangka Eks Walkot Makassar oleh KPK Tidak SahHakim: Penetapan Tersangka Eks Walkot Makassar oleh KPK Tidak Sah

Posted on | May 13, 2015 | Comments Off on Hakim: Penetapan Tersangka Eks Walkot Makassar oleh KPK Tidak SahHakim: Penetapan Tersangka Eks Walkot Makassar oleh KPK Tidak Sah

Ilham diperbolehkan mengajukan gugatan atas kerugian hilangnya hak politik yang dialami selama ini.
Hakim: Penetapan Tersangka Eks Walkot Makassar oleh KPK Tidak Sah

Hakim tunggal PN Jaksel Yuningtyas saat mengabulkan sebagian permohonan praperadilan eks Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Selasa (12/5). Foto: RES.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Yuningtyas mengabulkan sebagian permohonan praperadilan eks Walikota Makassar Ilham Arief Sirajudin terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (12/5).

Dalam sidang yang sempat molor dua jam, Yuningtyas menyatakan bahwa penetapan Ilham sebagai tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak berdasar hukum. Putusan ini diambil setelah hakim membedah dua bukti permulaan yang cukup, minimal dua alat bukti, yang digunakan oleh KPK untuk menetapkan Ilham sebagai tersangka.

“Menimbang sampai dengan perintah penyidikan, termohon (KPK,-red) tidak dapat membuktikan bukti awal yang sah, termohon tidak dapat membuktian pemeriksaan calon tersangka, termohon  tidak dapat membuktikan telah didengar keterangan ahli. Bahwa termohon tidak dapat membuktikan dua awal bukti. Menimbang belum ditemukan dua alat bukti yang membuat terang suatu perbuatan tindak pidana. Sehingga pemohon telah berhasil untuk membuktikan dalilnya. Oleh karena penetapannya pemohon sebagai tersangka tidak sah,” tegas Hakim saat persidangan pada Selasa (12/5)

Selain mengabulkan tidak sahnya penetapan tersangka atas Ilham, Hakim juga menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh KPK tidak sah. “Menimbang oleh karena peneteapan tersangka atas pemohon tidak sah, maka penyitaan atas perkara aquo yang karena pertimbangan hukumnya, maka hakim berpendapat penyitaan tidak sah,” ujarnya.

Pemblokiran rekening atas Nama Pemohon juga dinyatakan tidak sah dikarenakan penetapan tersangka atas Pemohon tidak sah. “Pemblokiran atas rekening tidak sah, maka pemblokiran dicabut,” tambahnya.

Sedangkan ganti rugi immateril sebesar Rp1000 tidak dikabulkan oleh Hakim dikarenakan Ilham tidak dapat membuktikan kerugian immateril tersebut dalam persidangan. Sedangkan perbaikan hak dan martabat yang diminta oleh Ilham dalam petitum dikabulkan oleh hakim melalui pembacaan putusan tersebut. Namun, hakim juga memperbolehkan Ilham untuk mengajukan gugatan atas hilangnya hak politik yang selama ini dialaminya.

Dalam pertimbangannya, Yuningtyas menyatakan bahwa kewenangan hakim praperadilan diperluas setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa penetapan tersanga merupakan objek praperadilan.

“Bahwa kewenangan hakim praperadilan sesuai dengan Pasal 1 angak (10) jo Pasal  77KUHAP telah diperluas dengan adanya putusan MK yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Menimbang dalam permohonan pemohon maka pengadilan negeri berwenang untuk menyatakan sah atau tidaknya penetapan tersangka dan penyitaaan,” ujarnya.

Ditemui usai sidang, kuasa hukum Ilham, Jhonson Panjaitan menyatakan bahwa hakim sangat teliti dan detail dalam membuat keputusan. Dengan adanya putusan ini, Jhonson menilai bahwa perbuatan KPK yang secara sewenang-wenang menetapkan kliennya sebagai tersangka menunjukan ketidakprofesionalan KPK.

“Hakim ini sangat teliti. Pertimbangannya sangat luas dan detail. Bagaimana dia membuat pertimbangan sesuai HAM (Hak Asasi Manusia,-red). Tidak boleh apapun kegiatan, sekalipun penegakan hukum yang bertentang HAM. Dengan tidak adanya dua bukti  yang cukup menunjuk KPK yang tidak profesional,” ujarnya.

