LBH Buddhis Indonesia

LBH | Budiman | Advokat | Pengacara

Drs. Dasikin, M.Pd dilantik Menteri Agama RI sebagai Dirjen Bimas Buddha pada tanggal 11 April 2014

Posted on | April 12, 2014 | No Comments

LBH Buddhis Indonesia mengucapkan Selamat Atas Pelantikan Drs. Dasikin, M.Pd dilantik  sebagai Dirjen Bimas Buddha, Kementerian Agama RI

_) Dasikin-Maitri Pratama _)

Nama                                     : Drs. Dasikin, M.Pd
Tempat / Tanggal Lahir    : Desa Purwodadi (Jawa Tengah),15 Agustus 1965
NIP/NRP                              : 196508151992031003
Pangkat                                 : Pembina Tk.I ( IV/B )
Jabatan                                 : Sekretaris
Instansi                                : Ditjen Bimas Buddha
Agama                                  : Buddha
Alamat Rumah                  : Griya Timur Indah Blok B4/14  Desa Jatimulya, Tambun Selatan
Alamat Kantor                   : Jl. Lapangan Banteng Barat no3-4 Jakarta Pusat
Istri                                      : Suratmi, S.Ag

Anak

  1. Adhi Vijja Kumara
  2. Devi Prajna Paramita
  3. Tri Astuti Utami
  4. Catur Ariya Dharma
  5. Panca Sagara Viriyanto

Riwayat Karir

  1. 1992-1994  Staf Ditura Buddha
  2. 1994-1996  Pembimas Buddha Kanwil Depag Kalimantan Timur
  3. 1996-2002  Pembimas Buddha Kanwil Depag DKI Jakarta
  4. 2002-2004  Kasubdit  Pemberdayaan Umat dan Informasi Bimas Buddha Departemen Agama RI
  5. 2004-2006  Kasubdit Pendidikan Tingkat  Dasar dan Menengah Bimas Buddha Departemen Agama RI
  6. 2006-2008  Puket Administrasi Umum STAB Sriwijaya
  7. 2008-2009  Pembantu Puket Bidang Akademik STAB Sriwijaya
  8. 2009-sekarang  Sekretaris

Hakim Bebaskan Terdakwa Tilang Telat Bayar Pajak Tahunan STNK

Posted on | April 11, 2014 | Comments Off

Jakarta – Anda telat bayar pajak tahunan kendaraan dan ditilang polisi? Jangan takut menolak tilang tersebut sebab hal itu bukan wewenang polisi menindak.

Hal ini tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut), yang diketok siang ini, Jumat (19/4/2013).

Dalam berita acara persidangan perkara lalu lintas No 2673/Pid.C/2013/PN.Stb, terdakwa Rudi Hartono Napitupulu didakwa melanggar Pasal 288 ayat 1 UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hakim tunggal Sunoto menyatakan terdakwa Rudi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal tersebut.

“Terdakwa pada saat ditilang oleh penyidik membawa STNK yang masih berlaku dan terdakwa menerangkan hanya terlambat membayar pajak kendaraan,” ujar Sunoto.

Hakim tunggal juga memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Selain itu memerintahkan barang bukti berupa STNK dikembalikan kepada terdakwa.

“Membebankan biaya perkara kepada negara,” tegas Sunoto sambil mengetok palu.

sumber : http://news.detik.com/read/2013/04/19/165246/2225295/10/hakim-bebaskan-terdakwa-tilang-telat-bayar-pajak-tahunan-stnk

Tiga opsi bagi pelanggar pelanggaran lalu lintas

Posted on | April 11, 2014 | Comments Off

Tiga opsi bagi pelanggar

Menurut Direktur Lalu Lintas Mabes Polri, Kombes Pol Yudi Sushariyanto, tindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas, lazim disebut tilang, adalah salah satu bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Polri. Penyelesaian atas pelanggaran itu berada dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system yang melibatkan kejaksaan dan pengadilan. Mengacu pada Pasal 211 KUHAP dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, terdapat 28 jenis pelanggaran yang dapat dikenakan tilang.

Yudi menjelaskan, sistem tilang yang berlaku saat ini memberi tiga opsi bagi pelanggar. Seseorang bisa minta disidang di pengadilan, mau bayar ke Bank Rakyat Indonesia, atau pilihan lain dititipkan kepada kuasa untuk sidang. Kuasa untuk sidang itu tidak lain adalah polisi. Pilihan-pilihan ini sudah berlangsung sama, sesuai Surat Keputusan Kepala Kapolri No.Pol: SKEP/443/IV/1998, tanggal 17 April 1998 (SK 1998).

Dijelaskan Yudi, ketiga opsi ini dibuat dengan tujuan untuk memudahkan pengendara menyelesaikan pelanggaran yang dia lakukan. Tinggal pilih opsi yang mana, sehingga proses penindakan tidak sampai terlalu mengganggu aktivitas pelanggar. Kalau punya waktu ke pengadilan, ya monggo. Mau bayar lewat bank, silahkan.

Gambaran lebih teknis dipaparkan oleh Loekito. Kepala Divisi Pembinaan dan Penegakan Hukum Direktorat Lalu lintas Polri ini menjelaskan Indonesia tidak menggunakan sistem tiket seperti di luar negeri secara murni. Tapi dipakai sistem penggabungan (hybrid-red) sesuai hukum acara Indonesia. Memang masyarakat diberi alternatif, Kalau orang dikasih lembar biru, dia bisa titip uang sesuai tabel, atau bisa langsung ke BRI (Bank Rakyat Indonesia, red) di mana saja atau ke kantor pos ujarnya.

Apabila pelanggar memilih untuk membayar ke BRI, lanjut Loekito, polisi bisa menunjuk petugas khusus atau pelanggar bisa menyetorkan denda ke BRI cabang saja. BRI kemudian memberikan struk sebagai bukti, lalu pelanggar tinggal datang ke kantor polisi yang ditunjuk penilang. Setelah pelanggar membayar denda dan meminta kembali SIM/STNK yang dititipkannya, lembar biru tersebut dikirim ke Pengadilan Negeri untuk dilaksanakan sidang tanpa kehadiran pelanggar (verstek).

Pertimbangan Polri untuk bekerjasama BRI ialah jangkauan yang luas hingga ke pelosok-pelosok. Pelanggar bisa membayar ke BRI dimana saja. Nanti uang ditilang disetor ke kas negara, bukan pemerintah daerah tutur Loekito.

