LBH Buddhis Indonesia

Advokat kini bisa berikan konsultasi hukum pajak

Posted on | April 27, 2018 | Comments Off on Advokat kini bisa berikan konsultasi hukum pajak

Advokat kini bisa berikan konsultasi hukum pajak

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Profesi advokat kini resmi dapat mendampingi wajib pajak dalam memberikan bantuan hukum terkait pajak. Hal tersebut ditandai dengan putusan Mahkamah Konstitusi no 63/PUU-XV/2017 soal pengujian pasal 32 ayat (3a) UU 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan alias UU KUP.

Bunyi pasal tersebut adalah: Persyaratan serta pelaksanaan hak atau kewajiban Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

“Menyatakan frasa pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai hanya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat teknis-administratif dan bukan pembatasan dan/atau perluasan hak dan
kewajiban warga negara,” kata Ketua Hakim Konstitusi Anwar Usman saat membacakan amar putusannya, Kamis (26/4) sebagaimana dikutip Kontan.co.id dari salinan putusannya.

Permohonan uji materi tersebut sendiri diajukan oleh Petrus Bala Pattyona, seorang advokat yang sempat ditolak oleh Kantor Pelayanan Pajak Bantul, Yogyakarta saat mendampingi kliennya menyelesaikan urusan pajaknya.

Petrus kala itu ditolak oleh petugas Kantor Pelayanan Pajak Bantul lantaran dinilai tak memiliki kewenangan memberikan bantuan hukum. Sebab hanya konsultan pajak yang bisa melakukan hal tersebut.

“Penolakan Pemohon dengan alasan bukan konsultan pajak, tetapi dalam kenyataan ada orang yang bukan konsultan pajak diperbolehkan mengurus masalah perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Bantul,” Kata Petrus dalam berkas gugatannya yang tercantum dalam salinan putusan.

Dengan putusan ini, kini tak hanya konsultan pajak yang dapat mendampingi wajib pajak mengurus masalah pajaknya. Advokat juga bisa.

sumber ; https://nasional.kontan.co.id/…/advokat-kini-bisa-berikan-k…

budimansudharma.com – lbhkhmi.com – lbhbuddhis.com

Putusan ; http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php…

Isi Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Baru Diteken Jokowi

Posted on | April 5, 2018 | Comments Off on Isi Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Baru Diteken Jokowi

Dalam perpres sebelumnya masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik.

Pada 16 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Presiden memandang Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perpres No.4 Tahun 2015 masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan Pemerintah mengenai pengaturan atas Pengadaan Barang/Jasa yang baik.

Dalam Perpres teranyar ini disebutkan bahwa metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas: a. E-purchasing; b. Pengadaan Langsung; c. Penunjukan Langsung; d. Tender Cepat; dan e. Tender.

E-purchasing sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik. Sedangkan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.

Adapun Tender Cepat sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal: a. spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci; dan b. Pelaku Usaha telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia, dan Tender sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud dalam keadaan tertentu.

“Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan: a. Sistem Nilai; b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau c. Harga Terendah,” bunyi Pasal 39 Perpres ini seperti dikutip dari laman Setkab, Senin (2/4).

Adapun Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi, menurut Perpres ini, terdiri atas: a. Seleksi; b. Pengadaan Langsung; dan c. Penunjukan Langsung. Seleksi sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.

“Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali,” bunyi Pasal 41 ayat (6) Perpres ini.

Metode evaluasi penawaran Penyedia Jasa Konsultansi, menurut Perpres ini, dilakukan dengan: a.Kualitas dan Biaya; b. Kualitas; c. Pagu Anggaran; atau d. Biaya Terendah.

Swakelola

Menurut Perpres ini, pelaksanaan Swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan: a. PA (Pengguna Anggara)/KPA (Kuasa Pengguna Anggaran dapat menggunakan pegawai Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah lain dan/atau tenaga ahli; b. Penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah Tim Pelaksana; dan c. Dalam hal dibutuhkan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

(Baca Juga: KPPU-BPK Bersinergi Tingkatkan Efisiensi Penggunaan Anggaran Pengadaan Barang Jasa)

Untuk pelaksanaan Swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan: a. PA/ KPA melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana Swakelola; dan b. PPK menandatangani Kontrak dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola sesuai dengan kesepakatan kerja sama sebagaimana.

