LBH Buddhis Indonesia

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H

Posted on | July 16, 2015 | Comments Off on Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H

idulfitri

Tak Puas dengan Program Pemerintah, Lapor melalui “www.laporpresiden.org”

Posted on | July 14, 2015 | Comments Off on Tak Puas dengan Program Pemerintah, Lapor melalui “www.laporpresiden.org”

Jakarta – Setelah meluncurkan akun resmi Twitter dan fanpage Facebook, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian memperkenalkan situs pelaporan kepada presiden melalui situs www.laporpresiden.org. Situs pelaporan itu dikelola Kantor Staf Kepresidenan, khususnya bidang komunikasi, dimana setiap orang bisa memasukkan laporan mengenai berbagai hal di sekitar mereka yang akan segera ditindaklanjuti pemerintah.

Situs ini diinisiasi oleh publik, sementara sebelumnya sudah ada situs yang mirip, namun menurut Deputi Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, situs-situs tersebut diinisiasi oleh institusi di lingkungan presiden, yaituwww.lapor.go.id. Keduanya terintegrasi dan akan komplementer. Menurut Yanuar, pelaporan di situs www.laporpresiden.org akan bisa ditindaklanjuti di situs www.lapor.go.id.

“Engine http://lapor.go.id, lanjut Yanuar, digunakan juga untuk meneruskan dan menindaklanjutihttp://laporpresiden.org,” kata Yanuar, sebagai dirilis Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin (13/7).

Pembentukan kanal www.lapor.go.id didasarkan pada Peraturan Presiden (perpres) 76 / 2013 dan diatur pula dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

“Silakan gunakan untuk sampaikan keluhan kualitas layanan publik dan pantau pembangunan,” imbuhnya.

sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/290733-tak-puas-dengan-program-pemerintah-lapor-melalui-wwwlaporpresidenorg.html

Badrodin Akui Ada Mafia Hukum di Tubuh Polri

Posted on | July 3, 2015 | Comments Off on Badrodin Akui Ada Mafia Hukum di Tubuh Polri

Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti memimpin upacara pelantikan pergantian perwira tinggi Polri di Mabes Polri, Jumat (12/6).(Republika/Wihdan Hidayat)
Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti memimpin upacara pelantikan pergantian perwira tinggi Polri di Mabes Polri, Jumat (12/6).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemarin meminta agar Polri memberantas mafia hukum di tubuh Polri. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat menjadi inspektur upacara pada peringatan hari Bhayangkara ke 69, di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengakui mafia hukum memang ada di tubuh Polri. “Mafia hukum di Polri yang sering ada itu Markus (Makelar Kasus),” ujar Badrodin, melalui sms kepada Republika, Kamis (2/7).

Menurutnya, hal tersebut terjadi karena penyidik maupun atasan memberikan peluang. Karena itu, mafia hukum di tubuh Polri akan diantisipasi kedepannya.

Beberapa langkah yang akan ditempuh oleh Badrodin dalam mengantisipasi mafia hukum di tubuh Polri yaitu meningkatkan pengawasan dalam proses penyidikan. Setiap kasus yang rawan selama proses hukum akan dikawal.

Selain itu, lanjutnya, Polri akan memonitor terus perkembangan kasus pihak berpekara yang merasa dirugikan. “Melakukan tapping dan tindak tegas,” kata Badrodin menambahkan.

Badrodin menghimbau kepada siapapun yang mengetahui ada anggota Polisi menjadi mafia hukum agar ditangkap. Akan tetapi, penangkapan harus berdasarkan bukti yang kuat.

