Anggota Komisi Yudisial RI, Suparman Marzuki. TEMPO/Fardi Bestari

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Yudisial memilih ketua baru, yaitu Suparman Marzuki, yang sebelumnya menjabat Ketua Bidang Investigasi dan Pengawasan Hakim. Suparman diangkat menjadi ketua menggantikan Eman Suparman pada paruh periode kedua masa jabatan komisioner KY Desember 2010 hingga Juni 2015.

“Suparman Marzuki mendapat empat suara, artinya terpilih sebagai ketua,” kata Ketua KY, Eman Suparman, saat memimpin pemilihan ketua baru di gedung Komisi Yudisial, Selasa, 18 Juni 2013.

Dalam pemilihan ketua baru, dua orang komisioner menolak untuk dicalonkan, yaitu Eman Suparman dan Ketua Bidang Hubungan Antarlembaga, Ibrahim. Pemilihan ketua digelar dengan lima calon yaitu Suparman, Wakil Ketua Imam Anshori Saleh, Ketua Bidang Pencegahan dan Pelayanan Masyarakat Abbas Said, Ketua Bidang Rekrutmen Hakim Taufiqurohman Syahuri, dan Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan Jaja Ahmad Jayus.

Suparman memenangi pemilihan setelah memperoleh empat suara diikuti Taufiqurroman sebanyak dua suara dan Imam Anshori Saleh sebanyak satu suara.

Selain pemilihan ketua, para komisioner juga menggelar pemilihan wakil ketua yang baru untuk menggantikan Imam. Pemilihan tersebut digelar dengan empat calon, yaitu Imam, Abbas, Taufiqurroman, dan Jaja Ahmad.

“Abbas Said mendapat empat suara. Artinya, wakil ketua terpilih adalah Abbas Said,” kata Eman.

Jumlah suara lain diterima Taufiqqurohman sebanyak dua suara dan Imam sebanyak satu suara. Serah terima jabatan Ketua dan Wakil Ketua KY akan digelar pada 1 Juli 2013.

sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/06/18/078489160/Suparman-Marzuki-Terpilih-Sebagai-Ketua-KY

Oleh Moh. Makhfal Nasirudin, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak

Seperti yang telah kita ketahui, mulai bulan Januari 2013, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) telah berubah. Sekarang untuk Wajib Pajak yang berstatus tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan jumlah PTKP-nya sebesar Rp 24.300.000,00 atau setara dengan Rp 2.025.000,00 per bulan. Dengan adanya perubahan itu, tatacara penghitungan PPh Pasal 21 juga mengalami perubahan. Perubahan itu diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Dalam aturan baru tersebut, yang berkewajiban melakukan Pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang membayarkan gaji, upah dan sejenisnya dalam bentuk apapun sepanjang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan; dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua; orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium, komisi atau pembayaran lain dengan kondisi tertentu dan penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Penghitungan PPh Pasal 21 menurut aturan yang baru tersebut, dibedakan menjadi 6 macam, yaitu : PPh Pasal 21 untuk Pegawai tetap dan penerima pensiun berkala; PPh pasal 21 untuk pegawai  tidak tetap atau tenaga kerja lepas; PPh pasal 21 bagi anggota dewan pengawas atau dewan komisaris yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap, penerima imbalan lain yang bersifat tidak teratur, dan peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai yang menarik dana pensiun.  Di kesempatan ini akan dipaparkan tentang contoh perhitungan PPh pasal 21 untuk Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun Berkala.

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala dibedakan menjadi 2 (dua): Penghitungan PPh Pasal 21 masa atau bulanan yang rutin dilakukan setiap bulan dan Penghitungan kembali yang dilakukan setiap masa pajak Desember (atau masa pajak dimana pegawai berhenti bekerja).

Berikut disampaikan contoh sebagai mana tercantum dalam peraturan tersebut.
Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Juli 2013 Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji.  Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut:

Catatan:

• Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak.
• Contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Juli adalah sebesar: 120% x Rp28.452,00=Rp 34.140,00

sumber : http://www.pajak.go.id/content/article/cara-penghitungan-pph-pasal-21-terbaru

Ketua Mahkamah Agung M Hatta Ali (kanan) melantik 8 Hakim Agung yang baru dilantik, di Ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (11/3/2013). Kedelapan Hakim karir yang telah lulus uji kelayakan dan kepatutan tersebut dilantik untuk menggantikan Hakim Agung terdahulu yang telah memasuki masa pensiun. T

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-  Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali, mengambil sumpah jabatan dan melantik Dr. Imam Soebechi, SH., MH., sebagai Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung hari ini.