Adapun pelaksanaan Swakelola tipe III, menurut Perpres ini, dilakukan berdasarkan Kontrak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan pimpinan Ormas (Organisasi Kemasyarakatan). Dan untuk pelaksanaan Swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan Kontrak PPK dengan pimpinan Kelompok Masyarakat. “Pembayaran Swakelola dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.,” bunyi Pasal 48 Perpres ini.

Tender

Menurut Perpres ini, pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi: a. Pelaksanaan Kualifikasi; b. Pengumuman dan/atau Undangan; c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan; d. Pemberian Penjelasan; e. Penyampaian Dokumen Penawaran; f. Evaluasi Dokumen Penawaran; g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan h. Sanggah.

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding,” bunyi Pasal 50 ayat (2) Perpres ini.

Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud, menurut Perpres in, untuk Seleksi Jasa Konstruksi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.

Adapun pemilihan melalui Tender Cepat dilakukan dengan ketentuan: a. peserta telah terkualifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia; b. peserta hanya memasukkan penawaran harga; c. evaluasi penawaran harga dilakukan melalui aplikasi; dan d. penetapan pemenang berdasarkan penawaran terendah.

Üntuk pengadaan lansung dilakukan: a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK. “Pemilihan dapat dilakukan setelah RUP diumumkan,” bunyi Pasal 50 ayat (9) Perpres ini.

Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, menurut Perpres ini, pemilihan dapat dilaksanakan setelah: a. penetapan Pagu AnggaranK/L; atau b. Persetujuan RKA Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Baca Juga: Prospek Cerah Jadi Pengacara Spesialis Pengadaan Barang/Jasa)

Perpres ini juga menegaskan, pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan di luar negeri berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa menyesuaikan dengan ketentuan ketentuan pengadaan Barang/Jasa di negara setempat.

Keadaan Darurat, Tender Internasional, dan Usaha Kecil

Perpres No.16 Tahun 2018 juga mengatur ketentuan mengenai pengadaan Barang/Jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat, tender/seleksi internasional dan dana pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri, serta usaha kecil, produk dalam negeri dan pengadaan berkelanjutan.

Penanganan keadaan darurat, menurut Perpres ini, dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.

Keadaan darurat itu meliputi: a. bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial; b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; c. kerusakan sarana/ prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; d. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri; dan/atau e. pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana.

“Penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 59 ayat (3) Perpres ini.

Untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud, menurut Per pada ayat (2), PPK menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis atau Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis.

Tender/Seleksi Internasional

Menurut Perpres ini, Tender/ Seleksi Internasional dapat dilaksanakan untuk: a. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); c. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah); atau d. Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kreditor Swasta Asing.

“Tender/ Seleksi Internasional dilaksanakan untuk nilai kurang dari batasan sebagaimana dimaksud dalam hal tidak ada Pelaku Usaha dalam negeri yang mampu dan memenuhi persyaratan,” bunyi Pasal 63 ayat (2) Perpres ini.

(Baca Juga: Presiden Terbitkan Inpres Efisiensi)

Badan usaha asing yang mengikuti Tender/Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, harus melakukan kerja sama usaha dengan badan usaha nasional dalam bentuk konsorsium, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya.

Selain itu, Badan usaha asing yang melaksanakan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi, harus bekerja sama dengan industri dalam negeri dalam pembuatan suku cadang dan pelaksanaan pelayanan purnajual.

Perpres ini juga menegaskan, pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini, kecuali diatur lain dalam perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri.

“Proses Pengadaan Barang/Jasa untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri dapat dilaksanakan sebelum disepakatinya perjanjian pinjaman luar negeri (advance procurement),” bunyi Pasal 64 ayat (2) Perpres ini, seraya ditambahkan pada Pasal 64 ayat (3) bahwa dalam menyusun perjanjian sebagaimana dimaksud dapat dikonsultasikan kepada LKPP.

Usaha Kecil, Produk Dalam Negeri

Menurut Perpres ini, dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/ KPA memperluas peran serta usaha kecil. Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket untuk usaha kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan usaha yang sehat, kesatuan sistem, dan kualitas kemampuan teknis.

“Nilai paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), dicadangkan dan peruntukannya bagi usaha kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh usaha kecil,” bunyi Pasal 65 ayat (4) Perpres ini.

Melalui Perpres ini, Presiden mengamanatkan LKPP dan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik. Selain itu, Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional.

Kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud, menurut Perpres ini, dilakukan jika terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen).

“Pengadaan barang impor dapat dilakukan, dalam hal: a. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau b. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan,” bunyi Pasal 66 ayat (5) Perpres ini.

