LBH Buddhis Indonesia

Akses Situs Keabsahan ijazah Perguruan Tinggi di dikti

Posted on | August 19, 2015 | Comments Off on Akses Situs Keabsahan ijazah Perguruan Tinggi di dikti

Penelitian atas ijazah ASN/TNI terkait dengan keabsahan Perguruan Tinggi di dalam negeri yang memiliki ijin dan data kemahasiswaan dengan mengakses situs:

a. http://forlap.dikti.go.id (dalam negeri)

b. http://ijazahln.dikti.go.id (luar negeri)

MA Tetapkan Kriteria Perkara Small Claim Court

Posted on | August 13, 2015 | Comments Off on MA Tetapkan Kriteria Perkara Small Claim Court

tata cara penyelesaian perkara gugatan sederhana atau small claim court

Small claim court ditangani oleh hakim tunggal.

MA Tetapkan Kriteria Perkara Small Claim Court

Gedung MA. Foto: RES
Sekira tahun 2013, pihak Mahkamah Agung (MA)melontarkan wacana tentang akan diterbitkan peraturan tentang tata cara penyelesaian perkara gugatan sederhana atau small claim court. Kala itu, melalui Kepala Biro Hukum dan Humas Ridwan Mansyur, MA menyatakan peraturan dimaksud akan berlaku tahun 2014.Dua tahun berselang, ternyata peraturan tentang tata cara penyelesaian perkara gugatan sederhana baru terbit. Diunduh dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum MA, sjdih.mahkamahagung.go.id, peraturan itu diberi nomor dan titel Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA 2/2015).

Tertulis di dokumen, PERMA 2/2015 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali. Lalu, pada tanggal yang sama PERMA 2/2015 diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Terdiri dari 33 Pasal dan 9 Bab, PERMA 2/2015 mendefinisikan small claim court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Lebih lanjut, PERMA 2/2015 menetapkan kriteria perkara yang diselesaikan dengan mekanisme small claim court adalah perkara cidera janji (wanprestasi) dan atau perbuatan melawan hukum (PMH). PERMA 2/2015 juga mensyaratkan bahwa pihak-pihak penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali kepentingan hukum yang sama.

Baik penggugat maupun tergugat diwajibkan hadir secara langsung dalam persidangan dengan atau tanpa kuasa hukum. Small claim court tidak dapat diterapkan untuk perkara yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya. Persidangan small claim court dipimpin oleh hakim tunggal.

PERMA 2/2015 menyebut dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam small claim court. Pertama, perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, perkara sengketa hak atas tanah.

Terkait jangka waktu, PERMA 2/2015 menetapkan bahwa small claim court berlangsung paling lama 25 hari sejak hari pertama. Dengan jangka waktu yang begitu singkat, PERMA ‘melarang’ para pihak untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

Tahapan-tahapannya adalah pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan berkas, penetapan hakim dan penunjukkan panitera, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan.

Merujuk pada isi PERMA 2/2015, maka pemeriksaan pendahuluan menjadi tahapan paling krusial karena di tahap ini, hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana.

Apabila hakim berpendapat bahwa perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan yang artinya small claim court tidak berlanjut. Atas penetapan hakim ini, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Satu hal yang menarik dalam PERMA 2/2015 adalah kewajiban bagi hakim untuk berperan aktif dalam bentuk memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak; mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan; menuntun para pihak dalam pembuktian; dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Terkait putusan akhir small claim court, PERMA 2/2015 mengatur bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Putusan majelis hakim atas keberatan adalah putusan akhir sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cc471fd41ba/ma-tetapkan-kriteria-perkara-ismall-claim-court-i

Presiden Jokowi Lantik Sembilan Anggota Komisi Kejaksaan

Posted on | August 6, 2015 | Comments Off on Presiden Jokowi Lantik Sembilan Anggota Komisi Kejaksaan

Presiden Jokowi Lantik Sembilan Anggota Komisi Kejaksaan

Presiden Jokowi saat melantik dan mengambil sumpah anggota Komisi Kejaksaan, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/8). Foto: Setkab RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap sembilan anggota Komisi Kejaksaan (Komjak) periode 2015-2020 di Istana Negara, Kamis (6/8). Susunan sembilan anggota Komjak tersebut terdiri dari tiga perwakilan pemerintah dan enam dari unsur masyarakat.

