LBH Buddhis Indonesia

LBH | Budiman | Advokat | Pengacara

Yasonna Hamonangan Laoly – Menteri Hukum dan HAM RI, Kabinet Kerja

Posted on | October 26, 2014 | Comments Off

Yasonna Hamonangan Laoly, lahir di Sorkam, Tapanuli Tengah, 27 Mei 1953; umur 61 tahun[1], adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Kabinet Kerja 2014-2019 yang sebelumnya juga duduk sebagai wakil rakyat di Komisi II DPR RI periode 2004 – 2009 dariPDI-P dari [Pulau Nias|Nias]], atau daerah pemilihan Sumatera Utara 2.[2] Ia berlatar belakang sebagai aktivis organisasi, akademisi, intelektual dan pimpinan di perguruan tinggi.

Pendidikan[sunting | sunting sumber]

Ia memulai pendidikan dasar di SR Katolik Sibolga pada tahun 1959 dan lulus 1965. Selanjutnya melanjutkan ke SMP Sibolga dan lulus tahun 1968. Lalu lulus dari SMA Katolik Sibolga pada tahun 1972. Pendidikan tingginya didapatkan dari Fakultas Hukum USU dan tamat dengan ijazah S1 pada 1978, lalu melanjutkan ke Virginia Commonwealth University pada tahun 1986 dengan penghargaan Outstanding Graduate Student Award Virgina Commw. University. Kemudian ke North Carolina University pada 1994 dengan meraih gelar Doktor dengan tergabung dalam Alpha Kappa Delta International Sosiology Honor Society pada 1987 dan Sigma Iota International Honor Society pada 1993. Mulai tahun 1983 hingga 1984 ia mengikuti Internship in Higher Education Administration Roanoke College, Salem Virginia, USA 1983-1984[3]

Kehidupan Pribadi[sunting | sunting sumber]

Menurut Data Calon Tetap dari KPU, ia penganut Kristen Protestan dan menikah dengan Elisye Widya Ketaren dan sudah dikaruniai 4 anak.[4]

Karir[sunting | sunting sumber]

Ia mulai bekerja Pengacara & Penasehat Hukum 1978-1983, kemudian menjadi pembantu dekan FH Universitas Nomensen pada kurun 1980-1983. Kemudian sebagai Dekan FH Univ. Nomensen 1998-1999 dan Peneliti di NCSU pada tahun 1992-1994. Dia juga menjadi Assisten Riset Departemen Sosiology and Anthropology di NCSU. Dan hingga kini ia masih menjadi Dosen sejak tahun 2000. [3]

Karir Politik[sunting | sunting sumber]

Ia mulai aktif berorganisasi sejak di IBPC GMKI Medan pada 1976 dan Waka Bendahara KNPI Medan pada tahun 1983. Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris BKG PGI Sumut Aceh dan Ketua Umum Mahasiswa Nias. Ia terlibat dalam kepengurusan PDIP Sumatera Utara untuk rentang waktu 2000-2008. Juga sebagai Wakil Bendahara KNPI Medan dan Ketua Umum Kesatuan Mahasiswa Nias. Pada tahun 2002-2005 dia dipercaya sebagai Kepala Badiklatda PDI-P Sumut 2002-2005 dan Wakil Ketua DPD PDI-P Sumut 2000-2005.

Ia terjun ke politik praktis dengan menjadi anggota DPRD Sumut untuk rentang Waktu 1999-2004. Pada tahun 2004, ia mengikuti pemilihan umum legislatif mewakili PDI Perjuangan dengan wilayah Sumatera Utara II dan melenggang ke Senayan, di Komisi II dan tergabung dalam Badan Anggaran DPR RI. Di MPR RI, ia menjadi Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan. [5]

Penghargaan[sunting | sunting sumber]