Besarnya denda ditentukan dari tabel jumlah uang tilang yang telah disepakati hakim. Jumlah denda pada tabel ini berbeda untuk tiap provinsi. Tabel yang juga dilampirkan di belakang buku tilang ini, dibuat untuk mempermudah pelanggar.

Petugas khusus

Selain ikut sidang dan membayar ke BRI, dengan slip biru pelanggar bisa memberi uang titipan ke petugas khusus (polisi). Dengan cara ini, menurut Loekito, pelanggar itu memberi kuasa kepada polisi untuk hadir disidang, dan perkaranya akan disidangkan secara verstek. Surat tilang berlaku sebagai surat kuasa juga ujarnya. Misalnya BRI tutup, hari sudah malam atau malas orangnya, dia dapat menyetor ke petugas khusus. Kemudian petugas tersebut membayar ke BRI dan mengirimkan slipnya ke Pengadilan Negeri tuturnya.

Menurut Lampiran SK 1998 sebagai petunjuk teknis tentang penggunaan blanko tilang, apabila ada kepentingan mendesak terdakwa dapat menyetorkan uang titipannya ke petugas khusus yang ditunjuk (Polantas), di Kantor Satlantas setempat. Penyidik harus dapat memastikan kepada terdakwa kapan dan di mana terdakwa dapat mengambil kembali barang titipannya (SIM/STNK yang dititipkan) setelah menyerahkan uang titipan di BRI atau petugas khusus itu.

Sambil menunjukkan slip tilang Loekito menjelaskan bahwa surat tilang dapat berkedudukan sebagai surat kuasa. Hal ini sesuai dengan kesepakatan Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Polisi (Mahkejapol). Ia kemudian menambahkan, Polantas yang bertugas juga tidak bisa main-main. Tidak semua polantas memegang slip tilang, tergantung siapa yang diberi blanko tilang oleh komandannya. Kita punya sistem pertanggungjawaban dengan sidang kode etik.

Dalam slip tilang tersebut tercatat nomor kode polisi yang bertanggungjawab atas blanko tilang tersebut, sehingga komandan dapat menyita blanko itu. Selain itu Yudhi menambahkan, Kalau polisi bermain akan ?dikejar’ Kejaksaan karena tembusan tilang dibuat ke Kejaksaan dan pengadilan.

Halaman 18, Buku Petunjuk Teknis Tentang Penggunaan Blanko Tilang (Lampiran SKEP KAPOLRI Skep/443/IV/1998)

 

e. Terdakwa:

  1. Menandatangani Surat Tilang (Lembar Merah dan Biru) pada kolom yang telah disediakan apabila menunjuk wakil di sidang dan sanggup menyetor uang titipan di Bank yang ditunjuk.
  2. Menyetor uang titipan ke petugas khusus bila kantor Bank (BRI) yang ditunjuk untuk menerima penyetoran uang titipan terdakwa (pelanggar-red) tutup, karena hari raya/libur, dan sebagainya.
  3. Menyerahkan lembar tilang warna biru yang telah ditandatangani/dicap petugas kepada penyidik yang mengelola barang titipan tersebut.
  4. Menerima tanda bukti setor dari petugas khusus (Polri) apabila peneyetor uang tititpan terpaksa dilakukan diluar jam kerja Bank (BRI).
  5. Menerima penyerahan kembali barang titipannya dari penyidik/petugas barang bukti/pengirim berkas perkara berdasarkan bukti setor dari petugas khusus atau lembaran tilang warna biru yang telah disyahkan oleh petugas Bank (BRI).
  6. Menerima penyerahan barang sitaannya dari petugas barang bukti setelah selesai melaksanakan vonis hakim (dengan bukti eksekusi dari Eksekutor/Jaksa dan melengkapi kekurangan-kekurangan lainnya (SIM, STNK/kelengkapan kendaraan) ? (bila memilih sidang-red)

 

Dengan berlangsungnya otonomi daerah, Yudi berpendapat ada beberapa pengadilan yang meminta untuk memproses seluruh tilang lewat persidangan. Walau sebenarnya prosedurnya terdapat tiga opsi tadi. Polda Metro Jaya maunya juga petugasnya tidak menerima uang. Agar tidak ada anggota yang terima titipan tutur Loekito.

Ditambahkan Yudi, dengan mengharuskan orang ke untuk pengadilan maka pelanggar akan direpotkan. Ini yang harusnya direspon masyarakat, kita maunya kecepatan dan ketepatan tandas Yudi. Kasihan masyarakat, karena ada pihak yang ingin tidak mempermudah. Mereka tidak mau mempercepat (proses-red) si pelanggar tandas Yudi. Menurutnya polisi ingin menyerahkan pada keinginan masyarakat. Selain karena tiga opsi ini masih berlaku, menurut Loekito seharusnya juga ditanyakan kepada masyarakat. Kalau mau sidang boleh, tidak juga tidak apa-apa ujarnya.

 

Memilih opsi membayar ke BRI juga tidak gampang. Seorang anggota Polantas berujar, memilih slip biru berarti sudah tahu prosedur. Kalau tidak, ya bakal repot juga. Sebab, sebelum ke BRI, pelanggar lalu lintas harus datang ke kantor polisi dulu untuk meminta cap. Di sana, petugas Ditlantas akan menunjuk BRI tempat membayar denda tilang. Jadi, bayarnya tidak langsung. Tidak online, ujar polisi tadi.

 

Setelah dari BRI, pelanggar harus balik lagi ke kantor polisi untuk mengambil SIM. Meski terkesan ribet, demi pengalaman dan pengetahuan hukumonline mengikuti petunjuk teknis Pak Polisi. Tiga hari setelah ada cap dari kantor polisi, kini berurusan ke BRI Pusat di kawasan Jalan Sudirman Jakarta. Berbekal tanda bukti pembayaran denda dari bank, hukumonline meluncur ke Polda Metro Jaya. Tak sampai lima menit, Surat Izin Mengemudi (SIM) pun dikembalikan.