Disebutkan dalam Perpres ini, preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri  pada pemilihan Penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima. Preferensi harga itu diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang bernilai paling sedikit di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Preferensi harga, menurut Perpres ini, diberikan terhadap barang/jasa yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen). Sementara preferensi harga untuk barang/jasa paling tinggi 25% (dua puluh lima persen), dan preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing.

Preferensi harga itu, tegas Perpres ini, diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. “Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 94 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 22 Maret 2018 itu.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ac1dc10b8525/isi-perpres-pengadaan-barang-jasa-pemerintah-yang-baru-diteken-jokowi

Pro dan Kontra SEMA Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi DPO

Posted on | April 5, 2018 | Comments Off on Pro dan Kontra SEMA Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi DPO

SEMA No.1 Tahun 2018 dinilai membatasi dan mengurangi hak asasi manusia untuk mendapatkan akses keadilan. Akan tetapi, menjadi ambigu ketika seseorang ingin menuntut hak namun enggan melaksanakan kewajibannya, bahkan berusaha mengakali hukum dengan jalan melarikan diri.

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2018 soal Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka Yang Melarikan Diri Atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO), mengundang pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Suara keberatan terhadap SEMA No.1 Tahun 2018 diungkapkan Maqdir Ismail, salah seorang advokat yang sering menangani kasus-kasus praperadilan. Dia menentang keras muatan SEMA tersebut. Bahkan, Maqdir mengimbau para hakim berani mengambil sikap terhadap SEMA yang ia pandang bertentangan dengan undang-undang hingga menganjurkan para hakim untuk mengabaikan surat edaran tersebut.

Menurutnya, SEMA ini sudah membatasi dan mengurangi hak asasi manusia untuk mendapatkan akses keadilan. “Hakim harus berani mengambil sikap ketika SEMA bertentangan dengan undang-undang, maka menjadi kewajiban hakim untuk mengabaikan surat edaran itu,” kata Maqdir Ismail kepada hukumonlinemelalui pesan singkat, Selasa (3/4).

Ada dua muatan pokok yang diatur SEMA No.1 Tahun 2018. Pertama, tersangka yang sedang melarikan diri atau dalam status daftar pencarian orang (DPO) maka tidak dapat di ajukan praperadilan. Kedua, Jika praperadilan tetap diajukan oleh penasehat hukum maupun keluarganya, maka hakim dapat menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

(Baca juga : MA Larang Buron Ajukan Praperadilan, Ini Masukan ICJR)

Maqdir berpendapat bahwa dalam praktik hukum dan ketentuan KUHAP, tidak ada kewajiban hadir di persidangan bagi seseorang yang mengajukan praperadilan. Tidak hanya tersangka, bahkan keluarga maupun kuasanya pun dapat meminta pemeriksaan praperadilan berdasarkan Pasal 79 KUHAP. Sehingga Maqdir menganggap lahirnya SEMA No.1 Tahun 2018 ini bermaksud menganulir Pasal 79 KUHAP tersebut.

Tak segan-segan, pengacara yang terkenal dengan sebutan ‘pendobrak objek praperadilan’ itu menyebut bahwa para hakim yang mengikuti ketentuan SEMA No.1 Tahun 2018 dalam mengadili kasus praperadilan dapat dianggap telah melanggar ketentuan undang-undang.

Melalui SEMA ini, terang Maqdir, seseorang yang bahkan belum pernah diperiksa sebagai calon tersangka namun kemudian ditersangka-kan, maka dapat kehilangan haknya untuk melakukan praperadilan. “Ini artinya kita secara sengaja membiarkan pelanggaran hak asasi atas nama penegakan hukum,” kata Maqdir.

Satu hal penting yang digarisbawahi Maqdir, hukum acara itu adalah untuk membatasi kewenangan aparat penegak hukum, bukan untuk mengurangi hak asasi. Untuk menguji kebenaran ‘dasar hukum’ dan ‘dasar fakta’ penetapan seseorang sebagai tersangka, kata Maqdir, Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tegas menyatakan bahwa selain ada bukti permulaan maka harus ada pemeriksaan terhadap calon tersangka.

Berseberangan dengan Maqdir, peneliti pada Lembaga Advokasi dan Independensi Peradilan (LeIP), Arsil, justru mendukung keberlakuan SEMA No.1 Tahun 2018. Menurutnya, jika seseorang ingin mendapatkan haknya untuk mengajukan praperadilan maka ia berkewajiban untuk hadir di persidangan dan tidak melarikan diri.