Kesembilan anggota Komisi Kejaksaan itu adalah Sumarno (ketua dari unsur pemerintah), Erna Ratnaningsih (wakil merangkap anggota dari unsur masyarakat), Ferdinand T Andi Lolo (anggota dari unsur masyarakat), Pultoni (anggota dari unsur masyarakat), Barita L H Simanjuntak (anggota dari unsur masyarakat).

Selanjutnya, Yuni Arta Manalu (anggota dari unsur masyarakat), Indro Sugiarto (anggota dari unsur masyarakat), Yuswa Kusuma AB (anggota dari unsur pemerintah) dan Tudjo Pramono (anggota dari unsur pemerintah).

Ketua Komjak Sumarno mengatakan, tugas dan wewenang Komjak adalah mendorong kinerja kejaksaan untuk lebih baik lagi. Ketika ditanya peningkatan kinerja Komjak, ia mengaku akan masih melakukan koordinasi dengan anggota lainnya.

Sementara, Anggota Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak mengatakan bahwa pihaknya akan membuktikan kepada masyarakat bahwa Komjak itu ada. “Kami akan membuka akses ke publik untuk memberikan memberikan saran dan laporan terhadap perilaku jaksa, serta akan menerima laporan masyarakat untuk membuktikan Komisi Kejaksaan ada,” katanya.

Ia berjanji akan melakukan pengawasan terhadap sikap dan perilaku jaksa di dalam dan di luar kedinasan, serta mengusulkan perbaikan sarana prasarana untuk meningkat kinerja jaksa.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pihaknya akan memberikan ruang gerak seluas-luasnya terhadap Komjak untuk memantau dan mengawasi kinerja yang lembaga dipimpinnya.

“Masukan dari mereka harus diperhatikan dan kami akan mendalami serta menindaklanjuti baik masukan yang positif maupun yang negatif,” kata Prasetyo usai mengikuti upacara pelanntikan di Istana Negara.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55c3104d4ac4a/presiden-jokowi-lantik-sembilan-anggota-komisi-kejaksaan

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H

Posted on | July 16, 2015 | Comments Off on Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H

idulfitri

Tak Puas dengan Program Pemerintah, Lapor melalui “www.laporpresiden.org”

Posted on | July 14, 2015 | Comments Off on Tak Puas dengan Program Pemerintah, Lapor melalui “www.laporpresiden.org”

Jakarta – Setelah meluncurkan akun resmi Twitter dan fanpage Facebook, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian memperkenalkan situs pelaporan kepada presiden melalui situs www.laporpresiden.org. Situs pelaporan itu dikelola Kantor Staf Kepresidenan, khususnya bidang komunikasi, dimana setiap orang bisa memasukkan laporan mengenai berbagai hal di sekitar mereka yang akan segera ditindaklanjuti pemerintah.

Situs ini diinisiasi oleh publik, sementara sebelumnya sudah ada situs yang mirip, namun menurut Deputi Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, situs-situs tersebut diinisiasi oleh institusi di lingkungan presiden, yaituwww.lapor.go.id. Keduanya terintegrasi dan akan komplementer. Menurut Yanuar, pelaporan di situs www.laporpresiden.org akan bisa ditindaklanjuti di situs www.lapor.go.id.

“Engine http://lapor.go.id, lanjut Yanuar, digunakan juga untuk meneruskan dan menindaklanjutihttp://laporpresiden.org,” kata Yanuar, sebagai dirilis Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin (13/7).

Pembentukan kanal www.lapor.go.id didasarkan pada Peraturan Presiden (perpres) 76 / 2013 dan diatur pula dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

“Silakan gunakan untuk sampaikan keluhan kualitas layanan publik dan pantau pembangunan,” imbuhnya.

sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/290733-tak-puas-dengan-program-pemerintah-lapor-melalui-wwwlaporpresidenorg.html

Badrodin Akui Ada Mafia Hukum di Tubuh Polri

Posted on | July 3, 2015 | Comments Off on Badrodin Akui Ada Mafia Hukum di Tubuh Polri

Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti memimpin upacara pelantikan pergantian perwira tinggi Polri di Mabes Polri, Jumat (12/6).(Republika/Wihdan Hidayat)
Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti memimpin upacara pelantikan pergantian perwira tinggi Polri di Mabes Polri, Jumat (12/6).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin meminta agar Polri memberantas mafia hukum di tubuh Polri. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menjadi inspektur upacara pada peringatan hari Bhayangkara ke 69, di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengakui mafia hukum memang ada di tubuh Polri. “Mafia hukum di Polri yang sering ada itu Markus (Makelar Kasus),” ujar Badrodin, melalui sms kepada Republika, Kamis (2/7).