Daftar Pelanggaran Denda Maksimal Untuk Pelanggaran Berdasarkan UU LLAJ No 22 Tahun 2009 Dengan mengelompokan Subyek Pelaku dan Bentuk Pelanggaran

Posted on | April 11, 2014 | Comments Off

pelanggaran

SkemaTilang

lalulintasDaftar Pelanggaran Denda Maksimal Untuk Pelanggaran Berdasarkan UU LLAJ No 22 Tahun 2009 Dengan mengelompokan Subyek Pelaku dan Bentuk Pelanggaran

1. Setiap Orang Mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, Marka Jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan. Pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2) Rp. 250.000.
2. Setiap Pengguna Jalan Tidak mematui perintah yang diberikan petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam pasal 104 ayat ( 3 ), yaitu dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas wajib untuk : Berhenti, jalan terus,  mempercepat, memperlambat, dan / atau mengalihkan arus kendaraan. Pasal 282 jo Pasal 104 ayat (3) Rp. 250.000.
3. Setiap Pengemudi (Pengemudi Semua Jenis Kendaraan Bermotor)
a. Tidak membawa SIM. Tidak dapat menunjukkan Surat Ijin Mengemudi yang Sah Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) hrf b Rp. 250.000.
b. Tidak memiliki SIM. Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1) Rp. 1.000.000.
c. STNK / STCK tidak Sah. Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapka oleh Polri. Psl 288 ayat (1) jo Psl 106 ayat (5) huruf a. Rp. 500.000.
d. TNKB tidak Sah. Kendaraan Bermotor tidak dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Polri. Pasal 280 jo pasal 68 ayat (1) 500.000.
e. Perlengkapan yg dpt membahayakan keselamatan.
Kendaraan bermotor dijalan dipasangi perlengkapan yang dapat menganggu keselamatan berlalu lintas antaralain ; Bumper tanduk dan lampu menyilaukan. Pasal 279 jo Pasal (58) 500.000.
f. Sabuk Keselamatan
Tidak mengenakan Sabuk Keselamatan Psl 289 jo Psl 106 Ayat (6) 250.000.
g. lampu utama malam hari
Tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu. Pasal 293 ayat (1)jo pasal 107 ayat (1) 250.000
h. Cara penggandengan dan penempelan dgn kendaraan lain
Melanggar aturan tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain Pasal 287 ayat (6) jo pasal 106 (4) hrf h 250.000
i. Ranmor Tanpa Rumah-rumah selain Spd Motor. Mengemudikan Kendaraan yang tidak dilengkapi dengan rumah – rumah, tidak mengenakan sabuk keselamatan dan tidak mengenakan Helm.Pasal 290 jo Pasal 106 (7). 250.000
j. Gerakan lalu lintas. Melanggar aturan gerakan lalu litas atau tata cara berhenti dan parkir Pasal 287 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) e 250.000
k. Kecepatan Maksimum dan minimum. Melanggar aturan Batas Kecepatan paling Tinggi atau Paling Rendah Psl 287 ayat(5) jo Psl 106 ayat (4) hrf (g) atau psl 115 hrf (a) 500.000
l. Membelok atau berbalik arah Tidak memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan saat akan membelok atau berbalik arah. Pasal 294 jo pasal 112 (1). 250.000
m. Berpindah lajur atau bergerak ke samping. Tidak memberikan isyarat saat akan ber[pindah lajur atau bergerak kesamping. Pasal 295 jo pasal 112 ayat (2) 250.000
n. Melanggar Rambu atau Marka. Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu lalu lintas atau Marka Psl 287 ayat(1) jo psl 106(4) hrf (a) dan Psl 106 ayat(4) hrf (b) 500.000
o.Melanggar Apill ( TL ). Melanggar aturan Perintah atau larangan yang dinyatakan dgn alat pemberi isyarat Lalu Lintas. Psl 287 ayat (2) jo psl 106(4) hrf (c) 500.000
p.Mengemudi tidak Wajar. Melakukan kegiatan lain saat mengemudi. Atau Dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan Pasal 283 jo pasal 106 (1). 750.000
q.Diperlintasan Kereta Api. Mengemudikan Kendaran bermotor pada perlintasan antara Kereta Api dan Jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, Palang Pintu Kereta Api sudah mulai ditutup, dan / atau ada isyarat lain. Pasal 296 jo pasal 114 hrf (a) 750.000
r. Berhenti dalam Keadaan darurat. Tidak Memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan Bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat dijalan. Pasal 298 jo psl 121 ayat (1) 500.000
s. Hak utama Kendaraan tertentu.
Tidak memberi Prioritas jalan bagi kend. bermotor memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar dan / atau yang dikawal oleh petugas Polri. antara lain :
a. Kend Pemadam Kebakaran yg sd melaksanakan tugas
b.Ambulan yang mengangkut orang sakit ;
c. Kend untuk memberikan pertolongan pd kecelakaan Lalu lintas;
d. Kendaraan Pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
e. KendPimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga internasional yg menjadi tamu Negara;
f. Iring – iringan Pengantar Jenazah; dan
g. Konvoi dan / atau kend utk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian RI.
Pasal 287 ayat (4) jo Pasal 59 dan pasal 106 (4) huruf (f) jo Pasal 134 dan pasal 135. 250.000
t. Hak pejalan kaki atau Pesepeda. Tidak mengutamakan pejalan kaki atau pesepeda Pasal 284 jo 106 ayat (2). 500.000
4. Pengemudi Kendaraan Bermotor Roda 4 atau Lebih
a. Perlengkapan Ranmor Ranmor tidak dilengkapi dengan : Ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, Pembuka Roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan. Pasal 278 jo pasal 57 ayat (3) 250.000
b. Sabuk Keselamatan Pengemudi atau Penumpang yang duduk disamping pengemudi tidak menggunakan sabuk keselamtan. Pasal 289 jo pasal 106 (6) 250.000
c. Ranmor Tanpa Rumah- rumah Pengemudi dan penumpang tidak menggunakan sabuk keselamatan dan Helm. Pasal 290 jo pasal 106 ayat (7) 250.000
d. Persyaratan Teknis Ranmor tidak memenui persyaratan teknis meliputi : Kaca Spion, Klakson, Lampu utama, Lampu mundur, lampu batas tanda batas Dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu Rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman
alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca. Pasal 285 ayat 2 jo pasal 106 (3) jo pasal 48 (2) Rp. 500.000
e. Persyaratan laik jalan Ranmor tidak memenui persyaratan laik jalan sekurang – kurangnya meliputi ;
a. Emisi Gas Buang ;
b. Kebisingan suara
c. Efisiensi sistem rem utama;
d. Efisiensi system rem parkir;
e. Kincup Roda Depan;
f. Suara Klakson;
g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
h. Radius putar;
i. Akurasi alat penunjuk kecepatan;
j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi Ban;
Kesesuaian daya mesin pengerak thd berat kend. Pasal 286 jo pasal 106 ayat (3) jo pasal 48 (3). 500.000
5. Penumpang Kendaraan bermotor yg duduk di samping pengemudi (Sabuk Keselamatan) Tidak menggunakan sabuk keselamatan Pasal 289 jo 106 ayat (6) 250.000
6. Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum atau Angkutan Orang
a. Buku Uji Ranmor tidak dilengkapi dengan surat keterangan Uji berkala Pasal 288 ayat (3) jo ps 106 (5) hrf (c) 500.000
b. Tidak singgah di terminal sesuai ijin trayek. Kendaraan bermotor umum dalam trayek tidak singgah diterminal. Pasal 276 jo pasal 36 250.000
c. Tanpa ijin dalam trayek. Tidak memiliki ijin menyelangarakan angkutan orang dalam trayek Pasal 308 hrf (a) jo psl 173 ayat(1) hrf (a) 500.000
d. Tanpa Ijin tidak dalam Trayek. Tidak memiliki ijin menyelanggarakan angkutan orang tidak dalam trayek Psl 308 hrf (b) jo psl 173 ayat (1) hrf (b). 500.000
e. Ijin Trayek Menyimpang. Menyimpang dari ijin yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173. Pasal 308 hrf (c) jo pasal 173 500.000
f.  Pengunaan jalur atau lajur. Tidak mengunakan lajur yg tlah ditentukan atau tdk menggunakan lajur paling kiri kecuali saat akan mendahului / mengubah arah. Pasal 300 hrf (a) jo Pasal 124 ayat (1) hrf (c).250.000
g. Turun Naik Penumpang. Tidak memberhentikan kendaraannya selama menaikkan dan / atau menurunkan penumpang Pasal 300 hrf (b ) psl 124 ayat (1) hrf (d) 250.000
h. Pintu tidak ditutup. Tidak menutup Pintu kendaraan selama kendaraan berjalan Pasal 300 hrf (c) jo pasal 124 (1) hrf (e) 250.000
i. Mengetem, menaikkan / turunkan penumpang tidak di Halte, melanggar jalur Trayek. Tidak berhenti selain ditempat yang telah ditentukan, mengetem, menurunkan penumpang selain ditempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang ditentukan dalam ijin trayek Pasal 302 jo pasal (126) 250.000
j. Ijin khusus disalahgunakan. Kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu, tapi menaikkan atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan tidak sesuaidgn angkutan untuk keperluan lain. Pasal 304 jo pasal 153 ayat (1) 250.000
7. Pengemudi Kendaraan Bermotor Bus tidak dilengkapi dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala Psl 288 ayat (3) jo ps106 (5) hrf (c) 500.000
8. Pengemudi Angkutan Barang
a. Buku Uji Ranmor dan/atau kereta Gandengannya atau kereta tempelannya tdk dilengkapi dgn surat keterangan uji berkala&tanda lulus uj berkala. Pasal 288 ayat (3) jo Pasal 106 ayat (5) hrf (c) 500.000
b. Jaringan Jalan. Tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan Pasal 301 jo pasal (125) 250.000
c. Mengangkut Orang. Mobil barang untuk mengangkut orang tanpa alasan Psl (303) jo pasal 137 ayat (4) hrf (a), (b),(c) 250.000
d. Surat Muatan Dokumen. Perjalanan Membawa Muatan, tidak dilengkapi Surat muatan dokumen perjalanan. Pasal 306 jo Pasal 168 ayat (1) 250.000
9. Pengemudi Angkutan Umum Barang
a. Tata Cara Pemuatan Barang. Tidak mematui ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi
kendaraan Pasal 307 jo pasal 169 ayat (1) 500.000
b. Buku Uji Ranmor dan/ atau kereta gandengannya atau kereta tempelannya tdk dilengkapi dgn surat keterangan uji berkala&tanda lulus uji berkala. Pasal 288 ayat (3) jo pasal 106 ayat (5) hrf (c) 500.000
10. Pengemudi yg mengangkut barang Khusus (Persyaratan keselamatan dan keamanan). Tidak memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan, pemberian tanda barang, parkir, bongkar dan muat, waktu operasi dan rekomendasi dan instansi terkait Pasal 305 jo pasal 162 ayat (1) hrf (a,b,c,d,e dan f ). Rp. 500.000
11. Pengendara Sepeda Motor
a. Lampu. Tanpa menyalakan Lampu utama pada siang hari Psl 293 ayat (2) jo psl 107 (2) 100.000
b. Helm Standart. Tidak menggunakan helm standar Nasional Indonesia Pasal 291 ayat (1) jo Psl.106 ayat (8) 250.000
c. Helm Penumpang. Membiarkan Penumpangnya Tidak mengenakan Helm Pasal 291 ayat (2) jo Psl 106 ayat (8) 250.000
d. Muatan Tanpa Kereta samping mengangkut penumpang lebih dari 1 orang Psl 292 jo psl 106 ayat (9) 250.000
e. Persyaratan Teknis dan laik jalan. Tdk Memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, meliputi : kaca spion, klakson, ampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, atau alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot dan kedalaman alur ban. Psl 285 ayat (1) jo pasal 106 ayat (3), dan Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) 250.000
12. Pengendara Kendaraan tidak bermotor Dengan sengaja: - Berpegangan pada kendaraan bermotor untuk ditarik, - Menarik benda – benda yang dapat membahayakan pengguna jalan lain, dan / atau – Menggunakan jalur jalan Kendaraan Bermotor. Sedangkan telah disediakan jalur jalan khusus bagi kendaraan tidak bermotor. Pasal 299 jo 122 hrf (a,b dan c) Rp.100.000
13. Balapan liar di Jalanan Pengendara bermotor yang balapan di jalan akan dikenai pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (Pasal 297)