“Menjadi ambigu ketika seseorang ingin menuntut hak namun enggan melaksanakan kewajibannya, bahkan berusaha mengakali hukum dengan jalan melarikan diri,” kata Arsil kepada hukumonline.

Dalam pandangan Arsil, berlakunya SEMA tersebut merupakan bentuk respons atas perkembangan baru, yakni banyaknya pengajuan praperadilan oleh tersangka yang sedang melarikan diri atau berstatus DPO.

Arsil juga menjelaskan bahwa lahirnya SEMA ini terinspirasi melalui SEMA No.1 Tahun 2012 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana, yang mengatur bilamana pemohon Peninjauan Kembali (PK) tidak hadir dipersidangan maka PK yang diajukannya menjadi gugur.

Yang perlu disorot dalam SEMA No. 1 Tahun 2018 ini, kata Arsil, jangan sampai berlakunya SEMA tersebut malah merugikan orang-orang yang tidak melarikan diri. Jangan sampai sasarannya yang sebetulnya untuk mencegah orang yang sedang melarikan diri melakukan praperadilan. Seperti kasus Sudjiono Timan, sudah ada SEMA nya tetapi tetap ada celah yang bisa digunakan untuk menghindari itu.

“Untuk itu penting dicermati terkait siapa subjek yang diatur? Apakah pemohon atau tersangka?” Jelas Arsil.

(Baca juga: MK Rombak Bukti Permulaan dan Objek Praperadilan)

Arsil juga mengatakan tidak ada kaitannya jika dikatakan bahwa SEMA No.1 Tahun 2018 ini bertentangan terhadap prinsip hakim dilarang menolak perkara. Arsil membedakan syarat prosedural dalam mengajukan perkara yang harus dipenuhi oleh tersangka dengan kewajiban hakim untuk menguji perkara secara materiil.

Menurutnya, muatan yang diatur dalam SEMA No. 1 Tahun 2018 berkaitan erat dengan syarat prosedural. Sehingga jika tersangka tidak mengikuti prosedur tersebut maka dapat didiskualifikasi.

Sementara itu, Juru Bicara MA Suhadi mengakui bahwa memang latar belakang dibentuknya SEMA No.1 Tahun 2018 ini berkaitan erat dengan maraknya orang yang mengajukan praperadilan, namun dalam status DPO.

Di samping itu, jelas Suhadi, Perluasan Objek Praperadilan Pasal 77 KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi (MK) membuka peluang besar bagi para DPO untuk memanfaatkan itu. Menurutnya, ini tidak fair. “Dia ingin mendapatkan haknya melalui proses hukum, namun di sisi lain ia menghindari hukum,” katanya kepada hukumonline.

“Dengan melarikan diri, akan memberikan ketidak pastian hukum, kalaupun dia terbukti bersalah dan dihukum maka dia akan tetap tidak bisa dipenjarakan, karena dia hilang!” tambah Suhadi.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ac37b900a301/pro-dan-kontra-sema-larangan-pengajuan-praperadilan-bagi-dpo

Informasi berkaitan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota Protokol Madrid yang ke-100

Posted on | January 8, 2018 | Comments Off on Informasi berkaitan dengan masuknya Indonesia sebagai anggota Protokol Madrid yang ke-100

Info Perkara Putusan Mahkamah Agung RI

Posted on | May 15, 2017 | Comments Off on Info Perkara Putusan Mahkamah Agung RI

Info Perkara Putusan Mahkamah Agung RI dapat dilihat di http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/

MK Putuskan Dokter Bisa Dipenjara Tanpa Rekomendasi MKDKI

Posted on | April 25, 2016 | Comments Off on MK Putuskan Dokter Bisa Dipenjara Tanpa Rekomendasi MKDKI

Gedung Mahkamah Konstitusi (ari saputra/detikcom)

Jakarta – Impian para dokter untuk tidak mudah dipidana seperti yang dialami oleh dr Ayu pada tahun 2014 lalu kandas. Mahkamah Konstitusi (MK) mengunci rapat-rapat keinginan dokter supaya bisa dipidana berdasarkan rekomendasi dewan etik kedokteran.

\”Menolak permohonan untuk seluruhnya,\” ujar Ketua MK, Arief Hidayat saat membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (20/4/2015).

