LBH Buddhis Indonesia

MK : Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan

Posted on | April 28, 2015 | Comments Off on MK : Penetapan Tersangka Masuk Lingkup Praperadilan

(Ki-Ka) Maqdir Ismail dan Dasril Affandi selaku Kuasa Hukum Pemohon saling berjabat tangan seusai mendengarkan amar putusan dalam perkara pengujian UU Hukum Cara Pidana (KUHAP), Selasa (28/4) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK. Foto Humas/Ganie.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diajukan oleh terpidana kasus korupsi bioremediasi fiktif PT. Chevron Pasific Indonesia Bachtiar Abdul Fatah.

“Mengadili, menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi tujuh hakim konstitusi lainnya di ruang sidang pleno MK, Jakarta, Selasa (28/4). Putusan tersebut menegaskan ketentuan praperadilan yang tertuang dalam Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Konstitusi sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Adapun Pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

Menurut Mahkamah, KUHAP tidak memiliki check and balance system atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik karena tidak adanya mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti. “Hukum Acara Pidana Indonesia belum menerapkan prinsip due process of law secara utuh karena tindakan aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan alat bukti tidak dapat dilakukan pengujian keabsahan perolehannya,” ujar Hakim Konstitusi Anwar Usman membacakan Pertimbangan Hukum.

Hakikat keberadaan pranata praperadilan, lanjut Mahkamah, adalah bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Namun dalam perjalanannya, lembaga praperadilan tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi. “Fungsi pengawasan pranata praperadilan hanya bersifat post facto dan pengujiannya hanya bersifat formal yang mengedepankan unsur objektif, sedangkan unsur subjektif tidak dapat diawasi pengadilan,” imbuhnya.

Pengajuan praperadilan dalam hal penetapan tersangka dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP. Padahal, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang di dalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk dalam perampasan hak asasi seseorang. “Mahkamah berpendapat, dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum,” tegas Anwar.

Dua Alat Bukti

Selain itu, dalam putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti… dst”.

Oleh karena itu, pemaknaan “minimal dua alat bukti” dinilai Mahkamah merupakan perwujudan asasdue process of law untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masih terdapat beberapa frasa dalam KUHAP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas lex certa serta asas lex stricta agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyelidik maupun penyidik.

 “Dengan demikian, seorang penyidik di dalam menentukan ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang,” tegas Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams.

Dissenting Opinion

Terhadap putusan tersebut, tiga orang hakim, yakni Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Aswanto, dan Muhammad Alim menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion). Menurut Palguna, Mahkamah seharusnya menolak permohonan Pemohon terkait dengan tidak masuknya penetapan tersangka dalam lingkup praperadilan lantaran hal tersebut tidak bertentangan dengan Konstitusi. Berpegang pada International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), Palguna menilai tidak memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup praperadilan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipersalahkan menurut hukum internasional yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut adanya tanggung jawab negara (state responsibility).

Adapun Hakim Konstitusi Muhammad Alim menilai, jika dalam kasus konkret penyidik ternyata menyalahgunakan kewenangannya, misalnya secara subjektif menetapkan seseorang menjadi tersangka tanpa mengumpulkan bukti, hal tersebut bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Pasalnya, hal semacam itu merupakan penerapan hukum. Penilaian atas penerapan hukum adalah kewenangan institusi lain, bukan kewenangan Mahkamah.

Sedangkan Hakim Konstitusi Aswanto berpendapat tidak dimasukannya penetapan tersangka dalam ruang lingkup praperadilan merupakan wewenang pembentuk undang-undang untuk merevisinya. Tidak dimasukannya ketentuan tersebut tidak serta merta menjadikan Pasal 77 huruf a bertentangan dengan Konstitusi.

Sebelumnya, terdakwa kasus korupsi bioremediasi fiktif PT. Chevron Pacific Indonesia, Bachtiar Abdul Fatah mengajukan pengujian undang-undang terkait ketentuan tentang penyidikan, proses penahanan, dan pemeriksaan perkara dalam KUHAP. Diwakili Kuasa Hukum Pemohon Maqdir Ismail, Pemohon menguji Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) Pasal 77 huruf a, Pasal 156 ayat (2) KUHAP. Pasal-pasal tersebut dianggap telah diberlakukan dalam proses pemidanaan kepada Pemohon yang telah ditetapkan sebagai tersangka, penangkapan, dan penahanan Pemohon dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut. Sedangkan, Pasal 77 huruf a UU yang sama diberlakukan kepada Pemohon dalam perkara praperadilan.