TARIF PNBP PENERBITAN SIM

Posted on | April 11, 2014 | Comments Off

BERDASARKAN PP NO. 50 TAHUN 2010 TGL 25 MEI 2010TENTANG TARIF PNBP PENERBITAN SIM :

1. PENERBITAN SIM A
a. SIM baru : Rp. 120.000,-
b. SIM perpanjangan : Rp. 80.0000,-

2. PENERBITAN SIM B I
a. SIM baru : Rp. 120.000,-
b. SIM perpanjangan : Rp. 80.000,-

3. PENERBITAN SIM B II
a. SIM baru : Rp. 120.000,-
b. SIM perpanjangan : Rp. 80.000,-

4. PENERBITAN SIM C
a. SIM baru : Rp. 100.000,-
b. SIM perpanjangan : Rp. 75.000,-

5. PENERBITAN SIM D
a. SIM baru : Rp. 50.000,-
b. SIM perpanjangan : Rp. 30.000,-

6. PENERBITAN SIM Internasional
a. SIM baru : Rp. 250.000,-
b. SIM perpanjangan : Rp. 225.000,-

sumber : http://www.tmcmetro.com/news/2012/01/pnbp-sim

Tabloid Visual : Tiga Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dilaporkan “Terima Suap” ke Komisi Yudisial