Sebelumnya, Badrodin mengklaim sudah melakukan upaya pemberantasan dengan maksimal terhadap mafia hukum di tubuh Polri. Badrodin mengharapkan pemberantasan tersebut berhasil.

sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/15/07/02/nqv2ql-badrodin-akui-ada-mafia-hukum-di-tubuh-polri

Hadiri HUT Bhayangkara, Presiden Jokowi Minta Mafia Hukum Di Kepolisian Diberantas

Posted on | July 1, 2015 | Comments Off on Hadiri HUT Bhayangkara, Presiden Jokowi Minta Mafia Hukum Di Kepolisian Diberantas

Presiden Jokowi memeriksa pasukan pada upacara HUT Bhayangkara, di Mako Brimob, Depok, Rabu (1/7)

Presiden Jokowi memeriksa pasukan pada upacara HUT Bhayangkara, di Mako Brimob, Depok, Rabu (1/7)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta praktik “mafia hukum” di kepolisian atau yang lebih dikenal sebagai ”makelar kasus” segera diberantas. Permintaan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam amanatnya pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT)  Bhayangkara ke-69 di Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok, Jabar, Rabu (1/7).

Presiden juga meminta agar pemberantasan segala bentuk kejahatan perlu dilakukan secara tegas dan profesional untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mendorong Polri meningkatkan kemampuannya sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang digunakan untuk kejahatan.

“Polri harus mampu menggunakan taktik dan teknik dengan didukung teknologi yang tepat,” tegas Presiden.

Dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan sejumlah menteri Kabinet Kerja itu, Presiden Jokowi menekankan, Polri harus bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat karena masih adanya penegakan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama terhadap kelompok marjinal dan rentan.

Hal penting lainnya dalam pemberantasan kejahatan, kata Presiden Jokowi sebagaimana disampaikan Tim Komunikasi Presiden Teten Masduki dalam siaran persnya Rabu (1/7) siang, Polri juga perlu melakukan sinergi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk dukungan masyarakat.

Presiden Jokowi juga mengingatkan Polri mengenai tantangan tugas yang semakin berat dan kompleks di masa mendatang. “Persoalan sosial akan semakin dinamis sebagai dampak globalisasi. Tindak kejahatan akan semakin beragam dan memanfaatkan teknologi informasi dengan dimensi yang semakin luas,” tutur Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi tak lupa menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada anggota Polri yang dengan penuh kesungguhan bertugas di daerah pedalaman, di wilayah perbatasan, di wilayah terpencil, di pulau-pulau terdepan, serta yang sedang mengemban misi internasional di luar negeri. “Mereka telah membuat bangga bangsa Indonesia di dalam maupun di dunia internasional,” ujarnya.

Banyak Berperan

Presiden Jokowi mencatat, sepanjang sejarah pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara, Polri telah banyak berperan memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum serta  perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Beragam pengalaman itu, lanjut Presiden Jokowi,  tentunya menjadikan Polri lebih terampil dan matang dalam mengemban tugas untuk mewujudkan dan memelihara situasi yang kondusif bagi kelancaran pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Meski begitu, Presiden Jokowi meminta kepada seluruh jajaran Polri agar terus membenahi diri melalui Reformasi Birokrasi Polri di segala bidang, agar dampak positifnya bisa dirasakan masyarakat.

Menurut Presiden, masih banyak masukan, berupa komplain dari masyarakat terkait pelayanan Polri maupun dalam penegakan hukum. Ia mengingatkan, komplain dari masyarakat yang disampaikan baik melalui media maupun secara langsung merupakan masukan yang berarti bagi Polri untuk mengukur sejauhmana penerimaan masyarakat atas pelaksanaan tugas Polri dan sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap Polri.

“Berbagai masukan tersebut harus digunakan untuk perbaikan dan koreksi terhadap apa yang dikeluhkan masyarakat,” pinta Jokowi.

Di akhir sambutannya, Presiden mengingatkan tentang program “Revolusi Mental” yang sudah dicanangkan Pemerintah dan 11 program prioritas Polri. Presiden berharap program tersebut harus benar-benar dilaksanakan, bukan sekadar formalitas semata. “Harus ada hasil nyata yang dirasakan sebagai suatu perubahan yang positif konstruktif,” kata Presiden.