Imam dilantik dan menggantikan pejabat sebelumnya Prof.  Paulus E. Lotulung yang memasuki masa purnabakti Februari 2013 lalu.

“Dengan terisinya kekosongan padakamar tata usaha negara pada MA, akan mempercepat penyelesaian perkara khususnya perkara tata usaha negara,” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas, Ridwan Mansyur, dalam rilis yang diterima Tribunnews, Jakarta, Selasa (11/5/2013).

Pelantikan tersebut juga diikuti dengan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan sepuluh ketua pengadilan tinggi dan satu ketua pengadilan tinggi agama.

Berikut nama-nama ketua pengadilan tingkat banding yang dilantik hari ini:

1. Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Jakarta: Made Rawa Aryawan

2. Ketua Pengadilan Tinggi / Tingkat Pidana Korupsi Tingkat Banding Medan : A. TH Pudjiwahono, SH., M.Hum

3. Ketua Pengadilan Tinggi / Tingkat Pidana Korupsi Tingkat Banding Makasar: H. Suryadarma Belo, SH.

4. Ketua Pengadilan Tinggi / Tingkat Pidana Korupsi Tingkat Banding Semarang: Dr. H. Cicut Sutiarso, SH., MH

5. Ketua Pengadilan Tinggi / Tingkat Pidana Korupsi Tingkat Banding Bengkulu: Husni Rizal, SH

6. Ketua Pengadilan Tinggi / Tingkat Pidana Korupsi Tingkat Banding Kendari: H. Abdul Kadir, SH., MH

7. Ketua Pengadilan Tinggi / Tingkat Pidana Korupsi Tingkat Banding Samarinda: Maruap Dohmatiga Pasaribu, SH., M.Hum

8. Ketua Pengadilan Tinggi / Tingkat Pidana Korupsi Tingkat Banding Manado: Mabruq Nur, SH., MH

9. Ketua Pengadilan Tinggi / Tingkat Pidana Korupsi Tingkat Banding Jayapura: H. Arwan Byrin, SH., MH

10. Ketua Pengadilan Tinggi / Tingkat Pidana Korupsi Tingkat Banding Bangka Belitung: Aljaman Sutopo

11. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta: Drs. Mansur Nasir, SH

12. Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya: Kolonel Laut (KH) Bambang Angkoso Wahyono, SH., MH

13. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan: Kolonel Chk. Dr. Djodi Suranto, SH., MH

sumber : http://www.tribunnews.com/2013/06/11/ketua-ma-lantik-13-ketua-pengadilan-tinggi

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Timur Pradopo agar segera mengambil sikap tegas atas masih eksisnya makelar kasus di wilayah Polda Jawa Timur (Jatim).

“Diduga kuat ‘markus’ (makelar kasus) di Polda Jatim dilindungi oleh pejabat Polda Jatim. Begitu kuatnya peran markus ini sampai proses penyidikan dapat dikendalikan sesuai keinginan markus, bukan atas penegakan hukum yang berkeadilan,” kata Komisioner Kompolnas, M Nasser di Jakarta, Jumat (7/6).

Markus di Polda Jatim banyak, namun ada beberapa yang paling menonjolkarena sangat dekat dengan pejabat Polda di Jatim, misalnya, DJ yang bisa menunda eksekusi pabrik sepatu Cinderela di Sidoarjo dan kasus PT Darmo Green Land, ungkapnya.

“Markus juga masuk Polrestabes Surabaya, misalnya, kasus pencemaran nama baik Sindoro,” ucap Nasser.

Kompolnas berharap Kapolri sebagai Bhayangkara sejati dapat menggunakan kewenangan untuk mengusut kasus ini sampai tuntas, walaupun melibatkan pejabat Polri sekalipun, ucapnya, menegaskan.