Posted on | April 5, 2014 | Comments Off

net Tabloid Visual No. 267 - 1 - 14 April 2014 net1000

Tata Cara Pelaporan Pengaduan – Komisi Yudisial RI

Posted on | April 1, 2014 | Comments Off

NetKY01 NetKY02 Netky03 netky04 netky05

Tata Cara Pelaporan Tindak Pidana Korupsi – KPK

Posted on | April 1, 2014 | Comments Off

net01KPK net02KPK net03KPK net04KPK net05KPK net06KPK

Aturan PK Hanya Satu Kali Bertentangan dengan UUD 1945

Posted on | March 7, 2014 | Comments Off

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan aturan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali bertentangan dengan UUD 1945. Demikian putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva pada Kamis (6/3) di Ruang Sidang Pleno MK.

“Mengabulkan permohonan para Pemohon. Pasal 268 ayat  (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Hamdan dalam sidang yang dihadiri oleh Mantan Ketua KPK Antasari Azhar sebagai Pemohon.

Dalam pendapatnya yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman, Mahkamah  menjelaskan upaya hukum luar biasa PK secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana. Menurut Mahkamah, upaya hukum PK berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidakadilan dan proses hukum yang tidak selesai.

“Upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil. Keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya PK dan diputus, ada keadaan baru (novum) yang substansial baru ditemukan yang pada saat PK sebelumnya belum ditemukan,” urai Anwar.

Selain itu, lanjut Anwar, KUHAP bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945. maka dalam mempertimbangkan PK sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Mahkamah, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan PK hanya satu kali karena pengajuan PK dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 268 ayat  (3)  KUHAP adalah beralasan menurut hukum,” ujarnya.

Dalam sidang tersebut, MK juga memutuskan tidak dapat menerima dua perkara pengujian KUHAP, yakni perkara yang diajukan oleh Andi Iskandar dan I Made Sudana.

sumber : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=9694#.UxlD-87FbIU

Putusan dapat di download di : http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/putusan/putusan_sidang_1651_34%20PUU%202013-telahucap-6Maret2014.pdf

Permendag No. 77/M-DAG/PER/12/2013 : Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan

Posted on | March 4, 2014 | Comments Off

77m-dagper122013-id-1389003532_Page_1

77m-dagper122013-id-1389003532_Page_2

77m-dagper122013-id-1389003532_Page_3

77m-dagper122013-id-1389003532_Page_4

77m-dagper122013-id-1389003532_Page_5

77m-dagper122013-id-1389003532_Page_6

sumber : http://www.kemendag.go.id/id/newsroom/regulations

REGULASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI

No. Nomor Regulasi Judul
1. 11/M-DAG/PER/2/2014 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar
2. 12/M-DAG/PER/2/2014 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Yang Dikenakan Bea Keluar
3. 08/M-DAG/PER/1/2014 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar
4. 04/M-DAG/PER/1/2014 Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Dan Pemurnian
5. 05/M-DAG/PER/1/2014. Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Verifikasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit Dan Produk Turunannya
6. 03/M-DAG/PER/1/2014 Penetapan Harga Patokan Tumbuhan Alam Dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Undang-Undang
7. 02/M-DAG/PER/1/2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 29/M-DAG/PER/6/2013 Tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Terhadap Ekspor Kelapa Sawit….
8. 84/M-DAG/PER/12/2013. Penetapan Harga Pembelian Kedelai Petani Dalam Rangka Pengamanan Harga Kedelai Di Tingkat Petani
9. 80/M-DAG/PER/12/2013 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar
10. 82/M-DAG/PER/12/2013 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan Bea Keluar
11. 81/M-DAG/PER/12/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64/M-DAG/PER/10/2012 Tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan
12. 78/M-DAG/PER/12/2013 Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2014
13. 77/M-DAG/PER/12/2013 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan
14. 74/M-DAG/PER/12/2013 Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah…
15. 75/M-DAG/PER/12/2013 Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru
16. 70/M-DAG/PER/12/2013 Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
17. 72/M-DAG/PER/12/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 47/M-DAG/PER/7/2012 Tentang Ketentuan Ekspor Prekursor Non Farmasi
18. 73/M-DAG/PER/12/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 48/M-DAG/PER/7/2012 Tentang Ketentuan Ekspor Pupuk Urea Non Subsidi
19. 04/M-DAG/ED/12/2013 Perpanjangan Persetujuan Ekspor Produk Pertambangan
20. 68/M-DAG/PER/11/2013 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar

Leasing Dilarang Tarik Kendaraan Nasabah

Posted on | February 28, 2014 | Comments Off

TRIBUNNEWS.COM, JAMBIKementerian Keuangan secara resmi mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan.

Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan.

Untuk diketahui, peraturan itu secara resmi dikeluarkan pada 7 Oktober 2012. PMK tersebut tentu saja tidak serta merta membebaskan nasabah dari tanggung jawab cicilannya. Hal itu disampaikan oleh beberapa perusahaan pembiayaan kendaraan roda dua dan empat yang ada di Jambi.

Branch Head Bussan Auto Finance (BAF), Sumawijaya mengatakan, peraturan kementerian keuangan tersebut memang telah diterapkan di leasing BAF. Namun Sumawiijaya menjelaskan, peraturan yang dikeluarkan tersebut, tetap membebankan nasabah terhadap tanggung jawabnya dalam cicilan kendaraan yang diambil.

“Keterangan itu memang masih membingungkan nasabah, banyak berfikir mereka akan lepas dari tanggung jawab,” ujarnya, Senin (24/2).

Lanjutnya, sesuai peraturan, nasabah yang melakukan pembelian motor melalui sistem kredit akan didaftarkan secara fidusia. Peraturan fidusia maka itu akan didaftarkan ke Kemenkum HAM sehingga, secara resmi perusahaan leasing dan konsumen bersangkutan saling terikat dan memiliki perjanjian yang harus dijalani.

“Misalkan untuk konsumen, mereka nantinya akan mendapatkan sertifikat fidusia, dimana dalam perjanjian motor yang telah dipegang atas nama mereka tidak boleh dialihkan sepihak,” sebutnya.