Tampak hadir dalam upacara peringatan HUT Bhayangkara itu anatar lain Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta Ibu Mufidah Kalla,  Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, dan pejabat lain.

sumber : http://setkab.go.id/hadiri-hut-bhayangkara-presiden-jokowi-minta-mafia-hukum-di-kepolisian-diberantas/

Tarif Bea Materai 2015 Tak Alami Perubahan

Posted on | July 1, 2015 | Comments Off on Tarif Bea Materai 2015 Tak Alami Perubahan

Peningkatan tarif tetap Bea Meterai hanya dapat dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Bea Meterai.

Tarif Bea Materai 2015 Tak Alami Perubahan
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menegaskan bahwa tarif Bea Meterai di tahun 2015 tidak mengalami perubahan, yaitu tetap Rp3000 dan Rp6000 seperti yang saat ini berlaku. Peningkatan tarif tetap Bea Meterai hanya dapat dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Bea Meterai yang harus dibahas bersama terlebih dahulu oleh pemerintah dengan DPR.Adapun usulan perubahan tarif tetap Bea Meterai yang diusulkan Pemerintah untuk dibahas bersama dengan DPRadalah meniadakan tarif tetap Bea Meterai Rp3000, untuk dokumen yang memuat jumlah uang dengan nilai transaksi di atas Rp250.000 sampai dengan Rp1.000.000, dan meningkatkan tarif tetap Bea Meterai Rp6000 menjadi Rp10.000.Pembahasan perubahan Undang-Undang Bea Meterai oleh Pemerintah dan DPRdirencanakan baru akan dilakukan di tahun 2015,sebagaimana telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPRtanggal 23 Juni 2015 untuk memasukan perubahan Undang-Undang Bea Meterai dalam Program Legislasi Nasional Prioritas Tahun 2015.

“Dengan demikian dapat kami tegaskan bahwa tarif Bea Meterai di tahun 2015 belum akan mengalami perubahan,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan Hubungan Masyarakat Diyjen Pajak, Mekar Satria Utama, dalam siaran pers, Rabu (1/7).

Menurutnya, pemerintah dan DPRdirencanakan baru akan membahas perubahan Undang-Undang Bea Meterai di tahun 2015 ini, termasuk mengenai perubahan tarif Bea Meterai. Apabila pemerintah dan DPRmenyetujui Undang-Undang Bea Meterai yang baru, segala ketentuan dalam Undang-Undang Bea Meterai yang baru, tidak akan diberlakukan saat itu juga, tapi satu tahun sejak tanggal diundangkan.

“Hal ini untuk mempersiapkan sosialisasi kepada masyarakat dan kesiapan adminisitrasinya,” ujarnya.

Sebelumnya, Rencana pemerintah untuk menaikan dan memperluas objek bea materai menuai respon negatif dari anggota Komisi XI Ecky Awal Muharram. Soalnya rencana tersebut dinilai kontraproduktif, bahkan membebani masyarakat.

“Kebijakan kenaikan dan memperluas bea materai ini ialah cerminan dari strategi fiskal pemerintah yang kontraproduktif dan akan membebani masyarakat,” ujarnya.

Menurut Ecky, perlambatan ekonomi saat ini semestinya mendorong pemerintah melakukan kebijakan yang tidak membebani rakyat. Sayangnya, rencana kebijakan tersebut bertolak belakang dengan strategi ekspansi fiskal menstimulus perekonomian meningkatkan daya beli masyarakat. Akibatnya, masyarakat terbebani dalam kegiatan transaksi ekonomi mereka.

“Sehingga malah makin melemahkan perekomian,” imbuhnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu lebih jauh berpandangan rencana kebijakan tersebut setidaknya menjadikan tidak fokusnya pemerintah dalam melaksanakan strategi fiskal pemerintah dalam upaya untuk menggenjot perekonomian. Ia menilai pemerintah tepat dalam menaikan pendapatan tidak kena pajak (PTKP). Namun, dengan  dengan adanya rencana kebijakan bea materai  tersebut menjadi kontraproduktif.