“Kasus seperti ini diluruskan maka dampak positifnya seluruh jajaran di bawah akan bersih dari rekayasa bermain kasus, dan ini artinya Timur membuktikan bahwa beliau membangun Polri baru sebagai Kapolri reformatif,” tukas Nasser.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51b1b36fbfe53/kompolnas-prihatin-makelar-kasus-merajalela

TEMPO.CO, Jakarta – Bagi penumpang yang hendak berkomunikasi menggunakan telepon selular di dalam pesawat yang sedang mengudara, sebaiknya jangan dilakukan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan melarang penggunaan perangkat elektronik yang dapat mengganggu navigasi pesawat.

Aturan itu tercantum di Pasal 54 huruf f Undang-Undang Penerbangan. Pasal itu menyebutkan, “Setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang mengoperasikan peralatan elektronik yang mengganggu navigasi penerbangan.”

Handphone masuk dalam kategori alat elektronik yang menggangu navigasi. Sinyal dan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan telepon selular bisa mengganggu radar navigasi bahkan komunikasi pesawat dengan Air Traffic Controller (ATC).

Setiap pelanggaran selalu diikuti sanksi. Pada Pasal 412 ayat 5 undang-undang yang sama mengatur siapa saja yang melanggar Pasal 54 huruf f tadi terancam pidana penjara selama dua tahun atau denda paling banyak Rp 200 juta rupiah.

Kasus penggunaan telepon selular di pesawat menyandung Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Bangka Belitung, Zakaria Umar Hadi. Zakaria marah ketika diingatkan pramugari Sriwijaya Air, Febriani, untuk mematikan handphone-nya.

Kemarahan itu diikuti insiden penamparan kepada pramugari tersebut. Saat ini, Zakaria yang dilaporkan ke polisi terancam dijerat Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

sumber : http://www.tempo.co/read/news/2013/06/07/063486395/Nyalakan-Ponsel-di-Pesawat-Terancam-2-Tahun-Penjara

“70 persen kasus tindak pidana korupsi itu bersumber dari proyek pengadaan barang dan jasa dan ini tidak boleh dibiarkan harus ada sosial kontrol dari seluruh lapisan masyarakat,”

Makassar (ANTARA News) – Indonesia Procurement Watch menyingkap, kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia selama ini 70 persen bersumber dari proyek pengadaan barang dan jasa baik yang ada di pusat maupun di daerah.

“70 persen kasus tindak pidana korupsi itu bersumber dari proyek pengadaan barang dan jasa dan ini tidak boleh dibiarkan harus ada sosial kontrol dari seluruh lapisan masyarakat,” tegas Program Director Indonesia Procurement Watch (IPW) Hayie Muhammad saat menjadi narasumber di training peningkatan kapasitas jurnalis dalam peliputan pengadaan barang dan jasa, Selasa.

Ia mengatakan, sebuah proyek pengadaan barang dann jasa di suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sangat rawan terjadi korupsi karena sejak perencanaan hingga pengerjaan bisa terjadi penggelembungan dana.

Dana untuk pengadaan barang jasa di Indonesia mencapai sekitar Rp250-375 triliun setiap tahunnya. Angka ini bersumber dari pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Angka Rp250–400 triliun per tahunnya itu bersumber dari APBN dan ini belum termasuk dengan proyek-proyek di beberapa badan usaha milik negara (BUMN-BUMD) yang nilainya juga cukup fantastis,” katanya.

Ia mengaku jika proyek-proyek pengadaan barang dan jasa yang nilainya sampai ratusan triliun itu dikorupsi sedikitnya 10 persen dipastikan akan berdampak buruk bagi keuangan negara karena tingkat kebocoran itu sangat besar.

Berdasarkan data penggunaan dana APBN pada tahun 2011 untuk pengerjaan proyek pengadaan nilainya mencapai Rp243 triliun. Angka inipun kemudian meningkat pada tahun anggaran (TA) 2012 yakni sekitar 273 triliun serta pada 2013 yakni sebesar Rp370 triliun.

Dari jumlah penganggaran itu, sebanyak 500 ribu paket pekerjaan dikerjakan dalam kurun waktu satu tahun. 120 ribu paket diantaranya pekerjaan umum.

Menurutnya, anggaran pengadaan dari total dana APBN dalam setahunnya itu teralokasi untuk proyek pengadaan yang persentasenya diatas angka 30 persen per tahunnya.