Untuk peralihan kendaraan secara sepihak tanpa sepengetahuan pihak pembiayaan, artinya nasabah melanggar dan melakukan tindakan pidana. Dengan adanya peraturan secara fidusia sendiri, kata Sumawijaya, leasing pun semakin kuat dari sisi risiko kemacetan dan tunggakan.

“Memang, bila menarik secara paksa itu tidak diperbolehkan dan kita akan terkena sanksi, tetapi solusi dari setiap permasalah nasabah pasti ada jalannya,” katanya.

Dirinya mencontohkan, bila nasabah tidak melakukan pembayaran kendaraan bermotornya sesuai perjanjian, pihak leasing pun melakukan analisis kembali, kendala apa yang menyebabkan nasabah telat membayar. Sehingga leasing masih memberi toleransi satu sampai tiga bulan asalkan nasabah memiliki itikat baik untuk membayar.

“Dengan adanya peraturan ini tingkat tunggakan pun berkurang dibandingkan dengan tahun 2012, ditambah pula aturan BI yang menyebutkan DP minimal kredit kendaraan harus 20 persen dari harga kendaraan, yang membuat pemberian kredit pun semakin potensial kepada nasabah yang mampu,” katanya seraya mengatakan tahun lalu BAF mengalami penurunan untuk risiko gagal kredit.

Keterangan serupa juga disampaikan oleh salah satu anak perusahaan divisi lembaga keuangan Astra yang bergerak dalam pembiayaan kendaraan bermobil, yaitu ACC Finance.

Arif Maulana selaku Branch Manager ACC Finance mengatakan, walau belum melegalkan sistem dan peraturan Kemenkeu tersebut, peraturan baru ini tidak membiarkan nasabah untuk tidak membayar angsuran.

“Tetap harus membayar angsuran, peraturan tersebut tidak untuk membuat perusahaan merugi, melainkan untuk memberikan kekuatan dari sisi nasabah dan juga leasing,” ujarnya.

Walau masih menggunakan sistem lama, perusahaan pembiayaan Astra ini pun juga melihat kondisi lapangan terhadap beberapa nasabah yang menunggak. Sistem penarikan tetap akan dijalani sesuai peraturan dan kesepakantan antara perusahaan dan nasabah.

“Biasanya kita harus tahu dulu apa masalahnya nasabah telat bayar, mungkin ada kendala di perekonomiannya, atau bisa saja ada kebutuhan mendadak sehingga menggunakan uang yang harus dibayar ke perusahaan, semua itu pasti ada solusinya,” terangnya.

sumber ; http://id.berita.yahoo.com/leasing-dilarang-tarik-kendaraan-nasabah-102515720.html

Badrodin Haiti, Wakapolri Baru

Posted on | February 28, 2014 | Comments Off

SURYA/SUGIHARTO

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Pol Badrodin Haiti akan menggantikan posisi Komisaris Jenderal Pol Oegroseno sebagai Wakil Kepala Polri. Oegroseno akan memasuki masa pensiun pada akhir Februari 2014.

“Jadinya Pak Badrodin Haiti (Wakapolri),” kata Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/2/2014).

Sutarman tak berkomentar banyak saat ditanya pertimbangan penunjukkan Badrodin sebagai Wakapolri. Ia hanya menyebut bahwa lulusan Akademi Kepolisian angkatan 1985 itu merupakan jenderal bintang tiga terbaik diantara yang lain.

“Ada Pak Budi Gunawan (Kepala Lembaga Pendidikan Polri), ada Pak Anton Bachrul (Inspektur Pengawasan Umum), jadi pertimbangan tentu digunakan dan itu yang terbaik,” katanya.

Meski jabatan Kabaharkam akan diisi perwira tinggi yang baru, Sutarman memastikan bahwa koordinasi pengamanan pemilu akan tetap berjalan baik. Selain menjabat Kabaharkam Polri, Badrodin juga menjadi Kepala Operasi Mantap Brata 2014 yang bertanggungjawab terhadap seluruh pengamanan Pemilu 2014.

“Suatu organisasi itu kalau sistem sudah jalan, walaupun pimpinannya bergeser, atau diganti tapi sistem itu akan berjalan,” katanya.

Untuk diketahui, saat lulus dari Akademi Kepolisian, Badrodin menjadi lulusan terbaik dan mendapat penghargaan Bintang Adhi Makayasa. Tahun 2005, Badrodin diangkat sebagai Kapolda Sulawesi Tengah menggantikan posisi Oegroseno yang ditarik ke Mabes Polri.

Kemudian, pada tahun 2009, Badrodin kembali diangkat menjadi Kapolda Sumatera Utara. Tahun 2010, Badrodin ditarik ke Mabes Polri untuk menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum. Jabatan itu hanya disandangnya beberapa bulan karena ditugaskan menjadi Kapolda Jawa Timur hingga tahun 2011.

sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/02/28/1043399/Badrodin.Haiti.Wakapolri.Baru

Budiman Sudharma: Penerapan Pajak Demi Keadilan Masyarakat

Posted on | February 24, 2014 | Comments Off

BudimanPajak

sumber : http://www.pajak.go.id/content/budiman-sudharma-penerapan-pajak-demi-keadilan-masyarakat

Nelayan Dapat Kembali Nikmati BBM Bersubsidi

Posted on | February 23, 2014 | Comments Off

JAKARTA -  Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No.06 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No.18  Tahun 2013 Tentang  Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu, dengan dikeluarkannya peraturan Menteri ESDM No. 06 tahun 2014 tersebut maka nelayan dapat kembali menikmati BBM Bersubsidi dan Instruksi Ka BPH Migas 29/07/Ka.BPH/2014 tertanggal 15 Januari 2014, gugur dengan sendirinya, demikian diutarakan Kepala Pusat Komunikasi Publik, Kementerian ESDM, Saleh Abdurrahman. Jumat, (21/02/2104).

Dengan terbitnya Permen ESDM No. 06 tahun 2014 tersebut, maka nelayan dengan kapal dibawah atau diatas 30 Gross ton (GT) dapat membeli BBM Bersubsidi dengan volume sebanyak 25 kiloliter per bulan. “Permen ESDM No.06 tahun 2014 secara eksplisit menyebutkan, kapal nelayan berbendera Indonesia dibawah atau diatas 30 gross ton (GT) yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota, dapat membeli BBM Bersubsidi dengan pemakaian paling banyak 25 kiloliter per bulan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari pelabuhan perikanan atau kepala SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai bidangnya masing-masing,” ujar Saleh.