Gugatan ini diajukan oleh sekumpulan dokter. Mereka meminta MK membatalkan pasal 66 ayat 3 UU Praktik Kedokteran. Alasannya, karena pasal itulah para dokter bisa langsung diadukan dan dipidana tanpa melewati rekomendasi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).

Tapi majelis MK berkata lain. Menurut Arief, pasal 66 ayat 3 tetap diperlukan demi memenuhi hak hukum para pasien. Arief juga menganggap pasal tersebut demi menjaga marwah dan martabat para dokter.

\”Mahkamah memahami bahwa sanksi pidana terhadap profesi dokter atau dokter gigi memang ditujukan untuk melindungi dokter, pasien serta stake holder lainnya,\” ucap Arief.

Atas putusan itu, dr Agung Saptahadi, perwakilan Dokter Indonesia Bersatu, mengatakan, putusan MK menandakan peran MKDKI menjadi tidak ada. Putusan para hakim MK, menurut dr Agung bisa membuat para dokter ketakutan untuk mengambil tindakan penting kepada pasien.

\”Misalnya dokter yang melakukan pembedahan lalu beresiko potensi komplikasi dan meninggal itu akan bisa dikenakan seperti pasal pembunuhan,\” kata dr Agung kecewa.

Gugatan yang diajukan awal 2014 ini dilatar belakangi kasus dr Ayu yang sempat dipenjara lewat vonis kasasi yang diputus hakim agung Artdijo Alkotsar. Atas vonis inilah, para dokter merasa takut dipidana dengan mudah. Vonis Artidjo itu lalu dianulir di tingkat peninjauan kembali (PK).

sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=10831#.Vx2pNdSLS1s

Pemilik Kartu Kredit Wajib Baca Peraturan Terbaru Ini

Posted on | April 8, 2016 | Comments Off on Pemilik Kartu Kredit Wajib Baca Peraturan Terbaru Ini

Kerahasiaan data nasabah perbankan hanya berlaku kepada nasabah penyimpan saja. Mulai diberlakukan 31 Mei 2016.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru saja merilis peraturan terbaru tentang penggunaan data kartu kredit untuk kepentingan perpajakan. Peraturan yang dimaksud adalah  Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. PMK ini merupakan revisi kelima dari PMK No. 16 Tahun 2013 yang mengatur hal yang sama.

PMK No. 39/PMK.03/2016 berlaku sejak 23 Maret lalu. Khusus untuk data kartu kredit mulai berlaku pada 31 Mei 2016. Pada dasarnya perubahan kelima ini mengubah sustansi sepuluh angka dalam PMK sebelumnya, dan menambah angka 62-67 pada Lampiran PMK tersebut. Dalam angka 67 Lampiran itulah tertera lembaga, instansi, asosiasi atau pihak lain yang diwajibkan menyampaikan informasi data transaksi nasabah kartu kredit.

Data transaksi kartu kredit disampaikan bulanan dengan catatan disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya. Data yang disampaikan adalah nama bank, nomor rekening pemilik kartu kredit, ID merchant, nama merchant, nama dan alamat pemilik kartu, Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemilik kartu, bulan tagihan,  tanggal transaksi, rincian dan nilai transaksi, serta pagu kredit.

Dalam peraturan ini berarti Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki akses untuk melihat profil belanja para Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Cara ini dilakukan lantaran DJP tak memiliki akses ke rekening simpanan bank para WP. Lalu apakah akses kartu kredit tersebut dimungkinkan untuk diakses mengingat kerahasiaan data nasabah di perbankan?

Direktur P2 Humas DJP, Mekar Satria Utama, menegaskan akses data nasabah kartu kredit tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terutama UU Perbankan. Pasal 1 angka 8 UU Perbankan menyebutkan “Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.” Menurut Mekar, pasal tersebut sekaligus menegaskan data nasabah kartu kredit tidak masuk kategori data yang harus dirahasiakan.

“Coba cek lagi, dalam Pasal 1 angka 28 UU Perbankan, di situ disebutkan rahasia itu adalah data nasabah penyimpan. Jadi yang kita gunakan adalah data nasabah kartu kredit sebagai peminjam,” kata Mekar dalam acara Ngobrol Santai bersama awak media di Jakarta, Selasa (05/4).

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No. 16 Tahun 2009) juga mengatur masalah ini. Pasal 35a ayat (1) menegaskan setiap   instansi   pemerintah,   lembaga,   asosiasi,   dan pihak  lain,  wajib  memberikan  data  dan  informasi  yang berkaitan    dengan    perpajakan    kepada    Direktorat Jenderal   Pajak   yang   ketentuannya   diatur   dengan Peraturan      Pemerintah.