“Setiap tahunnya itu ada sekitar 500 ribu paket pekerjaan di 560 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Paket pekerjaan ini belum termasuk paket yang ada di BUMN serta BUMD yang nilainya juga tidak sedikit,” imbuhnya.

Maka dari itu, dirinya meminta peran semua masyarakat terkhusus kepada media yang menjadi penyambung lidah masyarakat agar bisa mengontrol proyek pengadaan ini mulai dari hilir hingga ke hulunya.

“Sampai hari ini, kita hanya disuguhkan pemberitaan yang bersumber dari hulunya tapi tidak pernah menyentuh hilirnya. Jika hilir ini mampu kita cegah maka, kerugian negarapun bisa ditekan,” jelasnya

sumber : http://www.antaranews.com/berita/378389/70-persen-korupsi-dari-barang-dan-jasa

Instruksi Menteri Kehakiman

Instruksi Menteri Kehakiman Nomor : J.C.5/19/18 Tahun 1964
Tentang Pembebasan Tahanan Yang Di Tahan Tanpa Surat Perintah Penahan Yang Sah
[Download Peraturan]

Keputusan Menteri Kehakiman

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.01-PK.04.10 Tahun 1999
Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat Dan Cuti Menjelang Bebas
[Download Peraturan]

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.04-HN.02.01 Tahun 2000
Tentang Remisi Tambahan Bagi Narapidana Dan Anak Pidana
[Download Peraturan]

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.03-PS.01.41 Tahun 2000
Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Remisi Bagi Narapidana Yang Menjalani Pidana Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Penjara Sementara
[Download Peraturan]

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor : E.203.PK.02.03 Tahun 1987
Tentang Perpanjangan Penahanan Dan Pembebasan “Demi Hukum”
[Download Peraturan]

Kepala Jawatan Kepenjaraan No J.H.1-18-25
Tentang Orang-Orang Tahanan Yang Di Tahan Lebih Dari Semestinya
[Download Peraturan]

Kepala Jawatan Kepenjaraan No J.H.1-902
Tentang Tahanan Yang Belum Ada Perpanjangan Surat Perintah
[Download Peraturan]

sumber : http://acarapidana.bphn.go.id/peraturan-terkait/direktorat-jenderal-pemasyarakatan/

Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 1956
[Download Peraturan]

Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 2008
Tentang Penunjukan Hakim Khusus Perkara Pidana Pemilu
[Download Peraturan]

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010
Tentang Struktur Organisasi Kepaniteraan Dan Susunan Majelis Hakim Serta Keterbukaan Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
[Download Peraturan]

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012
Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP
[Download Peraturan]

Keputusan Mahkamah Agung

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 142/Kma/Sk/Ix/2011
Tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar Di Mahkamah Agung
[Download Peraturan]

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/Kma/Sk/Ix/2011
Tentang Penunjukan Ketua Kamar Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
[Download Peraturan]