Besaran volume BBM yang dibatasi hanya 25 kiloliter tersebut menurut Saleh, sudah diperhitungkan secara matang. “25 kiloliter itu sudah dihitung, per hari nelayan melaut sampai berapa kilometer, kemudian untuk demand solarnya berapa?, itu sudah the best calculation,” imbuh Saleh.

Pertimbangan dikeluarkannya Permen yang sudah mulai berlaku sejak tanggal 20 Februari 2014 tersebut, antara lain, pemerintah masih memandang nelayan dengan bobot kapal 30 GT masih memerlukan BBM Bersubsidi sebagai bahan bakar dan kapal-kapal tersebut umumnya masih dimiliki kelompok nelayan yang memiliki penghasilan menengah kebawah.

sumber : http://www.esdm.go.id/berita/migas/40-migas/6722-nelayan-dapat-kembali-nikmati-bbm-bersubsidi.html

SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan

Posted on | February 23, 2014 | Comments Off

SEMA No 1 Tahun 2014_Page_1

SEMA No 1 Tahun 2014_Page_2

SEMA No 1 Tahun 2014_Page_3

SEMA No 1 Tahun 2014_Page_4

sumber : http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/peraturan/sema/SEMA%20No%201%20Tahun%202014.pdf

UANG PELICIN : kecil jumlahnya besar dampaknya – kpk.go.id

Posted on | February 8, 2014 | Comments Off

INT'13.inddINT'13.inddINT'13.inddINT'13.inddINT'13.indd

MA dan Ketua Pengadilan Membiarkan Praktek Pungli

Posted on | February 8, 2014 | Comments Off

laporankhusus1_Page_1 laporankhusus1_Page_2

MK Tafsirkan Makna ‘segera’ dalam KUHAP : Pasal 18 ayat (3) KUHAP tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil

Posted on | February 1, 2014 | Comments Off

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981  tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan Hendry Batoarung Ma’dika. Dalam putusannya, MK memberi tafsir kata ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP. Menurut MK, lema ‘segera’ harus dimaknai selama 7 hari. Ini artinya, surat tembusan pemberitahuan penangkapan harus sudah diberikan kepada keluarganya dalam jangka waktu selama 7 hari.

“Frasa ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari’,” tutur Ketua Majelis MK, Hamdan Zoelva saat membacakan putusan bernomor 3/PUU-XI/2013 di ruang sidang MK, Kamis (30/1).

Sebelumnya, pemohon yang merupakan suami dari seorang yang diduga sebagai pengedar narkoba lewat kuasa hukumnya – yang saat sidang pembacaan tidak hadir – meminta MK memaknai kata ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP. Pemohon beralasan tidak adanya pemaknaan kata ‘segera’ tidak menjamin adanya kepastian hukum.

Pemohon mencontohkan penerapan kata ‘segera’ ada yang dilakukan beberapa jam setelah penangkapan, ada yang diterapkan satu hari, dua hari, hingga satu minggu setelah penangkapan dilakukan. Menurut Duin Palungkun, pengacara pemohon, kata ‘segera’ telah dimaknai selama 24 hari setelah penangkapan istrinya. Keluarga pemohon tidak pernah diberi kesempatan untuk mengetahui secara sah tentang tindak pidana apa yang disangkakan terhadap istrinya.

Mahkamah beralasan frasa ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP dapat diartikan  setelah tersangka ditangkap, pemberitahuan kepada keluarga tersangka harus disampaikan dalam waktu singkat agar tersangka segera mendapat hak-haknya. Apabila pemberitahuan itu tak segera disampaikan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak tersangka karena keberadaan dan status hukum tidak segera diketahui keluarganya.

Menurut Mahkamah ketiadaan rumusan pasti mengenai lamanya waktu kata ‘segera’ dalam pasal itu dapat menyebabkan pihak penyidik menafsirkan berbeda-beda dalam setiap kasus yang ditangani. Perbedaan semacam itu dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan oleh pihak penyidik.

“Pasal 18 ayat (3) KUHAP tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil karena dalam pelaksanaan menimbulkan penafsiran yang berbeda. Penafsiran yang berbeda ini dapat menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap tersangka, sehingga menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon beralasan menurut hukum,” kata Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati saat membacakan pertimbangan hukumnya.

Namun, apabila Pasal 18 ayat (3) KUHAP dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat justru dapat menghilangkan kewajiban penyidik menyampaikan salinan surat perintah penangkapan itu yang menimbulkan pelanggaran terhadap asas perlindungan hukum dan kepastian hukum. Karena itu, demi kepastian hukum yang adil, Mahkamah perlu menafsirkan mengenai frasa ‘segera’ pada Pasal 18 ayat (3) KUHAP.

Dalam hal ini, waktu 7 (tujuh) hari merupakan tenggat waktu yang patut untuk menyampaikan salinan surat perintah penahanan tersebut. Karenanya, sesuai dengan asas kepatutan dan kepastian hukum, frasa ‘segera’ dalam rumusan Pasal 18 ayat (3) KUHAP yang menyatakan, “Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.” haruslah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “segera dan tidak lebih dari 7 (tujuh) hari.”

Untuk diketahui, Irmania Bachtiar alias Mama Nio merupakan istri dari pemohon Hendry Batoarung Ma’dika alias Papa Nio ditangkap oleh Kepolisian Resort Tana Toraja pada 28 September 2012 karena diduga mengedarkan narkoba. Pada saat penggeledahan, polisi menemukan satu plastik kosong bekas menyimpan sabu-sabu.