“Dari kebijakan ini terlihat strategi fiskal pemerintah tidak fokus, apakah mau ekspansi atau kontraksi. Padahal kemarin pemerintah baru saja menaikan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang mengurangi potensi pendapatan pajak sebesar 11 triliyun rupiah dalam rangka menggenjot perekonomian, itu adalah strategi ekspansi fiskal yang saya kira tepat. Tapi kenaikan bea materai ini malah sebaliknya. Kalau begitu, buat apa PTKP dinaikan,” pungkasnya.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5593c4855f2d5/tarif-bea-materai-2015-tak-alami-perubahan

PP No. 80 Tahun 2012 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Posted on | June 16, 2015 | Comments Off on PP No. 80 Tahun 2012 tentang TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

pp2012_80 TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN_Page_01

selengkapnya dapat di download disini

Polri mutasi jenderal, telegram Kapolri diteken Komjen Budi Gunawan

Posted on | June 8, 2015 | Comments Off on Polri mutasi jenderal, telegram Kapolri diteken Komjen Budi Gunawan

Merdeka.com – Mutasi di tubuh Polri kembali dilakukan. Sejumlah perwira menengah dan perwira tinggi di lingkungan Polri dimutasi.

Mutasi itu tertera dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1243/VI/2015 Tanggal: 5-6-2015. Berdasarkan salinan surat telegram Kapolri yang diperoleh merdeka.com, Jumat (5/6), telegram tersebut tak ditandatangani langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti.

Surat itu ditandatangani oleh Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Budi Gunawan.

Beberapa perwira yang dimutasi di antaranya;

– Irjen Pol Achmad Hidayat dimutasi sebagai Pati Yanma Polri (dalam rangka pensiun)
– Brigjen Pol Machfud Arifin dari posisi Kapolda Kalsel menjadi Kadiv TI Polri TTK
– Brigjen Pol Agung Budi Maryoto dari posisi Karodalops Sops Polri menjadi Kapolda Kalsel
– Brigjen Pol Bambang Sudarisman dari posisi Kapolda Jambi menjadi Karodalops Sops Polri
– Brigjen Pol Lutfi Lubihanto dari posisi Pati SSDM Polri menjadi Kapolda Jambi
– Brigjen Pol Heru Winarko dari posisi Kapolda Lampung menjadi Pati SSDM Polri (Penugasan pada Kemenko Polhukam)
– Brigjen Pol Edward Syah Pernong dari posisi Karorenmin Bareskrim Polri menjadi Kapolda Lampung
– Brigjen Pol Sobri Effendy Surya dari posisi Kapolda Malut menjadi Karorenmin Bareskrim Polri
– Brigjen Pol Imam Budi Suoeno dari posisi Dirpolair Baharkam Polri menjadi Kapolda Malut
– Brigjen Muhammad Chairul Noor Alamsyah dari posisi Karoprovos Divpropam Polri menjadi Dirpolair Baharkam Polri
– Kombes Pol Gatot Subroto dari posisi Kabid Jemenopsrek Korlantas Polri menjadi Karoprovos Divpropam Polri
– Irjen Pol Arif Wachyunadi dari posisi Asops Kapolri menjadi Asrena Kapolri
– Irjen Pol Unggung Cahyono dari posisi Kapolda Metro Jaya menjadi Asops Kapolri
– Irjen Pol M Tito Karnavian dari posisi Asrena Kapolri menjadi Kapolda Metro Jaya
– Brigjen Pol Bambang Hermanu dari posisi Kapolda Kalteng menjadi Pati SSDM Polri (Penugasan pada Wantannas)
– Brigjen Pol Fakhrizal dari posisi Karopaminal Div Propam Polri menjadi Kapolda Kalteng
– Brigjen Pol Anton Wahono Sudarminto dari posisi Karowabprof Div Propam Polri menjadi Karopaminal Div Propam Polri
– Brigjen Pol Herry Prastowo dari posisi Dirtipidum Bareskrim Polri menjadi Karowabprof Div Propam Polri
– Brigjen Pol Carlo Brix Tewu Karojianstra dari posisi Sops Polri menjadi Dirtipidum Bareskrim Polri
– Irjen Pol Mochamad Iriawan dari posisi Kapolda Jabar menjadi Kadivkum Polri
– Irjen Pol Moechgiyarto dari posisi Kadivkum Polri menjadi Kapolda Jabar.