  • Outstanding Graduate Student Award Virgina Commw. University 1986
  • Alpha Kappa Delta International Sosiology Honor Society 1987 dan Sigma Iota International Honor Society 1993

sumber :  http://id.wikipedia.org/wiki/Yasonna_Hamonangan_Laoly

Nama-nama menteri dalam kabinet Jokowi-JK

Posted on | October 26, 2014 | Comments Off

1. Menteri Sekretaris Negara: Prof. Dr. Pratikno (Rektor UGM)
2. Kepala Bappenas: Andrinof Chaniago (Ahli kebijakan publik dan anggaran)
3. Menteri Kemaritiman: Indroyono Soesilo (Praktisi)
4. Menko Politik Hukum dan Keamanan: Tedjo Edy Purdjianto (Mantan KSAL)
5. Menko Perekonomian: Sofyan Djalil (ahli ekonomi)
6. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Puan Maharani (PDIP)
7. Menteri Perhubungan: Ignatius Jonan (Dirut PT KAI)
8. Menteri Kelautan dan Perikanan: Susi Pudjiastuti (Wirausahawati)
9. Menteri Pariwisata: Arief Yahya (Profesional)
10. Menteri ESDM: Sudirman Said
11. Menteri Dalam Negeri: Tjahjo Kumolo (PDI Perjuangan)
12. Menteri Luar Negeri: Retno Lestari Priansari Marsudi (Dubes RI di Belanda)
13. Menteri Pertahanan: Ryamizard Ryacudu (mantan KSAD)
14. Menteri Hukum dan Ham: Yasonna H.Laoly (PDI Perjuangan)
15. Menkominfo: Rudi Antara (profesional)
16. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Yuddy Chrisnandi (Nasdem)
17. Menteri Keuangan: Bambang Brodjonegoro (ekonom)
18. Menteri BUMN Rini M.Soemarno (mantan Ketua Tim Transisi/mantan menteri perindustrian)
19. Menteri Koperasi dan UMKM: Puspayoga
20. Menteri Perindustrian: Saleh Husin (Hanura)
21. Menteri Perdagangan: Rahmat Gobel (profesional)
22. Menteri Pertanian: Amran Sulaiman (praktisi)
23. Menteri Ketenagakerjaan: Hanif Dhakiri (politisi)
24. Menteri PU dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadimuljono (birokrat)
25. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Siti Nurbaya (Nasdem)
26. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ferry Musyidan Baldan (Nasdem)
27. Menteri Agama: Lukman Hakim Saifudin (PPP)
28. Menterni Kesehatan: Nila F Moeloek (profesional)
29. Menteri Sosial: Khofifah Indra Parawansa (tokoh Muslimah NU)
30. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan anak: Yohanan Yambise
31. Menteri Budaya Dikdasmen: Anies Baswedan (mantan Tim Transisi)
32. Menristek dan Dikti: M.Nasir (Rektor Undip)
33. Menpora: Imam Nahrawi (politisi)
34. Menteri PDT dan Transmigrasi: Marwan Jafar (PKB)

sumber : http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/10/26/ne1sau-ini-namanama-menteri-kabinet-kerja-jokowijk

Mengisi Bensin di Luar SPBU Bisa Dipenjara Lho…

Posted on | October 21, 2014 | Comments Off

Inilah salah satu yurisprudensi lama tentang tanggung jawab majikan terhadap anak buah.

Mengisi Bensin di Luar SPBU Bisa Dipenjara Lho…

SPBU. Foto: SGP (Ilustrasi)
Setiap orang mengetahui bahwa mengisi bensin pada kendaraan bermotor tidak melalui stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) adalah berbahaya. Jika yang bersangkutan tetap mengisi bahan bakar walau sudah tahu resikonya, misalnya menggunakan ember, maka pelaku harus menanggung resikonya. Kebakaran yang timbul akibat kelalaian kernet bis saat mengisi bensin bisa menimbulkan resiko pidana dan perdata. Sopir dihukum penjara, dan majikan yang mempekerjakan bisa dimintai ganti rugi.

Begitulah kaidah norma yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung No. 558 K/Sip/1971 tertanggal 4 Juni 1973. Putusan Mahkamah Agung sebenarnya menolak kasasi tergugat. Argumentasi pemohon kasasi tentang overmacht dinilai majelis tidak terbukti. Lalu, majelis kasasi membuat pertimbangan tentang resiko mengisi bensin di luar SPBU tadi.