Pihak keluarga baru mengetahui Mama Nio ditetapkan menjadi tersangka dan telah ditahan pada 22 Oktober 2012 (24 hari setelah ditangkap). Dengan alasan keterlambatan pemberitahuan itulah upaya praperadilan yang diajukan oleh keluarga tersangka kemudian ditolak oleh Pengadilan Negeri Makale, Sulawesi Selatan.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52ea4ce35dc99/mk-tafsirkan-makna-segera-dalam-kuhap

Surat LBH Keadilan Hukum Masyarakat Indonesia : Mohon Perlindungan Hukum atas sikap Mahkamah Agung RI yang tidak pernah mentaati hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 101/PUU-VII/2009 tanggal 30 Desember 2009, sehubungan dengan adanya surat Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 2011 No. 052/KMA/HK.01/III/2011 perihal Penjelasan Surat Ketua MA No. 089/KMA/VI/2010, serta memperhatikan Rekomendasi Komnas HAM No. 542/K/PMT/II/2013 tanggal 11 Februari 2013 yang ditujukan kepada Ketua MA RI atas Sumpah Advokat yang menyatakan “………..Pengabaian terhadap pengadu merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan padahal Presiden RI dan DPR RI selalu menghormati Putusan Mahkamah Konstitusi RI

Posted on | January 31, 2014 | Comments Off

001 - 28 Januari 2014 - sumpah PT_Page_1

001 - 28 Januari 2014 - sumpah PT_Page_2

001 - 28 Januari 2014 - sumpah PT_Page_3

001 - 28 Januari 2014 - sumpah PT_Page_4

001 - 28 Januari 2014 - sumpah PT_Page_5

001 - 28 Januari 2014 - sumpah PT_Page_6

001 - 28 Januari 2014 - sumpah PT_Page_7

 

MA Terbitkan Perma Bantuan Hukum Prodeo

Posted on | January 24, 2014 | Comments Off

Implementasi Perma ini akan ditindaklanjuti masing-masing direktur jenderal

MA telah menerbitkan Peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (Cuma-Cuma). Perma ini merupakan tindak lanjut PP No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum dan SK Menkumham No. M.HH-03.HN.03.03 Tahun 2013 tentang Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non-Litigasi.

“Perma ini menyikapi ketentuan bantuan hukum yang diterbitkan pemerintah,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas Ridwan Mansyur kepada hukumonline di gedung MA, Rabu (22/1).

Ridwan menjelaskan terbitnya ketentuan bantuan hukum dan Perma yang baru diteken Ketua MA M. Hatta Ali pada 19 Januari 2014 ini berakibat mekanisme bantuan hukum di pengadilan melalui Posbakum berubah. Sebelumnya, biaya pendampingan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin oleh advokat dibayar negara melalui pengadilan tingkat pertama (Posbakum).

“Dengan terbitnya ketentuan yang baru itu, pemberi bantuan hukum (PBH) termasuk advokat yang bersertipikasi disediakan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Pengadilan tidak membayar jasa advokat lagi, kalau dulu pengadilan membayar advokat Rp 1 juta per perkara,” kata Ridwan.

Perma ini mengatur bagaimana mekanisme dan layanan pemberian bantuan hukum di pengadilan, kecuali di pengadilan militer. Sebab, layanan bantuan hukum di pengadilan militer sudah disediakan Babinkum TNI melalui Kodam masing-masing. Jadi, bagi masyarakat miskin – yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu – dapat berperkara secara prodeo termasuk pendampingan oleh advokat yang disediakan Kemenkumham.

“Tetapi, kita tetap menyediakan fasilitas ruang Posbakum untuk sekedar berkonsultasi perkara, misalnya bagaimana tata cara berperkara di pengadilan termasuk bagaimana membuat gugatan atau gugatan perceraian. Nantinya, setiap biaya jasa pemberian bantuan hukum bisa diklaim ke Kemenkumham,” jelasnya.

Dengan terbitnya Perma No. 1 Tahun 2014 ini, maka SEMA No 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Pengadilan dinyatakan tidak berlaku. Perma No. 1 Tahun 2014 akan mengikat keluar khususnya bagi kalangan dunia advokat. Selain itu, tak tertutup kemungkinan akan ada nota kesepahaman antara pengadilan dengan organisasi advokat atau Lembaga Bantuan Hukum.

MA sendiri telah menyerahkan Perma No. 1 Tahun 2014 ini ke Menkumham untuk disahkan dan dimuat dalam Berita Negara. “Sehari setelah ditandatangani Menteri baru Perma itu mulai berlaku. Hari ini akan dibuat salinannya dan diperbanyak. Lalu, dikirim ke instansi yang berkepentingan dan disosialisasikan,” katanya.

Dia menambahkan kalau Perma ini sudah sah berlaku, MA akan mensosialisasikan ke setiap pengadilan seluruh Indonesia di tiga lingkungan pengadilan. Lalu, implementasi Perma itu akan ditindaklanjuti secara teknis melalui masing Direktur Jenderal Peradilan Umum, Direktur Jenderal Peradilan Agama, dan Direktur Jenderal PTUN. “Implementasi Perma ini akan ditindaklanjuti melalui surat keputusan masing-masing direktur jenderal.”

Sebelumnya, mantan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Mohammad Eka Kartika EM mengaku sejak tahun 2013 penyaluran dana bantuan hukum di pengadilan sudah diserahkan ke Kanwil Kemenkumham. Dia menegaskan pihaknya tidak akan bergantung terhadap penyaluran dana bantuan hukum dari Kanwil Kemenkumham. Hal itu merupakan urusan PBH atau advokat yang telah terakreditasi.

“Kalau kita, jika ada terdakwa yang benar-benar tidak mampu atau ada advokat yang mendampingi secara probono (gratis), kita tetap jalan dan layani,” kata Eka beberapa waktu lalu.

Dia mengungkapkan pengalamanya, PN Bekasi hanya menyediakan fasilitas ruangan Posbakum bagi tiga PBH atau organisasi advokat yang terakreditasi. Soal dana bantuan hukum penanganan setiap kasusnya mereka sendiri yang mengurus sendiri melalui pengajuan di Kanwil Kemenkumham.

“Kita hanya menyediakan tempat untuk melayani pencari keadilan, biayanya mereka urus sendiri,” ujar pria yang baru saja diangkat menjadi Hakim Pengadilan Tinggi Palembang ini.

Sesuai PP No. 42 Tahun 2013, biaya kegiatan bantuan hukum litigasi PBH untuk satu perkara (pidana, perdata, atau tata usaha negara) hingga perkara itu mempunyai kekuatan hukum mengikat ditetapkan lima juta rupiah. Sedangkan biaya kegiatan bantuan hukum nonlitigasi ditetapkan sesuai tabel di bawah ini:

 

No. Satuan Biaya Bantuan Hukum Non-Litigasi
Kegiatan Biaya (Rp)
1. Penyuluhan hukum 3.740.000
2. Konsultasi hukum 700.000
3. Investigasi perkara 1.450.000
4. Penelitian hukum 2.500.000
5. Mediasi 500.000
6. Negosiasi 500.000
7. Pemberdayaan masyarakat 2.000.000
8. Pendampingan di luar pengadilan 500.000
9. Drafting dokumen hukum 500.000

 

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52dfb6db97d3c/ma-terbitkan-perma-bantuan-hukum-prodeo

keep looking »