Menurutnya, hal tersebut terjadi karena penyidik maupun atasan memberikan peluang. Karena itu, mafia hukum di tubuh Polri akan diantisipasi kedepannya.

Beberapa langkah yang akan ditempuh oleh Badrodin dalam mengantisipasi mafia hukum di tubuh Polri yaitu meningkatkan pengawasan dalam proses penyidikan. Setiap kasus yang rawan selama proses hukum akan dikawal.

Selain itu, lanjutnya, Polri akan memonitor terus perkembangan kasus pihak berpekara yang merasa dirugikan. “Melakukan tapping dan tindak tegas,” kata Badrodin menambahkan.

Badrodin menghimbau kepada siapapun yang mengetahui ada anggota Polisi menjadi mafia hukum agar ditangkap. Akan tetapi, penangkapan harus berdasarkan bukti yang kuat.

Sebelumnya, Badrodin mengklaim sudah melakukan upaya pemberantasan dengan maksimal terhadap mafia hukum di tubuh Polri. Badrodin mengharapkan pemberantasan tersebut berhasil.

sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/02/nqv2ql-badrodin-akui-ada-mafia-hukum-di-tubuh-polri

Hadiri HUT Bhayangkara, Presiden Jokowi Minta Mafia Hukum Di Kepolisian Diberantas

Posted on | July 1, 2015 | Comments Off on Hadiri HUT Bhayangkara, Presiden Jokowi Minta Mafia Hukum Di Kepolisian Diberantas

Presiden Jokowi memeriksa pasukan pada upacara HUT Bhayangkara, di Mako Brimob, Depok, Rabu (1/7)

Presiden Jokowi memeriksa pasukan pada upacara HUT Bhayangkara, di Mako Brimob, Depok, Rabu (1/7)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta praktik “mafia hukum” di kepolisian atau yang lebih dikenal sebagai ”makelar kasus” segera diberantas. Permintaan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam amanatnya pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT)  Bhayangkara ke-69 di Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok, Jabar, Rabu (1/7).

Presiden juga meminta agar pemberantasan segala bentuk kejahatan perlu dilakukan secara tegas dan profesional untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong Polri meningkatkan kemampuannya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk kejahatan.

“Polri harus mampu menggunakan taktik dan teknik dengan didukung teknologi yang tepat,” tegas Presiden.

Dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja itu, Presiden Jokowi menekankan, Polri harus bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat karena masih adanya penegakan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama terhadap kelompok marjinal dan rentan.

Hal penting lainnya dalam pemberantasan kejahatan, kata Presiden Jokowi sebagaimana disampaikan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki dalam siaran persnya Rabu (1/7) siang, Polri juga perlu melakukan sinergi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk dukungan masyarakat.

Presiden Jokowi juga mengingatkan Polri mengenai tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks di masa mendatang. “Persoalan sosial akan semakin dinamis sebagai dampak globalisasi. Tindak kejahatan akan semakin beragam dan memanfaatkan teknologi informasi dengan dimensi yang semakin luas,” tutur Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi tak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada anggota Polri yang dengan penuh kesungguhan bertugas di daerah pedalaman, di wilayah perbatasan, di wilayah terpencil, di pulau-pulau terdepan, serta yang sedang mengemban misi internasional di luar negeri. “Mereka telah membuat bangga bangsa Indonesia di dalam maupun di dunia internasional,” ujarnya.

Banyak Berperan

Presiden Jokowi mencatat, sepanjang sejarah pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara, Polri telah banyak berperan memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta  perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Beragam pengalaman itu, lanjut Presiden Jokowi,  tentunya menjadikan Polri lebih terampil dan matang dalam mengemban tugas untuk mewujudkan dan memelihara situasi yang kondusif bagi kelancaran pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Meski begitu, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh jajaran Polri agar terus membenahi diri melalui Reformasi Birokrasi Polri di segala bidang, agar dampak positifnya bisa dirasakan masyarakat.

Menurut Presiden, masih banyak masukan, berupa komplain dari masyarakat terkait pelayanan Polri maupun dalam penegakan hukum. Ia mengingatkan, komplain dari masyarakat yang disampaikan baik melalui media maupun secara langsung merupakan masukan yang berarti bagi Polri untuk mengukur sejauhmana penerimaan masyarakat atas pelaksanaan tugas Polri dan sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap Polri.