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144/Kma/Sk/Ix/2011
Tentang Penunjukan Hakim Agung Sebagai Anggota Kamar Perkara Dalam Sistem Kamar Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1983
Tentang Memori Kasasi
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1983
Tentang Barang-Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Yang Disita Oleh Bank
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1983
Tentang Berakhirnya Masa Peralihan Pasal 284 KUHAP
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1983
Tentang Permintaan Penetapan Wewenang Mengadili Pengadilan Negeri Terhadap Kasus-Kasus Perkara Pelanggaran Wilayah Perairan (Keamanan Laut)
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1983
Tentang Berakhirnya Masa Peralihan Pasal 284 KUHAP
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 1983
Tentang Penetapan Perpanjangan Penahanan Jaringan Sampai Terlambat Disampaikan Pada Penuntut Umum
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 1983
Tentang Surat Izin Penyitaan Supaya Dilampirkan Dalam Berkas Perkara
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 1983
Tentang Perhitungan Perpanjangan Penahanan Berdasarkan Pasal 29 KUHAP
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1983
Tentang Penerimaan Atau Penolakan Terhadap Keberatan Berdasarkan Pasal 29 Ayat (7) KUHAP Harus Berbentuk Penetapan
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1983
Tentang Hakim Tidak Dapat Dipraperadilkan
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 17 Tahun 1983
Tentang Biaya Perkara Pidana
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 18 Tahun 1983
Tentang Perkara Yang Diperiksa Menurut Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ancaman Dendanya Lebih Dari Rp. 7.500,-
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 19 Tahun 1983
Tentang Agar Akta Penerimaan Risalah Kasasi Selalu Diberikan Tembusannya Kepada Pemohon Kasasi Yang Bersangkutan
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 20 Tahun 1983
Tentang Memohon Kasasi Tambahan Yang Diajukan Di Luar Tenggang Waktu 14 Hari
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 22 Tahun 1983
Tentang Pengertian Pembayaran Denda Harus Seketika Dilunasi Dalam Putusan Acara Pemeriksaan Cepat
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 23 Tahun 1983
Tentang Penetapan Declaratoir Pengadilan Negeri Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No.22 Tahun 1952
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 24 Tahun 1983
Tentang Amar Putusan Pengadilan Tidak Perlu Memuat Kata-Kata Untuk Dijual Lelang
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1984
Tentang Putusan Mengenai Barang Bukti
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1985
Tentang Kekuatan Pembuktian Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dan Visium Et Repertum Yang Dibuat Di Luar Negeri Oleh Pejabat Asing
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1985
Tentang Seleksi Terhadap Saksi-Saksi Yang Diperintahkan Untuk Hadir Di Sidang Pengadilan
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1985
Tentang Izin Pembebasan Dari Kewajiban Membayar Biaya Perkara Pidana
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1985
Tentang Penghentian Praperadilan
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 1985
Tentang Perintah Agar Terdakwa Ditahan Menurut Pasal 197 Ayat (1) Huruf K KUHAP
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1985
Tentang Putusan Yang Diucapkan Di Luar Hadirnya Terdakwa
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 1985
Tentang Putusan Pengadilan Yang Sudah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Yang Tidak Memuat Kata-KataDemi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1986
Tentang Perkara Yang Diperiksa Menurut Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan Dalam Hal Ancaman Dendanya Lebih Dari Rp.7.500,-
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1987
Tentang Pengiriman Berkas Perkara Kasasi Pidana Yang Terdakwanya Berada Dalam Tahanan
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1988
Tentang Pengiriman Salinan Surat Putusan Pengadilan Kepada Ppns Bidang Keimigrasian
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988
Tentang Penasehat Hukum Atau Pengacara Yang Menerima Kuasa Dari Terdakwa/TerpidanaIn Absentia
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989
Tentang Pembantaran (Stuiting) Tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa Yang Dirawat Nginap Di Rumah Sakit Di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi Yang Berwenang Menahan
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1993
Tentang Pengawasan Dan Pengurusan Biaya Perkara
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2001
Tentang Permohonan Peninjauan Kembali Yang Diajukan Serentak Dengan Permohonan Grasi
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2001
Tentang Pembuatan Ringkasan Putusan Terhadap Perkara Pidana Yang Terdakwanya Diputus Bebas Atau Dilepas Dari Segala Tuntutan
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005
Tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008
Tentang Prtunjuk Penanganan Perkara Tindak Pidana Kehutanan
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2008
Tentang Sita Atas Rekening Giro Wajib Minimum Bank – Bank Di Bank Indonesia
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8A Tahun 2008
Tentang Pengalihan Wewenang Mengadili Sengketa Pilkada
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2008
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2009

Tentang Penundaan Eksekusi Terhadap Putusan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap,  Dalam Rangka Menghadap Pemilu Tahun 2009
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2009
Tentang Pengiriman Laporan Kasasi / Berkas Kasasi Perkara Pidana
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2009
Tentang Penegasan Kembali Pelaksanaan  SEMA No. 10 Tahun 1983, SEMA No. 21 Tahun 1983, SEMA No 1 Tahun 1987, SEMA No. 2 1998
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009
Tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Ke Dalam Panti Terapi Dan Rehabilitas
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2009
Tentang Petunjuk Izin Penyidikan Terhadap Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dan Anggota DPRD
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2009
Tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2009
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Proses Persidangan Pelanggaran Pidana Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010
Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitas Medis Dan Rehabilitas Sosial
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum
[Download Peraturan]

Surat Edaran Nomor 14 Tahun 2010
Tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi Dan Peninjauan Kembali
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2010
Tentang Permintaan Bantuan Eksekusi
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010
Tentang Penyampaian Salinan Dan Petikan Putusan
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011
Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 Tentang Penyampaian Salinan Dan Petikan Putusan
[Download Peraturan]