Jhonson juga menilai bahwa dengan adanya putusan MK merupakan era baru dimana seperti dua mata uang. “Tim kami senang menyambut era baru. Ini satu dua sisi mata uang, ini era baru setelah putusan MK. Namun kami sedih karena kualitas KPK yang menurun yang tidak sesuai kontitusi dan melanggar hukum. Ini yang kita dorong untuk terus perbaikan KPK sebagai penegak hukum di Indonesia,” ujarnya.

Kedepannya, untuk menjalankan putusan ini, dia mewakili kliennya mengakui memiliki dua rencana. Pertama, membongkar kebohongan yang dilakukan oleh penyidik dan penyelidik KPK. Kedua, mengajukan gugatan atas kerugian.

“Kami akan ada dua langkah hukum, pertama bagaimana membongkar  kebohongan penyidik dan penyelidik yang terjadi di persidangan. Selain itu Hakim dalam pertimbangannya juga membolehkan kami mengambil langkah lain, yaitu gugatan. Yang lebih penting mengembalikan harkat dan martabat, itu yg prioritas, selain lewat media yaitu mengajukan gugatan juga Rehabitasi bidang politik,” jelasnya.

Hakim Dinilai Lalai

Terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji menyayangkan putusan hakim praperadilan Ilham. “Ada kelalaian dari putusan hakim karena hakim melakukan penilaian atas eksistensi alat bukti yang merupakan soal yuridis dalam pokok perkara tindak pidana korupsi (yang disangkakan terhadap Ilham,” katanya, Selasa (12/5).

Indriyanto yang juga pakar hukum pidana ini berpendapat, praperadilan seharusnya tidak menilai eksistensi alat bukti, melainkan hanya menilai mekanisme prosedural. Oleh karena itu, KPK masih mendiskusikan langkah-langkah apa yang akan dipertimbangkan untuk menindaklanjuti putusan praperadilan Ilham.

Putusan praperadilan Ilham merupakan putusan praperadilan kedua, setelah Komjen (Pol) Budi Gunawan, yang dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sama halnya dengan Budi Gunawan, hakim juga membatalkan penetapan tersangka Ilham di KPK. “(Walau begitu) KPK tetap menghormati putusan praperadilan tersebut,” ujar Indriyanto.

Senada, Plt Pimpinan KPK lainnya, Johan Budi menyatakan KPK belum memutuskan langkah apa yang akan dilakukan pasca putusan praperadilan Ilham. Pimpinan KPK masih akan mendengar penjelasan dari biro hukum. Ketika ditanyakan, apakah memungkinkan KPK menerbitkan ulang Surat Perintah Penyidikan Ilham, Johan menjawab, “Bisa saja”.

Sebagai informasi, pertengahan 2014 lalu, KPK menetapkan Ilham sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012. Akibatnya, kerugian negara ditaksir  mencapai Rp38,1 miliar.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5551f8ab754a7/hakim–penetapan-tersangka-eks-walkot-makassar-oleh-kpk-tidak-sah

Ketua MK: Norma yang Terhapus Berlaku Bagi Norma Lain

Posted on | May 12, 2015 | Comments Off on Ketua MK: Norma yang Terhapus Berlaku Bagi Norma Lain

MA bersikukuh tetap akan menerapkan SEMA itu sebagai pedoman bagi hakim terkait pengajuan permohonan PK.
Ketua MK: Norma yang Terhapus Berlaku Bagi Norma Lain

Ketua MK Arief Hidayat. Foto: RES
Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengingatkan setiap putusan MK yang membatalkan atau menghapus pasal, ayat dalam sebuah undang-undang pada hakikatnya berlaku bagi ketentuan yang substansinya sama meskipun termuat dalam undang-undang lain. Sebab, sifat dari putusan MK itu erga omnes alias berlaku secara menyeluruh dan mengikat semua warga negara.     “Masih ada orang yang anggap pasal tertentu dibatalkan, lalu dibuat UU baru dengan memasukkan pasal yang sama. Padahal kalau ada substansi yang dibatalkan MK dalam  undang-undang, itu sudah tidak berlaku lagi di UU lainnya yang memuat substansi yang sama. Itulah yang disebut erga omnes,” ujar Arief di ruang kerjanya, Kamis (7/5) kemarin.