“Berbagai masukan tersebut harus digunakan untuk perbaikan dan koreksi terhadap apa yang dikeluhkan masyarakat,” pinta Jokowi.

Di akhir sambutannya, Presiden mengingatkan tentang program “Revolusi Mental” yang sudah dicanangkan Pemerintah dan 11 program prioritas Polri. Presiden berharap program tersebut harus benar-benar dilaksanakan, bukan sekadar formalitas semata. “Harus ada hasil nyata yang dirasakan sebagai suatu perubahan yang positif konstruktif,” kata Presiden.

Tampak hadir dalam upacara peringatan HUT Bhayangkara itu anatar lain Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Kalla,  Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan pejabat lain.

sumber : http://setkab.go.id/hadiri-hut-bhayangkara-presiden-jokowi-minta-mafia-hukum-di-kepolisian-diberantas/

Tarif Bea Materai 2015 Tak Alami Perubahan

Posted on | July 1, 2015 | Comments Off on Tarif Bea Materai 2015 Tak Alami Perubahan

Peningkatan tarif tetap Bea Meterai hanya dapat dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Bea Meterai.

Tarif Bea Materai 2015 Tak Alami Perubahan
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan bahwa tarif Bea Meterai di tahun 2015 tidak mengalami perubahan, yaitu tetap Rp3000 dan Rp6000 seperti yang saat ini berlaku. Peningkatan tarif tetap Bea Meterai hanya dapat dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Bea Meterai yang harus dibahas bersama terlebih dahulu oleh pemerintah dengan DPR.Adapun usulan perubahan tarif tetap Bea Meterai yang diusulkan Pemerintah untuk dibahas bersama dengan DPRadalah meniadakan tarif tetap Bea Meterai Rp3000, untuk dokumen yang memuat jumlah uang dengan nilai transaksi di atas Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000, dan meningkatkan tarif tetap Bea Meterai Rp6000 menjadi Rp10.000.Pembahasan perubahan Undang-Undang Bea Meterai oleh Pemerintah dan DPRdirencanakan baru akan dilakukan di tahun 2015,sebagaimana telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRtanggal 23 Juni 2015 untuk memasukan perubahan Undang-Undang Bea Meterai dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2015.

“Dengan demikian dapat kami tegaskan bahwa tarif Bea Meterai di tahun 2015 belum akan mengalami perubahan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan Hubungan Masyarakat Diyjen Pajak, Mekar Satria Utama, dalam siaran pers, Rabu (1/7).

Menurutnya, pemerintah dan DPRdirencanakan baru akan membahas perubahan Undang-Undang Bea Meterai di tahun 2015 ini, termasuk mengenai perubahan tarif Bea Meterai. Apabila pemerintah dan DPRmenyetujui Undang-Undang Bea Meterai yang baru, segala ketentuan dalam Undang-Undang Bea Meterai yang baru, tidak akan diberlakukan saat itu juga, tapi satu tahun sejak tanggal diundangkan.

“Hal ini untuk mempersiapkan sosialisasi kepada masyarakat dan kesiapan adminisitrasinya,” ujarnya.

Sebelumnya, Rencana pemerintah untuk menaikan dan memperluas objek bea materai menuai respon negatif dari anggota Komisi XI Ecky Awal Muharram. Soalnya rencana tersebut dinilai kontraproduktif, bahkan membebani masyarakat.

“Kebijakan kenaikan dan memperluas bea materai ini ialah cerminan dari strategi fiskal pemerintah yang kontraproduktif dan akan membebani masyarakat,” ujarnya.

Menurut Ecky, perlambatan ekonomi saat ini semestinya mendorong pemerintah melakukan kebijakan yang tidak membebani rakyat. Sayangnya, rencana kebijakan tersebut bertolak belakang dengan strategi ekspansi fiskal menstimulus perekonomian meningkatkan daya beli masyarakat. Akibatnya, masyarakat terbebani dalam kegiatan transaksi ekonomi mereka.

“Sehingga malah makin melemahkan perekomian,” imbuhnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu lebih jauh berpandangan rencana kebijakan tersebut setidaknya menjadikan tidak fokusnya pemerintah dalam melaksanakan strategi fiskal pemerintah dalam upaya untuk menggenjot perekonomian. Ia menilai pemerintah tepat dalam menaikan pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Namun, dengan  dengan adanya rencana kebijakan bea materai  tersebut menjadi kontraproduktif.