sumber : http://www.merdeka.com/peristiwa/polri-mutasi-jenderal-telegram-kapolri-diteken-komjen-budi-gunawan.html

Ketua MA Lantik Ketua Kamar Baru

Posted on | May 29, 2015 | Comments Off on Ketua MA Lantik Ketua Kamar Baru

Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali secara resmi telah melantik ketua kamar baru yakni ketua kamar pengawasan dan kamar militer yang selama ini kosong. Ketua Kamar Pengawasan dijabat M. Syarifuddin menggantikan Timur P Manurung. Timur  dipindah menjadi Ketua Kamar Militer yang sebelumnya dijabat Imron Anwari yang telah pensiun beberapa bulan lalu. Kedua jabatan itu dikukuhkan lewat keputusan presiden.

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, hari ini Kamis 28 Mei 2015, saya melantik Timur P Manurung sebagai Ketua Kamar Militer dan Muhammad Syarifuddin sebagai Ketua Kamar Pengawasan. Semoga Tuhan melimpahkan lindungan dan tuntutannya,” kata M. Hatta Ali saat pelantikan di gedung Sekretariat MA Jakarta, Kamis (28/5).

Acara pelantikan dan pengambillan sumpah jabatan ini selain dihadiri seluruh hakim agung dan pejabat di lingkungan MA, juga dihadiri beberapa pimpinan  sejumlah lembaga negara. Diantaranya, Ketua KY Suparman Marzuki, Wakil Ketua MK Anwar Usman, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5566ac7e05386/ketua-ma-lantik-ketua-kamar-baru

KETUA MA MELANTIK KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING

Posted on | May 19, 2015 | Comments Off on KETUA MA MELANTIK KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING

JAKARTA – HUMAS, Senin, 18 Mei 2015, Ketua MA melantik dan mengambil sumpah jabatan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Auditorium Gedung Sekretariat MA, Jalan A.Yani Jakarta Pusat. . MA sebagai induk dari para hakim menyadari bahwa penegakan hukum harus terus dilakukan peningkatan. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu dengan promosi dan rotasi para hakim. Kualitas sumber daya hakim yang unggul yang menjadi garda depan MA. Pengadilan Tingkat Pertama merupakan kawal depan dari MA dimana Pengadilan Tingkat Banding melakukan pengawasan dan juga pembinaan terhadap pengadilan tingkat pertama di wilayahnya. Didasarai latar belakang tersebut, MA terus melakukan promosi dan rotasi dengan harapan para hakim akan kian luas pengalaman dan keilmuannya.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung menegaskan bahwa MA tidak mentolerir Ketua Pengadilan Tinggi yang menyimpang dari kebijakan MA. Itu sebabnya MA terus turun untuk melaksanakan pembinaan terhadap para pegawai pengadilan. Untuk meningkatkan kinerja dan inovasi di peradilan khususnya dalam hal pelayanan publik, dalam waktu dekat MA akan melaksanakan Kompetisi Pelayanan Publik Pengadilan. Tujuan kompetisi ini untuk mendorong kreatifitas, profesionalisme, dan respons inovasi pelayanan publik pengadilan. Diharapkan melalui kompetisi ini akan mampu meningkatkan citra peradilan di mata masyarakat.