Arief mengatakan pemahaman sifat erga omnes ini belum banyak dimengerti semua pemangku kepentingan yang ada di MK. Hal ini berlaku pula dalam putusan MK No. 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP yang berimplikasi pengajuan Peninjauan Kembali (PK) dapat diajukan berkali-kali.

Dia menegaskan putusan MK itu membolehkan pengajuan PK lebih dari satu kali  dengan syarat ada novum (bukti baru) yang sebelumnya belum ditemukan selama proses peradilan. Jadi, ketika norma pengajuan PK sekali dibatalkan dalam KUHAP secara otomatis norma pembatalan itu berlaku di undang-undang lain yang mengatur hal yang sama.

“Dalam putusan MK yang membatalkan PK hanya boleh sekali dalam KUHAP, tetapi substansi yang sama ada pihak yang menguji lagi UU Kekuasaan Kehakiman. Mestinya, substansi norma yang telah dibatalkan itu secara otomatis tidak berlaku lagi dalam UU lainnya,” jelasnya.

“Sebetulnya, itu juga berlaku untuk uji materi di MA ketika ada norma dalam perda di provinsi tertentu yang dibatalkan, substansinya yang dibatalkan itu sebenarnya tidak boleh dimuat dalam perda provinsi lain.”

Untuk diketahui, seorang advokat Muhammad Zainal Arifin tengah memohon pengujianPasal 66 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2009 tentang MA dan Pasal 24ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait pengajuan pengajuan PK hanya sekali. Pemohon menganggap ketidakselarasan antar undang-undang yang mengatur soal PK ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Arief melanjutkan penghapusan norma pengajuan PK sekali ini untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) terutama bagi terpidana mati karena HAM tidak boleh dibatasi oleh prosedur. Hal ini juga untuk menghindari ketika terpidana mati menemukan novum, tetapi sudah telanjur dieksekusi. Sebab, bagaimanapun semua pihak pasti membutuhkan adanya kepastian hukum yang berkeadilan.

“Kepastian hukum tidak boleh melanggar HAM, kepastian hukum juga harus berkeadilan dan berkelanjutan,” dalihnya.

Sebagai contoh ditundanya eksekusi terpidana mati asal Filipina Mary Jane Veloso pada gelombang kedua beberapa waktu. Seandainya faktanya di Filipina ada orang yang mengaku memproduksi narkoba yang berada di koper Mary Jane dan dia tak tahu sama sekali adanya barang itu. Menurutnya, hal tersebut adalah novum yang belum terungkap sebelumnya dalam persidangan Mary jane.

“Tindakan kejaksaan untuk menunda ekseksi dan bukan membatalkan eksekusi dinilai tepat,” katanya.

Meski begitu, dia menyarankan apapun novum yang ditemukan di Filipina tetap harus diuji untuk menghindari adanya kemungkinan rekayasa di peradilan Filipina demi menyelamatkan Mary Jane. Misalnya orang yang mengaku sebagai produsen narkoba di Filipina terbukti bersalah dan dihukum, tetapi hukumannya hanya dipenjara.

“Bisa saja fakta itu membuat hukuman mati Mary Jane ditinjau lagi dan hukuman matinya diubah, nantinya orang yang mengaku sebagai produsen narkoba bisa saja dilepas dari hukumannya. Ini dibutuhkan kejelian hakim di Indonesia perlu untuk menilai novum yang diajukan,” sarannya.  

Terpisah, Juru Bicara Mahkamah Agung (MA) Suhadi mengatakan Surat Edaran MA No. 7 Tahun 2014 tentang Peninjauan Kembali Hanya Satu Kali tidak bertentangan dengan putusan MK. Sebab, yang dihapus dalam putusan MK hanya Pasal 268 ayat (3) KUHAP, bukan UU Kekuasaan Kehakiman. Karena itu, MA bersikukuh tetap akan menerapkan SEMA itu sebagai pedoman bagi hakim terkait pengajuan permohonan PK.