“Dalam bagian Penjelasan, di situ disebutkan memang instansi wajib memberikan, kalau dibaca dalam penjelasan termasuk data kartu kredit,” jelas Mekar.

Meski demikian, pria yang kerap disapa Toto ini menegaskan pemilik kartu kredit tak perlu terlalu khawatir. Pasalnya, akses data terhadap kartu kredit bukanlah untuk pengenaan pajak terhadap transaksi yang dilakukan, tetapi hanya sebagai data pembanding untuk memperjelas pola konsumsi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sebelum aturan ini dirilis, lanjutnya, DJP bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan asosiasi perbankan sudah melakukan pertemuan dan pembahasan terkait penggunaan kartu kredit untuk keperluan pajak. Menurut Toto, OJK sepakat kartu kredit tidak masuk ke dalam data nasabah yang harus dirahasiakan.

DJP siap membahas dengan OJK jika dinilai perlu aturan tambahan untuk memperjelas masalah ini. Selain itu, meski tidak termasuk dalam kerahasiaan data nasabah, DJP memastikan data pemilik kartu kredit akan dijaga. Untuk realisasinya, DJP juga sudah menyiapkan tim yang akan menganalisis data nasabah kartu kredit.

“Sejauh ini masih BUMN dan pemerintah (bank) yang support. Kami belum bisa menyampaikan berapa besar potensi pajak dari kebijakan ini, dan ini bukan hanya menyoal kontribusi pajak, tetapi juga soal kepatuhan. Yang dibutuhkan DJP adalah data nasabah,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan peraturan kewajiban pelaporan data transaksi kartu kredit bermanfaat untuk melihat profil belanja WP OP. “Data ini diperlukan untuk profil WP OP, karena kita tidak punya akses ke rekening simpanan bank, sesuai UU Perbankan. Makanya yang ingin kita lihat profil belanja, belanja itu salah satunya dari kartu kredit,” kata Bambang di Jakarta, Jumat (4/1).

Bambang mencontohkan jika ada WP yang melaporkan pendapatannya sebulan hanya Rp5 juta, namun belanja melalui kartu kredit mencapai Rp20 juta, maka pelaporan bukti pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya tidak tepat. Dalam konteks ini, data dari kartu kredit itu akan dianalisis dengan profil WP.

“Berarti selama ini mengaku penghasilan Rp5 juta di SPT tidak benar, pajaknya harus diperbaiki. Kita akan memadukan antara data transaksi kartu kredit dengan profil wajib pajak,” katanya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5705d666e830d/pemilik-kartu-kredit-wajib-baca-peraturan-terbaru-ini

Putusan Ini ‘Kado’ untuk Perjuangan Bang Buyung

Posted on | April 4, 2016 | Comments Off on Putusan Ini ‘Kado’ untuk Perjuangan Bang Buyung

Perusahaan kontraktor yang kerap menggunakan kendaraan alat-alat berat mungkin bisa bernafas lega. Soalnya, lewat pengujian Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU UU No. 22 Tahun 2009  tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), akhirnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan kendaraan alat-alat berat bukanlah kendaraan bermotor.

Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian cUU LLAJ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Ketua MK Arief Hidayat saat membacakan amar putusan MK No. 3/PUU/XIII/2015 di ruang sidang MK, Kamis (31/3).

Sebelumnya, Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ berbunyi, “Yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain: c. alat berat antara lain: buldozer, traktor, mesin gilas (stoomwaltz), forklift, loader, excavator, dan crane.”

Tiga perusahaan kontraktor yakni PT Tunas Jaya Pratama, PT Multi Prima Universal, PT Marga Maju Japan mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ yang menempatkan kendaraan alat-alat berat sebagai kendaraan khusus yang masuk kategori kendaraan bermotor. Menurut para pemohon, aturan itu telah mengatur norma baru.

Kendaraan alat-alat berat sejatinya merupakan alat produksi yang berbeda dengan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi barang/orang. Sebab, kendaraan alat berat tidak akan pernah berubah fungsi menjadi moda/alat transportasi barang/orang. Namun, faktanya kendaraan alat berat diperlakukan sama dengan kendaraan bermotor pada umumnya yang harus memenuhi persyaratan uji tipe dan berkala.