Berikut nama pejabat yang diambil sumpahnya dan dilantik :
1. I Ketut Gede, SH., MH sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
2. Drs.H.Abdul Halim Syahran sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
3. H.Helmy Bakri, SH., MH sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
4. Dr.H. Bahruddin Muhammad SH., MH sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram
5. Drs. H. Abu Huraerah, SH., MH sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
6. Drs. Ahmad SH., MH sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo
7. Dr.H. A.Mukti Arto, SH., M.Hum sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu
8. Sulistyo, SH., M.Hum sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
9. H. Bambang Edy Sutanto Soedewo, SH., MH sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
10. Syamsul Hadi, SH sebagai Pembina Utama/ Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/acc2107/level2.asp?bid=4352

Hakim: Penetapan Tersangka Eks Walkot Makassar oleh KPK Tidak SahHakim: Penetapan Tersangka Eks Walkot Makassar oleh KPK Tidak Sah

Posted on | May 13, 2015 | Comments Off on Hakim: Penetapan Tersangka Eks Walkot Makassar oleh KPK Tidak SahHakim: Penetapan Tersangka Eks Walkot Makassar oleh KPK Tidak Sah

Ilham diperbolehkan mengajukan gugatan atas kerugian hilangnya hak politik yang dialami selama ini.
Hakim: Penetapan Tersangka Eks Walkot Makassar oleh KPK Tidak Sah

Hakim tunggal PN Jaksel Yuningtyas saat mengabulkan sebagian permohonan praperadilan eks Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, Selasa (12/5). Foto: RES.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Yuningtyas mengabulkan sebagian permohonan praperadilan eks Walikota Makassar Ilham Arief Sirajudin terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (12/5).

Dalam sidang yang sempat molor dua jam, Yuningtyas menyatakan bahwa penetapan Ilham sebagai tersangka oleh KPK tidak sah dan tidak berdasar hukum. Putusan ini diambil setelah hakim membedah dua bukti permulaan yang cukup, minimal dua alat bukti, yang digunakan oleh KPK untuk menetapkan Ilham sebagai tersangka.

“Menimbang sampai dengan perintah penyidikan, termohon (KPK,-red) tidak dapat membuktikan bukti awal yang sah, termohon tidak dapat membuktian pemeriksaan calon tersangka, termohon  tidak dapat membuktikan telah didengar keterangan ahli. Bahwa termohon tidak dapat membuktikan dua awal bukti. Menimbang belum ditemukan dua alat bukti yang membuat terang suatu perbuatan tindak pidana. Sehingga pemohon telah berhasil untuk membuktikan dalilnya. Oleh karena penetapannya pemohon sebagai tersangka tidak sah,” tegas Hakim saat persidangan pada Selasa (12/5)

Selain mengabulkan tidak sahnya penetapan tersangka atas Ilham, Hakim juga menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh KPK tidak sah. “Menimbang oleh karena peneteapan tersangka atas pemohon tidak sah, maka penyitaan atas perkara aquo yang karena pertimbangan hukumnya, maka hakim berpendapat penyitaan tidak sah,” ujarnya.

Pemblokiran rekening atas Nama Pemohon juga dinyatakan tidak sah dikarenakan penetapan tersangka atas Pemohon tidak sah. “Pemblokiran atas rekening tidak sah, maka pemblokiran dicabut,” tambahnya.

Sedangkan ganti rugi immateril sebesar Rp1000 tidak dikabulkan oleh Hakim dikarenakan Ilham tidak dapat membuktikan kerugian immateril tersebut dalam persidangan. Sedangkan perbaikan hak dan martabat yang diminta oleh Ilham dalam petitum dikabulkan oleh hakim melalui pembacaan putusan tersebut. Namun, hakim juga memperbolehkan Ilham untuk mengajukan gugatan atas hilangnya hak politik yang selama ini dialaminya.

Dalam pertimbangannya, Yuningtyas menyatakan bahwa kewenangan hakim praperadilan diperluas setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa penetapan tersanga merupakan objek praperadilan.

“Bahwa kewenangan hakim praperadilan sesuai dengan Pasal 1 angak (10) jo Pasal  77KUHAP telah diperluas dengan adanya putusan MK yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Menimbang dalam permohonan pemohon maka pengadilan negeri berwenang untuk menyatakan sah atau tidaknya penetapan tersangka dan penyitaaan,” ujarnya.