“MK kan hanya menghapus Pasal 268 KUHAP soal PK hanya satu kali, (substansi yang sama dalam UU) yang lainnya kan tidak,” ujar Suhadi.

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt554cb17c492b4/ketua-mk–norma-yang-terhapus-berlaku-bagi-norma-lainsumber :

MK : Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan

Posted on | April 28, 2015 | Comments Off on MK : Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan

(Ki-Ka) Maqdir Ismail dan Dasril Affandi selaku Kuasa Hukum Pemohon saling berjabat tangan seusai mendengarkan amar putusan dalam perkara pengujian UU Hukum Cara Pidana (KUHAP), Selasa (28/4) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Ganie.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh terpidana kasus korupsi bioremediasi fiktif PT. Chevron Pasific Indonesia Bachtiar Abdul Fatah.

“Mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi tujuh hakim konstitusi lainnya di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Selasa (28/4). Putusan tersebut menegaskan ketentuan praperadilan yang tertuang dalam Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Konstitusi sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Adapun Pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Menurut Mahkamah, KUHAP tidak memiliki check and balance system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti. “Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip due process of law secara utuh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya,” ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan Pertimbangan Hukum.

Hakikat keberadaan pranata praperadilan, lanjut Mahkamah, adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam perjalanannya, lembaga praperadilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. “Fungsi pengawasan pranata praperadilan hanya bersifat post facto dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan,” imbuhnya.

Pengajuan praperadilan dalam hal penetapan tersangka dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. “Mahkamah berpendapat, dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tegas Anwar.

Dua Alat Bukti

Selain itu, dalam putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti… dst”.

Oleh karena itu, pemaknaan “minimal dua alat bukti” dinilai Mahkamah merupakan perwujudan asasdue process of law untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masih terdapat beberapa frasa dalam KUHAP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas lex certa serta asas lex stricta agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyelidik maupun penyidik.

 “Dengan demikian, seorang penyidik di dalam menentukan ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang,” tegas Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Dissenting Opinion

Terhadap putusan tersebut, tiga orang hakim, yakni Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Aswanto, dan Muhammad Alim menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion). Menurut Palguna, Mahkamah seharusnya menolak permohonan Pemohon terkait dengan tidak masuknya penetapan tersangka dalam lingkup praperadilan lantaran hal tersebut tidak bertentangan dengan Konstitusi. Berpegang pada International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Palguna menilai tidak memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipersalahkan menurut hukum internasional yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya tanggung jawab negara (state responsibility).

Adapun Hakim Konstitusi Muhammad Alim menilai, jika dalam kasus konkret penyidik ternyata menyalahgunakan kewenangannya, misalnya secara subjektif menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa mengumpulkan bukti, hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Pasalnya, hal semacam itu merupakan penerapan hukum. Penilaian atas penerapan hukum adalah kewenangan institusi lain, bukan kewenangan Mahkamah.

Sedangkan Hakim Konstitusi Aswanto berpendapat tidak dimasukannya penetapan tersangka dalam ruang lingkup praperadilan merupakan wewenang pembentuk undang-undang untuk merevisinya. Tidak dimasukannya ketentuan tersebut tidak serta merta menjadikan Pasal 77 huruf a bertentangan dengan Konstitusi.

Sebelumnya, terdakwa kasus korupsi bioremediasi fiktif PT. Chevron Pacific Indonesia, Bachtiar Abdul Fatah mengajukan pengujian undang-undang terkait ketentuan tentang penyidikan, proses penahanan, dan pemeriksaan perkara dalam KUHAP. Diwakili Kuasa Hukum Pemohon Maqdir Ismail, Pemohon menguji Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) Pasal 77 huruf a, Pasal 156 ayat (2) KUHAP. Pasal-pasal tersebut dianggap telah diberlakukan dalam proses pemidanaan kepada Pemohon yang telah ditetapkan sebagai tersangka, penangkapan, dan penahanan Pemohon dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan, Pasal 77 huruf a UU yang sama diberlakukan kepada Pemohon dalam perkara praperadilan.