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011
Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collabolators) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
[Download Peraturan]

Sumber : http://acarapidana.bphn.go.id/peraturan-terkait/mahkamah-agung/

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang
[Download Peraturan]

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007
Tentang Kordinasi Pengawasan dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
[Download Peraturan]

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008
Tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana
[Download Peraturan]

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Tata Cara Penyidikan Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum Anggota DPR-DPD-DPRD
[Download Peraturan]

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008
Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
[Download Peraturan]

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009
Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
[Download Peraturan]

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009
Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia
[Download Peraturan]

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009
Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
[Download Peraturan]

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010
Tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan  Kepolisian Negara Republik Indonesia
[Download Peraturan]

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010
Tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
[Download Peraturan]

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010
Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti  di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
[Download Peraturan]

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
[Download Peraturan]

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati
[Download Peraturan]

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010
Tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil
[Download Peraturan]

sumber : http://acarapidana.bphn.go.id/peraturan-terkait/polri/

Indonesia belum lulus sebagai negara hukum.

Acara peluncuran Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012 di Jakarta, Jum’at 31 Mei 2013 (Foto; SGP)

Untuk pertama kalinya, Indonesia Legal Rountable (ILR) mengeluarkan Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012. Indeks persepsi ini meniru Rule of Law Index yang biasa diterbitkan di tingkat dunia. Dengan menggunakan lima ukuran, ternyata masyarakat memandang potret negara hukum Indonesia masih rendah.

Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012 diluncurkan di Jakarta, Jum’at (31/5) sore. Kajian ini dilakukan untuk melihat apakah penegakan hukum di mata masyarakat baik atau buruk. Hasilnya, dengan menggunakan skala 1-10, indeks penegakan hukum di Indonesia hanya mencapai 4,53. “Angka ini tidak terlalu menggembirakan,” kata Todung Mulya Lubis, Direktur Eksekutif ILR.

Dengan melakukan survei terhadap 1.220 orang di seluruh Indonesia, ILR menanyakan pandangan masyarakat mengenai lima poin prinsip negara hukum. Lima prinsip dimaksud adalah pemerintah berdasarkan hukum; independensi kekuasaan kehakiman; penghormatan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; akses terhadap keadilan; dan peraturan yang terbuka dan jelas.

Dari poin di masing-masing indikator, skor indeks terendah (1,38) adalah pada persepsi mengenai keikutsertaan publik dalam pembuatan peraturan. Artinya, masyarakat merasa tak dilibatkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Poin ini ikut menyumbang rendahnya indeks peraturan yang terbuka dan jelas. Sebaliknya, poin kejelasan materi peraturan dalam indikator yang sama mendapatkan skor indeks tertinggi (6,63), disusul kebebasan beragama dan berkeyakinan (6,54), dan perlakuan yang tidak diskriminatif (6,08).

Rendahnya Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012 mengejutkan Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin. Dengan skor 4,53, kata Saifuddin, Indonesia ‘belum lulus sebagai negara hukum’. “Itu mengejutkan,”ujarnya.

Mengejutkan karena sejak reformasi sudah banyak regulasi dan institusi penegakan hukum yang dibangun dan diperkuat. Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan pengawasannya, misalnya, sudah ada Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dalam penegakan hukum sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Komisi Hukum Nasional (KHN) Fajrul Falaakh, menyoroti persepsi publik mengenai independensi kekuasaan kehakiman. Pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman memang belum sepenuhnya berhasil. Indikasinya antara lain terlihat dari rendahnya keinginan masyarakat membawa kasusnya ke pengadilan. Ia juga menyoroti gap antara persepsi masyarakat dengan teks yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil kajian ILR menunjukkan masyarakat melihat tingkat kesejahteraan hakim sudah memadai. Tetapi masyarakat juga melihat proses rekrutmen hakim masih belum bersih. Demikian pula dalam akses terhadap keadilan. Masyarakat melihat negara belum sepenuhnya mampu menyediakan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin, meskipun regulasi mengenai bantuan hukum semacam itu sudah memadai.

Todung berharap Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia bisa dijalankan setiap tahun, dengan memperluas indikator-indikator dan metode. Sehingga hasilnya lebih komprehensif.