“Dari kebijakan ini terlihat strategi fiskal pemerintah tidak fokus, apakah mau ekspansi atau kontraksi. Padahal kemarin pemerintah baru saja menaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mengurangi potensi pendapatan pajak sebesar 11 triliyun rupiah dalam rangka menggenjot perekonomian, itu adalah strategi ekspansi fiskal yang saya kira tepat. Tapi kenaikan bea materai ini malah sebaliknya. Kalau begitu, buat apa PTKP dinaikan,” pungkasnya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5593c4855f2d5/tarif-bea-materai-2015-tak-alami-perubahan

PP No. 80 Tahun 2012 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Posted on | June 16, 2015 | Comments Off on PP No. 80 Tahun 2012 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

pp2012_80 TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN_Page_01

selengkapnya dapat di download disini

Polri mutasi jenderal, telegram Kapolri diteken Komjen Budi Gunawan

Posted on | June 8, 2015 | Comments Off on Polri mutasi jenderal, telegram Kapolri diteken Komjen Budi Gunawan

Merdeka.com – Mutasi di tubuh Polri kembali dilakukan. Sejumlah perwira menengah dan perwira tinggi di lingkungan Polri dimutasi.

Mutasi itu tertera dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1243/VI/2015 Tanggal: 5-6-2015. Berdasarkan salinan surat telegram Kapolri yang diperoleh merdeka.com, Jumat (5/6), telegram tersebut tak ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti.

Surat itu ditandatangani oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Budi Gunawan.

Beberapa perwira yang dimutasi di antaranya;

– Irjen Pol Achmad Hidayat dimutasi sebagai Pati Yanma Polri (dalam rangka pensiun)
– Brigjen Pol Machfud Arifin dari posisi Kapolda Kalsel menjadi Kadiv TI Polri TTK
– Brigjen Pol Agung Budi Maryoto dari posisi Karodalops Sops Polri menjadi Kapolda Kalsel
– Brigjen Pol Bambang Sudarisman dari posisi Kapolda Jambi menjadi Karodalops Sops Polri
– Brigjen Pol Lutfi Lubihanto dari posisi Pati SSDM Polri menjadi Kapolda Jambi
– Brigjen Pol Heru Winarko dari posisi Kapolda Lampung menjadi Pati SSDM Polri (Penugasan pada Kemenko Polhukam)
– Brigjen Pol Edward Syah Pernong dari posisi Karorenmin Bareskrim Polri menjadi Kapolda Lampung
– Brigjen Pol Sobri Effendy Surya dari posisi Kapolda Malut menjadi Karorenmin Bareskrim Polri
– Brigjen Pol Imam Budi Suoeno dari posisi Dirpolair Baharkam Polri menjadi Kapolda Malut
– Brigjen Muhammad Chairul Noor Alamsyah dari posisi Karoprovos Divpropam Polri menjadi Dirpolair Baharkam Polri
– Kombes Pol Gatot Subroto dari posisi Kabid Jemenopsrek Korlantas Polri menjadi Karoprovos Divpropam Polri
– Irjen Pol Arif Wachyunadi dari posisi Asops Kapolri menjadi Asrena Kapolri
– Irjen Pol Unggung Cahyono dari posisi Kapolda Metro Jaya menjadi Asops Kapolri
– Irjen Pol M Tito Karnavian dari posisi Asrena Kapolri menjadi Kapolda Metro Jaya
– Brigjen Pol Bambang Hermanu dari posisi Kapolda Kalteng menjadi Pati SSDM Polri (Penugasan pada Wantannas)
– Brigjen Pol Fakhrizal dari posisi Karopaminal Div Propam Polri menjadi Kapolda Kalteng
– Brigjen Pol Anton Wahono Sudarminto dari posisi Karowabprof Div Propam Polri menjadi Karopaminal Div Propam Polri
– Brigjen Pol Herry Prastowo dari posisi Dirtipidum Bareskrim Polri menjadi Karowabprof Div Propam Polri
– Brigjen Pol Carlo Brix Tewu Karojianstra dari posisi Sops Polri menjadi Dirtipidum Bareskrim Polri
– Irjen Pol Mochamad Iriawan dari posisi Kapolda Jabar menjadi Kadivkum Polri
– Irjen Pol Moechgiyarto dari posisi Kadivkum Polri menjadi Kapolda Jabar.

sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/polri-mutasi-jenderal-telegram-kapolri-diteken-komjen-budi-gunawan.html

keep looking »