“Jelas terhadap hubungan sebab-akibat antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini. Karena pemberlakuan pasal-pasal yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon dirugikan atas pengakuan, jaminan perlindungan,  kepastian hukum yang adil, dan hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Maqdir.

sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10796#.VT-EuyGqqko

Nomor : 21/PUU-XII/2014
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Bachtiar Abdul Fatah Kuasa Pemohon: Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., dkk
Amar Putusan : Mengabulkan Sebagian
Status : Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
File Pendukung : Klik Disini
sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/21_PUU-XII_2014.pdf

Badrodin: BG Jadi Wakapolri, Saya Tetap Pegang Komando

Posted on | April 23, 2015 | Comments Off on Badrodin: BG Jadi Wakapolri, Saya Tetap Pegang Komando

Badrodin: BG Jadi Wakapolri, Saya Tetap Pegang Komando

Komjen Pol Budi Gunawan saat dilantik Kapolri Badrodin Haiti. Foto: Setkab RI
Komjen Budi Gunawan resmi menjabat sebagai Wakapolri. Pelantikan digelar tertutup di ruang Rapat Kapolri dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi Polri. Namun, ada kekhawatiran dari sejumlah kalangan bakal adanya dualisme kepemimpinan di Polri. Jenderal Badrodin Haiti yang baru beberapa hari dilantik Presiden Joko Widodo mebantah hal tersebut.

“Tidak ada (matahari kembar, red). Saya Kapolri yang pegang komando. Semua ikut perintah saya,” ujar Badrodin usai melakukan rapat dengar pendapat dengan Panja Perppu  KPK di Gedung DPR, Rabu (22/4).

Penegasan Badrodin menepis kekhawatiran sebagian kalangan. Pasalnya, Komjen Budi Gunawan sebelumnya seolah memiliki power yang lebih ketimbang Badrodin Haiti. Apalagi, Budi Gunawan memiliki anak buah yang terbilang loyal terhadap dirinya. Salah satunya, Kabareskrim Komjen Budi Waseso.

Kapolri sebagai pemimpin tertinggi di korps bhayangkara menjadi orang nomor satu yang perintahnya mesti ditindaklanjuti oleh jajaran di bawahnya. Sebagai pengambil kebijakan di Polri, Kapolri memiliki wewenang penuh mengatur institusi Polri. Sedangkan Wakapolri menjadi orang nomor dua sebagai pemimpin di Polri.

Pasca terganjalnya Budi Gunawan menjadi Kapolri beberapa waktu lalu, memang jenderal bintang tiga itu diprediksi bakal mengisi kursi nomor dua di Polri. Terlebih, sejumlah anggota dewan di Komisi III terus mendengungkan agar Budi Gunawan disandingkan dengan Badrodin Haiti.

Terlepas skenario lantaran Badrodin hanya menjalani tugas sebagai Kapolri selama 15 bulan, pilihan Budi Gunawan menjabat Wakapolri mesti dihormati. Namun bukan tidak mungkin selepas Badrodin memasuki masa purna bhakti, Budi Gunawan kembali diusung menjadi Kapolri.

Lebih jauh jenderal polisi bintang empat itu mengatakan, keputusan mengangkat Budi Gunawan menjabat Wakapolri setelah dilakukan rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti). Malahan Kapolri telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Presiden Joko Widodo. Meski mengaku belum mendapat respon dari Presiden Joko Widodo, namun pengangkatan pejabat Wakapolri menjadi kewenangan Kapolri.

“Sudah, tadi pagi saya tandatangani. Saya belum tahu (respon istana, red). Belum ada petunjuknya,” katanya.

Menurutnya, sidang Wanjakti sudah digelar pada 17 April lalu. Sayangnya, tidak dihadiri oleh seluruh pejabat tinggi Polri. Saat itu, pejabat tinggi Poolri banyak berada di luar. Oleh sebab itu, baru kembali digelar pada Senin (20/4) kemarin. “Kemudian Selasa (21/4) lengkap, sehingga kemarin kita laksanakan rapat,” katanya.

Mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Mabes Polri itu mengatakan, perihal bakal menjadi kontroversi mengangkat Budi Gunawan menjadi Wakapolri ditampiknya. Ia menilai pandangan publik sudah menjadi pertimbangan Wanjakti. Dengan begitu, semua masukan menjadi pembahasan dalam rapat Wanjakti.