Hasil kajian ILR tak jauh berbeda dari survei penegakan hukum yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada April lalu. Survei LSI menunjukkan 56 persen responden menyatakan tidak puas terhadap penegakan hukum di Indonesia. Hanya 29,8 persen yang menyatakan puas. Ini menunjukkan penegakan hukum di Indonesia di mata masyarakat sungguh mengkhawatirkan.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt51a9dd1bd8020/indeksi-persepsi-negara-hukum-indonesia-rendah

Mahkamah mengabulkan seluruh permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun2004 tentang Jabatan Notaris yang dimohonkan oleh Kant Kamal, Selasa (28/5).

Setelah membaca permohonan Pemohon, mendengar keterangan Pemohon, mendengar dan membaca keterangan Pemerintah, membaca keterangan DPR, memeriksa bukti-bukti Pemohon, dan membaca kesimpulan Pemohon, Mahkamah menyatakan pokok permohonan Pemohon beralasan menurut hukum.

Mahkamah dalam amar putusan yang dibacakan langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M. Akil Mochtar menyatakan frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris bertentangan dengan UUD 1945. Karena frasa tersebut dinyatakan bertentangan, pada poin selanjutnya Mahkamah menyatakan frasa yang sama juga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan frasa ‘dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah’ dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945. Menyatakan frasa ‘dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah’ dalamPasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,” ujar Akil membacakan amar putusan Mahkamah yang dihasilkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) selagi Mahfud MD menjabat sebagai Ketua MK.

Berikut bunyi Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris secara lengkap.

Pasal 66

(1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang:

a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan

b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan

Frasa yang dibatalkan oleh Mahkamah itu sebelumnya dianggap oleh Pemohon  bertentangan dengan prinsip “persamaan kedudukan di dalam hukum” bagi setiap warga negara Indonesia, tidak terkecuali notaris, sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah pun dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Hamdan Zoelva menyatakan proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil dokumen-dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah merupakan kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip equal protection sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan.

Masih dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris sudah diatur dan diberikan perlindungan dalam Kode Etik Notaris. Sedangkan, lanjut Hamdan, notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

“Oleh karena itu, keharusan persetujuan Majelis Pengawas Daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Dengan cara demikian akan terhindarkan pula adanya proses peradilan yang berlarut-larut yang mengakibatkan berlarut-larutnya pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak, justice delayed justice denied,” tukas Hamdan

sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=8517#.UaWaEdiTW8A

download putusan (klik link sebelah) : https://docs.google.com/gview?url=http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_49%20PUU%202012%20-%20jabatan%20notaris%20-%20%20telah%20ucap%2028%20Mei%202013.pdf&chrome=true

Demi mewujudkan peradilan bersih, Komisi Yudisial (KY) meneken Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Ombudsman. Bentuk kerjasama tersebut yaitu di bidang pengawasan hakim, pelayanan publik, serta perlindungan saksi dan korban.

“Penandatanganan ini dimaksudkan untuk tujuan memperluas dan mengembangkan kerjasama antara KY dengan LPSK dan Ombudsman dalam rangka menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, perilaku hakim demi terwujudnya peradilan bersih,” ujar Ketua KY Eman Suparman dalam sambutannya di Gedung KY, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (28/5).

Eman menambahkan, ruang lingkup dari kerjasama itu meliputi pertukaran informasi dan data penanganan kasus yang mendukung kewenangan masing-masing lembaga. Selain itu, MoU juga bertujuan meningkatkan pelayanan publik yang prima secara efektif, efisien, serta perlindungan kepada pelapor, saksi dan korban.

Sementara itu, Ketua LPSK Abdul Haris mengatakan, ruang lingkup lain dari kerjasama itu, yakni kajian atau penelitian dalam rangka publikasi, membangun diskursus publik dan penerapan hasil kajian atau penelitian.

“Kerjasama ini juga diperuntukkan untuk pertukaran narasumber publik serta penerapan hasil kajian penelitian,” kata Abdul Haris.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman Danang Girindrawadana mengatakan, jangka waktu berlakunya masing-masing MoU ini lima tahun ke depan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan masing-masing lembaga.

sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/wujudkan-peradilan-bersih-ky-gandeng-lpsk-dan-ombudsman.html