“Jelas terhadap hubungan sebab-akibat antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal dalam KUHAP yang diuji dalam permohonan ini. Karena pemberlakuan pasal-pasal yang diuji dalam permohonan ini telah menyebabkan hak konstitusional Pemohon dirugikan atas pengakuan, jaminan perlindungan,  kepastian hukum yang adil, dan hak konstitusional atas due process of law sebagaimana diberikan oleh Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945,” ujar Maqdir.

sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10796#.VT-EuyGqqko

Nomor : 21/PUU-XII/2014
Pokok Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon : Bachtiar Abdul Fatah Kuasa Pemohon: Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M., dkk
Amar Putusan : Mengabulkan Sebagian
Status : Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
File Pendukung : Klik Disini
sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/21_PUU-XII_2014.pdf

Badrodin: BG Jadi Wakapolri, Saya Tetap Pegang Komando

Posted on | April 23, 2015 | Comments Off on Badrodin: BG Jadi Wakapolri, Saya Tetap Pegang Komando

Badrodin: BG Jadi Wakapolri, Saya Tetap Pegang Komando

Komjen Pol Budi Gunawan saat dilantik Kapolri Badrodin Haiti. Foto: Setkab RI
Komjen Budi Gunawan resmi menjabat sebagai Wakapolri. Pelantikan digelar tertutup di ruang Rapat Kapolri dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi Polri. Namun, ada kekhawatiran dari sejumlah kalangan bakal adanya dualisme kepemimpinan di Polri. Jenderal Badrodin Haiti yang baru beberapa hari dilantik Presiden Joko Widodo mebantah hal tersebut.

“Tidak ada (matahari kembar, red). Saya Kapolri yang pegang komando. Semua ikut perintah saya,” ujar Badrodin usai melakukan rapat dengar pendapat dengan Panja Perppu  KPK di Gedung DPR, Rabu (22/4).

Penegasan Badrodin menepis kekhawatiran sebagian kalangan. Pasalnya, Komjen Budi Gunawan sebelumnya seolah memiliki power yang lebih ketimbang Badrodin Haiti. Apalagi, Budi Gunawan memiliki anak buah yang terbilang loyal terhadap dirinya. Salah satunya, Kabareskrim Komjen Budi Waseso.

Kapolri sebagai pemimpin tertinggi di korps bhayangkara menjadi orang nomor satu yang perintahnya mesti ditindaklanjuti oleh jajaran di bawahnya. Sebagai pengambil kebijakan di Polri, Kapolri memiliki wewenang penuh mengatur institusi Polri. Sedangkan Wakapolri menjadi orang nomor dua sebagai pemimpin di Polri.

Pasca terganjalnya Budi Gunawan menjadi Kapolri beberapa waktu lalu, memang jenderal bintang tiga itu diprediksi bakal mengisi kursi nomor dua di Polri. Terlebih, sejumlah anggota dewan di Komisi III terus mendengungkan agar Budi Gunawan disandingkan dengan Badrodin Haiti.

Terlepas skenario lantaran Badrodin hanya menjalani tugas sebagai Kapolri selama 15 bulan, pilihan Budi Gunawan menjabat Wakapolri mesti dihormati. Namun bukan tidak mungkin selepas Badrodin memasuki masa purna bhakti, Budi Gunawan kembali diusung menjadi Kapolri.

Lebih jauh jenderal polisi bintang empat itu mengatakan, keputusan mengangkat Budi Gunawan menjabat Wakapolri setelah dilakukan rapat Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti). Malahan Kapolri telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Presiden Joko Widodo. Meski mengaku belum mendapat respon dari Presiden Joko Widodo, namun pengangkatan pejabat Wakapolri menjadi kewenangan Kapolri.

“Sudah, tadi pagi saya tandatangani. Saya belum tahu (respon istana, red). Belum ada petunjuknya,” katanya.

Menurutnya, sidang Wanjakti sudah digelar pada 17 April lalu. Sayangnya, tidak dihadiri oleh seluruh pejabat tinggi Polri. Saat itu, pejabat tinggi Poolri banyak berada di luar. Oleh sebab itu, baru kembali digelar pada Senin (20/4) kemarin. “Kemudian Selasa (21/4) lengkap, sehingga kemarin kita laksanakan rapat,” katanya.

Mantan Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Mabes Polri itu mengatakan, perihal bakal menjadi kontroversi mengangkat Budi Gunawan menjadi Wakapolri ditampiknya. Ia menilai pandangan publik sudah menjadi pertimbangan Wanjakti. Dengan begitu, semua masukan menjadi pembahasan dalam rapat Wanjakti.