“Menurut internal seluruh Wanjakti itu memang terbaik,” katanya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak mempermasalahkan Kapolri mengangkat dan melantik Budi Gunawan menjadi Wakapolri. Pasalnya, status hukum Budi Gunawan sudah dinyatakan bersih. Setidaknya, penetapan tersangka yang disematkan KPK terhadap Budi Gunawan tidak sah. Apalagi saat dicalonkan menjadi Kapolri kala itu, Budi Gunawan dinyatakan lolos dan telah diparipurnakan dalam rapat paripurna DPR. “Tidak masalah, sudah dinyatakan bersih oleh pengadilan,” pungkas politisi PKS itu.

Sebelumnya, anggota Komisi III Sarifuddin Sudding menghargai jika proses tersebut telah dilalui oleh Wanjakti dengan memberikan pertimbangan dan persetujuan mengangkat Budi Gunawan menempati kursi nomor dua di korps bhayangkara. Di mata Sudding, Budi Gunawan memiliki kompetensi baik.

“Komjen Budi Gunawan sangat tepat menduduki pimpinan Polri. Budi Gunawan orang cerdas,” katanya.

Politisi Partai Hanura itu berharap Kapolri dan Wakapolri terpilih nantinya dapat bersinergi dan membangun komunikasi yang baik tak saja antar lembaga penegak hukum, tetapi juga di internal Polri. Meski Budi Gunawan dinilai lebih memiliki power dibanding Badrodin, Sudding tak khawatir bakal adanya ‘matahari kembar’ di Polri.

“Tidak ada, sebab yang pegang komando adalah Kapolri. Tidak ada matahari kembar,” ujarnya.

Soal kemudian apakah Budi Gunawan menjabat Wakapolri nantinya bagian dari strategi agar dapat menjadi Kapolri, Sudding enggan berkomentar banyak. Pasalnya, Badrodin hanya menjabat Kapolri hanya tersisa 15 bulan. “Kalau ada strategi lain, wallahualam. Tapi itulah faktanya,” pungkasnya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553771a0df4a2/badrodin–bg-jadi-wakapolri–saya-tetap-pegang-komando

Dilantik Jokowi, Badrodin Haiti Resmi Jadi Kapolri

Posted on | April 17, 2015 | Comments Off on Dilantik Jokowi, Badrodin Haiti Resmi Jadi Kapolri

KOMPAS/IWAN SETIYAWANWakil Kapolri Badrodin Haiti

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah tiga bulan lowong, pucuk pimpinan Polri kini telah terisi oleh Kapolri definitif. Jenderal (Pol) Badrodin Haiti telah resmi dilantik sebagai Kepala Polri oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (17/4/2015).

Pelantikan yang dilakukan di Istana Negara itu antara lain disertai dengan pembacaan sumpah jabatan oleh Badrodin. Dalam sumpahnya, ia menyatakan siap berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dia juga berjanji akan menjalankan dengan lurus tugasnya sebagai Kapolri dan menolak segala bentuk hadiah yang diberikan kepadanya terkait posisinya sebagai Kapolri.

“Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa dia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya,” kata Badrodin.

Dia juga bersumpah akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok.

Hadir dalam pelantikan Badrodin kali ini jajaran menteri dalam Kabinet Kerja, para petinggi Polri, TNI, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Badrodin sebelumnya menduduki posisi Wakil Kepala Polri. Sejak 16 Januari 2015, dia mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Kapolri yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang Kapolri. Tugas ini diberikan kepada Badrodin setelah Jokowi memberhentikan Jenderal Sutarman, yang tengah memasuki masa pensiun pada pertengahan tahun ini.

Selama berkarier di kepolisian, Badrodin sempat menduduki posisi sebagai Kapolda Banten (2004-2005), Kapolda Sulawesi Tengah (2006-2008), Kapolda Sumatera Utara (2009-2010), Kapolda Jawa Timur (2010-2011), dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (2013-2014). Pria kelahiran Jember, 24 Juli 1958, itu adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1982.

sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015/04/17/09274001/Dilantik.Jokowi.Badrodin.Haiti.Resmi.Jadi.Kapolri