Ditemui usai sidang, kuasa hukum Ilham, Jhonson Panjaitan menyatakan bahwa hakim sangat teliti dan detail dalam membuat keputusan. Dengan adanya putusan ini, Jhonson menilai bahwa perbuatan KPK yang secara sewenang-wenang menetapkan kliennya sebagai tersangka menunjukan ketidakprofesionalan KPK.

“Hakim ini sangat teliti. Pertimbangannya sangat luas dan detail. Bagaimana dia membuat pertimbangan sesuai HAM (Hak Asasi Manusia,-red). Tidak boleh apapun kegiatan, sekalipun penegakan hukum yang bertentang HAM. Dengan tidak adanya dua bukti  yang cukup menunjuk KPK yang tidak profesional,” ujarnya.

Jhonson juga menilai bahwa dengan adanya putusan MK merupakan era baru dimana seperti dua mata uang. “Tim kami senang menyambut era baru. Ini satu dua sisi mata uang, ini era baru setelah putusan MK. Namun kami sedih karena kualitas KPK yang menurun yang tidak sesuai kontitusi dan melanggar hukum. Ini yang kita dorong untuk terus perbaikan KPK sebagai penegak hukum di Indonesia,” ujarnya.

Kedepannya, untuk menjalankan putusan ini, dia mewakili kliennya mengakui memiliki dua rencana. Pertama, membongkar kebohongan yang dilakukan oleh penyidik dan penyelidik KPK. Kedua, mengajukan gugatan atas kerugian.

“Kami akan ada dua langkah hukum, pertama bagaimana membongkar  kebohongan penyidik dan penyelidik yang terjadi di persidangan. Selain itu Hakim dalam pertimbangannya juga membolehkan kami mengambil langkah lain, yaitu gugatan. Yang lebih penting mengembalikan harkat dan martabat, itu yg prioritas, selain lewat media yaitu mengajukan gugatan juga Rehabitasi bidang politik,” jelasnya.

Hakim Dinilai Lalai

Terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji menyayangkan putusan hakim praperadilan Ilham. “Ada kelalaian dari putusan hakim karena hakim melakukan penilaian atas eksistensi alat bukti yang merupakan soal yuridis dalam pokok perkara tindak pidana korupsi (yang disangkakan terhadap Ilham,” katanya, Selasa (12/5).

Indriyanto yang juga pakar hukum pidana ini berpendapat, praperadilan seharusnya tidak menilai eksistensi alat bukti, melainkan hanya menilai mekanisme prosedural. Oleh karena itu, KPK masih mendiskusikan langkah-langkah apa yang akan dipertimbangkan untuk menindaklanjuti putusan praperadilan Ilham.

Putusan praperadilan Ilham merupakan putusan praperadilan kedua, setelah Komjen (Pol) Budi Gunawan, yang dikabulkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sama halnya dengan Budi Gunawan, hakim juga membatalkan penetapan tersangka Ilham di KPK. “(Walau begitu) KPK tetap menghormati putusan praperadilan tersebut,” ujar Indriyanto.

Senada, Plt Pimpinan KPK lainnya, Johan Budi menyatakan KPK belum memutuskan langkah apa yang akan dilakukan pasca putusan praperadilan Ilham. Pimpinan KPK masih akan mendengar penjelasan dari biro hukum. Ketika ditanyakan, apakah memungkinkan KPK menerbitkan ulang Surat Perintah Penyidikan Ilham, Johan menjawab, “Bisa saja”.

Sebagai informasi, pertengahan 2014 lalu, KPK menetapkan Ilham sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar tahun anggaran 2006-2012. Akibatnya, kerugian negara ditaksir  mencapai Rp38,1 miliar.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5551f8ab754a7/hakim–penetapan-tersangka-eks-walkot-makassar-oleh-kpk-tidak-sah

keep looking »