Peristiwa yang melatarbelakangi perkara ini terjadi di terminal Purwokerto. Kernet bis ‘Bintang’, Soegono Atmodiredjo, mengisi bahan bakar  mobilnya menggunakan ember. Tiba-tiba bahan bakar itu tersambar api, dan cepat membesar. Api tak hanya membakar sebagian tubuh Soegono, tapi juga menjilat bis antarkota ‘Indah’ hingga ludes terbakar.

Polisi menyelidiki kebakaran itu. Soegono dinyatakan sebagai tersangka, dan kemudian dibawa ke pengadilan. Pengadilan Negeri Purwokerto kemudian menjatuhkan vonis 1 bulan kurungan dengan waktu percobaan 6 bulan. Pegawai PO Bintang itu dipersalahkan melanggar Pasal 188 sub 1 KUHP, ‘karena kekhilafannya menyebabkan suatu kebakaran’. Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap.

Pemiliki NV Indah berusaha meminta ganti rugi dari PO ‘Bintang’ akibat kebakaran itu, tetapi tak tercapai titik temu. Akhirnya Liem Chiao Soen, Direktur NV Indah melayangkan gugatan terhadap NV Bintang di domisili perusahaan otobis ini di Tegal. Soegono juga ikut digugat. Di Pengadilan Negeri Tegal, kedua belah pihak saling menangkis argumentasi.

Tergugat mencoba mengangkat masalah ketidakjelasan susunan direksi NV Indah, sehingga tak jelas siapa yang berwenang mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Soegono mengangkat kesalahan penulisan jabatan penggugat Liem Chiao Soen, yakni hanya ditulis Direktur Perusahaan Otobis ‘Indah’. Padahal seharusnya perusahaan otobis NV Indah. Argumentasi ini ditepis hakim.

Pengadilan Negeri Tegal (Putusan No. 60/1966/Pdt) memutuskan mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Hakim menghukum tergugat menyerahkan kepada tergugat satu otobis sejenis dengan tahun pembuatan yang sama. Selain itu, para tergugat dihukum membayar ganti rugi secara tanggung rentang sebesar Rp142.834,10 dan pengganti ongkos-ongkos yang timbul dari proses balik nama kendaraan menjadi nama penggugat.

Menurut majelis, pemilik NV Bintang tak bisa lepas tangan dari kesalahan yang dilakukan pegawainya (Soegono). Dalam melaksanakan tugasnya, Soegono adalah ‘alat dari perusahaan otobis NV Bintang’ (kuasa ekonomis). Karena itu, majikan (dalam hal ini pengurus) NV Bintang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan bawahannya, terutama saat bawahannya mengisi bensin.

Tentang resiko kebakaran akibat mengisi bensin tidak di SPBU, majelis berpendapat seharusnya Soegono dapat menduga-duga jika perbuatan itu beresiko mengganggu ketertiban umum. Mengapa? Pertama, bensin mudah terbakar. Kedua, mengisi bensin di terminal mengganggu lalu lintas bis yang akan masuk dan keluar terminal. Ketiga, mengisi bensin di terminal mengganggu arus penumpang. Keempat, membuka resiko kebakaran karena di terminal banyak orang merokok. Kelima, perbuatan itu pada dasarnya juga melanggar aturan yang berlaku di terminal.

Dengan alasan-alasan itu, hakim menyatakan mengisi bensin di terminal adalah perbuatan melawan hukum, dan karenanya diwajibkan membayar ganti rugi berdasarkan Pasal 1365KUH Perdata.

Pengadilan Tinggi Semarang (Putusan No. 22/1968/Pdt/PT Semarang) menerima banding para tergugat. Hakim banding sempat memerintahkan pemeriksaan tambahan kepada PN Tegal. Setelah pemeriksaan tambahan dilakukan, hakim banding setuju dengan kesimpulan terjadinya perbuatan melawan hukum. Cuma, karena ada kesulitan mencari bis serupa, maka hakim banding membuka peluang tergugat membayar uang kepada penggugat. Bahkan hakim menghitung perkiraan emas yang harus dibayar lantaran saat itu nilai rupiah terus bergejolak. “Nilai nyata rupiah sejak Juni 1965 banyak berubah-ubah, adilnya pada waktu pembayaran jumlah uang di atas harus dilakukan penilaian kembali berdasarkan harga emas”.