Sementara uji tipe dan berkala tidak akan pernah dapat terpenuhi karena alat berat memiliki bahan karakteristik yang berbeda dengan kendaraan bermotor pada umumnya. Akibatnya, para pemohon merasa hak konstitusional mereka dirugikan karena tidak bisa berusaha gara-gara alat-alat berat itu tidak bisa memenuhi persyaratan kendaraan bermotor. Karena itu, Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJ bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah menilai rumusan Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c UU LLAJbukan norma hukum karena tidak berisi penilaian atau sikap yang harus dilakukan/tidak dilakukan atau larangan. “Ketidakmandirian makna kalimat penjelasan pasal itu menegaskan posisinya bukan norma hukum, melainkan hanya bagian (struktur) pelengkap, uraian mengenai pengertian/definisi kendaraan khusus,” ujar Hakim Konstitusi Wahidudin Adams.

Penjelasan a quo bagi Mahkamah telah memunculkan norma hukum yang seolah-olah nyata (norma hukum bayangan) mengharuskan alat berat memenuhi syarat-syarat teknis kendaraan bermotor pada umumnya. Meski sama-sama berpenggerak motor, alat berat memiliki perbedaan teknis sangat mendasar dibandingkan dengan kendaraan bermotor lain yang dipergunakan di jalan raya sebagai sarana transportasi.

“Alat berat secara khusus didesain bukan untuk transportasi melainkan untuk melakukan pekerjaan berskala besar dengan mobilitas relatif rendah. Penggolongan atau penyamaan perlakuan alat berat dengan kendaraan bermotor pada umumnya, menurut Mahkamah menimbulkan kerugian bagi para Pemohon ketika alat berat yang bukan moda transportasi., tetapi diwajibkan memenuhi persyaratan.”

Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ telah merinci dengan luas kualifikasi kendaraan bermotor tersebut ternyata sebagian alat- alat berat yang dimaksud Penjelasan tidak senafas dengan Pasal 47 ayat (2) UU LLAJ. Karena itu, diperlukan peraturan lebih lanjut untuk menyelaraskan pemahaman kendaraan bermotor dengan bentuk alat-alat berat yang dimaksud.

Karenanya, menurut Mahkamah alat berat adalah kendaraan dan/atau peralatan yang digerakkan oleh motor, namun bukan kendaraan bermotor dalam pengertian yang diatur oleh UU LLAJ. Dengan demikian, pengaturan alat berat sebagai kendaraan bermotor seharusnya dikecualikan dari UU LLAJ atau setidaknya tidak dikenai persyaratan yang sama dengan persyaratan bagi kendaraan bermotor pada umumnya yang beroperasi di jalan raya, yaitu sepeda motor dan mobil.

“Mewajibkan alat berat memenuhi persyaratan teknis yang sama dengan persyaratan kendaraan bermotor pada umumnya, padahal keduanya memiliki karakteristik yang sangat berbeda bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945,” kata Wahidudin saya membacakan putusan.

Usai persidangan, kuasa hukum para pemohon, Ali Nurdin merasa senang dan bersyukur dengan putusan MK ini. “Ini bisa menjadi ‘kado’ bagi almarhum Adnan Buyung Nasution yang sedari awal ingin meluruskan persoalan ini sudah dua kali sejak tahun 2012. Sebelumnya permohonan kita lewat pengujian UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,” kata Ali Nurdin di Gedung MK.

Menurutnya, implikasi putusan ini berarti semua aturan persyaratan bagi kendaraan bermotor, seperti uji kir/tipe, berkala, termasuk pengenaan pajak tidak berlaku bagi kendaraan alat berat. “Tadi pandangan MK, menyatakan alat-alat berat berbeda dengan kendaraan bermotor umumnya dari sisi karakteristik, spesifikasi, peruntukan, desainnya. Konsekuensinya, semua aturan kendaraan alat berat yang disamakan dengan kendaraan bermotor  batal demi hukum,” tegasnya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56fd2f709d69a/putusan-ini-kado-untuk-perjuangan-bang-buyung

Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 22 orang Ketua Pengadilan Tinggi, 8 orang Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan 2 orang Kepala Peradilan Militer Tinggi,

Posted on | March 25, 2016 | Comments Off on Pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 22 orang Ketua Pengadilan Tinggi, 8 orang Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan 2 orang Kepala Peradilan Militer Tinggi,

JAKARTA-HUMAS, Berikut disampaikan pemberitahuan yang berasal dari Sekretaris MA mengenai undangan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan 22 orang Ketua Pengadilan Tinggi, 8 orang Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan 2 orang Kepala Peradilan Militer Tinggi, serta dilanjutkan dengan serah terima jabatan (Sertijab). Pelantikan akan diadakan pada Kamis, 24 Maret 2016 oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung bertempat di Ruang Prof. Dr.Mr. Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung.