“Menurut internal seluruh Wanjakti itu memang terbaik,” katanya.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak mempermasalahkan Kapolri mengangkat dan melantik Budi Gunawan menjadi Wakapolri. Pasalnya, status hukum Budi Gunawan sudah dinyatakan bersih. Setidaknya, penetapan tersangka yang disematkan KPK terhadap Budi Gunawan tidak sah. Apalagi saat dicalonkan menjadi Kapolri kala itu, Budi Gunawan dinyatakan lolos dan telah diparipurnakan dalam rapat paripurna DPR. “Tidak masalah, sudah dinyatakan bersih oleh pengadilan,” pungkas politisi PKS itu.

Sebelumnya, anggota Komisi III Sarifuddin Sudding menghargai jika proses tersebut telah dilalui oleh Wanjakti dengan memberikan pertimbangan dan persetujuan mengangkat Budi Gunawan menempati kursi nomor dua di korps bhayangkara. Di mata Sudding, Budi Gunawan memiliki kompetensi baik.

“Komjen Budi Gunawan sangat tepat menduduki pimpinan Polri. Budi Gunawan orang cerdas,” katanya.

Politisi Partai Hanura itu berharap Kapolri dan Wakapolri terpilih nantinya dapat bersinergi dan membangun komunikasi yang baik tak saja antar lembaga penegak hukum, tetapi juga di internal Polri. Meski Budi Gunawan dinilai lebih memiliki power dibanding Badrodin, Sudding tak khawatir bakal adanya ‘matahari kembar’ di Polri.

“Tidak ada, sebab yang pegang komando adalah Kapolri. Tidak ada matahari kembar,” ujarnya.

Soal kemudian apakah Budi Gunawan menjabat Wakapolri nantinya bagian dari strategi agar dapat menjadi Kapolri, Sudding enggan berkomentar banyak. Pasalnya, Badrodin hanya menjabat Kapolri hanya tersisa 15 bulan. “Kalau ada strategi lain, wallahualam. Tapi itulah faktanya,” pungkasnya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt553771a0df4a2/badrodin–bg-jadi-wakapolri–saya-tetap-pegang-komando

Dilantik Jokowi, Badrodin Haiti Resmi Jadi Kapolri

Posted on | April 17, 2015 | Comments Off on Dilantik Jokowi, Badrodin Haiti Resmi Jadi Kapolri

KOMPAS/IWAN SETIYAWANWakil Kapolri Badrodin Haiti

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah tiga bulan lowong, pucuk pimpinan Polri kini telah terisi oleh Kapolri definitif. Jenderal (Pol) Badrodin Haiti telah resmi dilantik sebagai Kepala Polri oleh Presiden Joko Widodo, Jumat (17/4/2015).

Pelantikan yang dilakukan di Istana Negara itu antara lain disertai dengan pembacaan sumpah jabatan oleh Badrodin. Dalam sumpahnya, ia menyatakan siap berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dia juga berjanji akan menjalankan dengan lurus tugasnya sebagai Kapolri dan menolak segala bentuk hadiah yang diberikan kepadanya terkait posisinya sebagai Kapolri.

“Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapa pun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa dia mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya,” kata Badrodin.

Dia juga bersumpah akan lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi ataupun kelompok.

Hadir dalam pelantikan Badrodin kali ini jajaran menteri dalam Kabinet Kerja, para petinggi Polri, TNI, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Badrodin sebelumnya menduduki posisi Wakil Kepala Polri. Sejak 16 Januari 2015, dia mendapat tugas tambahan dari Presiden Joko Widodo sebagai Wakil Kapolri yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang Kapolri. Tugas ini diberikan kepada Badrodin setelah Jokowi memberhentikan Jenderal Sutarman, yang tengah memasuki masa pensiun pada pertengahan tahun ini.

Selama berkarier di kepolisian, Badrodin sempat menduduki posisi sebagai Kapolda Banten (2004-2005), Kapolda Sulawesi Tengah (2006-2008), Kapolda Sumatera Utara (2009-2010), Kapolda Jawa Timur (2010-2011), dan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (2013-2014). Pria kelahiran Jember, 24 Juli 1958, itu adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1982.

sumber : http://nasional.kompas.com/read/2015/04/17/09274001/Dilantik.Jokowi.Badrodin.Haiti.Resmi.Jadi.Kapolri