MA-Pejabat 00

MA-Pejabat 01

MA-Pejabat 02

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/acc2107/level2.asp?bid=4653

MK Tafsirkan Makna ‘Segera’ dalam KUHAP

Posted on | March 19, 2016 | Comments Off on MK Tafsirkan Makna ‘Segera’ dalam KUHAP

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981  tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan Hendry Batoarung Ma’dika. Dalam putusannya, MK memberi tafsir kata ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP. Menurut MK, lema ‘segera’ harus dimaknai selama 7 hari. Ini artinya, surat tembusan pemberitahuan penangkapan harus sudah diberikan kepada keluarganya dalam jangka waktu selama 7 hari.

“Frasa ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari’,” tutur Ketua Majelis MK, Hamdan Zoelva saat membacakan putusan bernomor 3/PUU-XI/2013 di ruang sidang MK, Kamis (30/1).

Sebelumnya, pemohon yang merupakan suami dari seorang yang diduga sebagai pengedar narkoba lewat kuasa hukumnya – yang saat sidang pembacaan tidak hadir – meminta MK memaknai kata ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP. Pemohon beralasan ketiadaan makna kata ‘segera’ dalam KUHAP justru tidak menjamin kepastian hukum.

Pemohon mencontohkan penerapan kata ‘segera’ ada yang dilakukan beberapa jam setelah penangkapan, ada yang diterapkan satu hari, dua hari, hingga satu minggu setelah penangkapan dilakukan. Menurut Duin Palungkun, pengacara pemohon, kata ‘segera’ telah dimaknai selama 24 hari setelah penangkapan istrinya. Keluarga pemohon tidak pernah diberi kesempatan untuk mengetahui secara sah tentang tindak pidana apa yang disangkakan terhadap istrinya.

Mahkamah beralasan frasa ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP dapat diartikan  setelah tersangka ditangkap, pemberitahuan kepada keluarga tersangka harus disampaikan dalam waktu singkat agar tersangka segera mendapat hak-haknya. Apabila pemberitahuan itu tak segera disampaikan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak tersangka karena keberadaan dan status hukum tidak segera diketahui keluarganya.

Menurut Mahkamah ketiadaan rumusan pasti mengenai lamanya waktu kata ‘segera’ dalam pasal itu dapat menyebabkan pihak penyidik menafsirkan berbeda-beda dalam setiap kasus yang ditangani. Perbedaan semacam itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan oleh pihak penyidik.

“Pasal 18 ayat (3) KUHAP tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil karena dalam pelaksanaan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Penafsiran yang berbeda ini dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap tersangka, sehingga menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum,” kata Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati saat membacakan pertimbangan hukumnya.

Namun, apabila Pasal 18 ayat (3) KUHAP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat justru dapat menghilangkan kewajiban penyidik menyampaikan salinan surat perintah penangkapan itu yang menimbulkan pelanggaran terhadap asas perlindungan hukum dan kepastian hukum. Karena itu, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu menafsirkan mengenai frasa ‘segera’ pada Pasal 18 ayat (3) KUHAP.

Dalam hal ini, waktu 7 (tujuh) hari merupakan tenggat waktu yang patut untuk menyampaikan salinan surat perintah penahanan tersebut. Karenanya, sesuai dengan asas kepatutan dan kepastian hukum, frasa ‘segera’ dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.” haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.”

Untuk diketahui, Irmania Bachtiar alias Mama Nio merupakan istri dari pemohon Hendry Batoarung Ma’dika alias Papa Nio ditangkap oleh Kepolisian Resort Tana Toraja pada 28 September 2012 karena diduga mengedarkan narkoba. Pada saat penggeledahan, polisi menemukan satu plastik kosong bekas menyimpan sabu-sabu.

Pihak keluarga baru mengetahui Mama Nio ditetapkan menjadi tersangka dan telah ditahan pada 22 Oktober 2012 (24 hari setelah ditangkap). Dengan alasan keterlambatan pemberitahuan itulah upaya praperadilan yang diajukan oleh keluarga tersangka kemudian ditolak oleh Pengadilan Negeri Makale, Sulawesi Selatan.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52ea4ce35dc99/mk-tafsirkan-makna-segera-dalam-kuhap

keep looking »