Pemilik NV Bintang dan Soegono mengajukan kasasi. Argumentasi yang dipakai berkaitan dengan ketidakjelasan siapa yang mewakili perusahaan penggugat. Selain itu, yang terjadi saat kebakaran itu adalah overmacht atau force majeur.

Majelis kasasi menepis argumentasi tentang ketidakjelasan pengurus NV Indah karena sudah dipertimbangkan dengan tepat oleh judex facti. Sedangkan mengenai alasan overmachttidak terbukti ‘karena setiap orang mengetahui bahwa mengisi bensin pada kendaraan bermotor tidak melalui pompa bensin adalah sangat berbahaya’. Kelalaian yang diakibatkan perbuatan pegawai perusahaan membuat pimpinan perusahaan ikut bertanggung jawab mengganti kerugian.

Majelis kasasi yang memutus perkara ini adalah Prof. R Subekti, RZ Azikin Kusumah Atmadja, dan Busthanul Arifin. Salinan putusan ini termuat dalam buku Yurisprudensi Indonesia terbitan Mahkamah Agung (1974).

sumber :http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5445e0cb45b29/mengisi-bensin-di-luar-spbu-bisa-dipenjara-lho

Jaksa Persoalkan Kehadiran Pengacara LKBH FHUI

Posted on | October 18, 2014 | Comments Off

Jaksa Persoalkan Kehadiran Pengacara LKBH FHUI
Status dosen PTN sebagai pengacara kembali diungkit. Kali ini di Pengadilan Tipikor.
Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), Chudri Sitompul tetap bisa duduk di kursi penasehat hukum terdakwa. Berkali-kali sidang perkara dugaan korupsi proyek instalasi Perpustakaan Universitas Indonesia atas nama terdakwa Tafsir Nurchamid, di Pengadilan Tipikor Jakarta, tak pernah ada yang mempersoalkan kehadiran Chudri.

Chudri bersama beberapa orang ‘pengacara’ dari Lembaga Konsultasi, Bantuan Hukum dan Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) Fakultas Hukum UI (FHUI) menjadi penasehat hukum Tafsir. Dalam tim pengacara ada juga Maqdir Ismail. Semua sidang berlangsung hingga ke tahap meminta keterangan ahli dari penuntut umum, Rabu (15/10).

Justru sebelum ahli memberikan keterangan, tiba-tiba penuntut umum KPK mempersoalkan kehadiran Chudri dalam sidang itu. Kehadiran dosen hukum beracara di pengadilan kembali dipersoalkan. Jaksa mengutip UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, bahwa yang boleh litigasi di pengadilan adalah advokat. Sementara seorang dosen PNS tak boleh menjadi advokat. “Kalau litigasi harus dilakukan advokat”.

Pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat menegaskan untuk dapat diangkat menjadi advokat harus memenuhi syarat antara lain ‘tidak berstatus pegawai negeri atau pejabat negara’.

Kalaupun dilihat dari kacamata UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang bukan advokat boleh litigasi kalau sudah mendapat rekomendasi dari advokat atau organisasi advokat. Penuntut umum juga menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2013tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, untuk mempersoalkan kehadiran Chudri dalam sidang. Penuntut umum meminta ada surat kuasa insidentil dari pengadilan setempat kalau posisi Chudri sebagai dosen yang membawa nama lembaga pemberi bantuan hukum.

Mengapa baru sekarang dipersoalkan? Seorang penuntut umum mengakui kepadahukumonline, tim jaksa baru mengetahui status Chudri sebagai PNS belakangan, setelah sidang berlangsung beberapa kali.

Chudri tak tinggal diam atas ‘serangan’ penuntut umum. Ia menjelaskan kehadiran dosen beracara di pengadilan bukan tanpa dasar hukum. Ada putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-II/2004, dan surat dari Mahkamah Agung. Intinya, dosen LBH kampus boleh beracara di pengadilan. Chudri menyerahkan langsung putusan MK dan surat dimaksud kepada majelis hakim. Penuntut umum sempat menanyakan putusan MK mana yang dimaksud.

Rekan Chudri, Maqdir Ismail, mencoba menjelaskan bahwa kehadiran dosen LBH kampus di pengadilan bukan dalam konteks UU Bantuan Hukum, tetapi harus dibaca dalam konteks tridharma perguruan tinggi. “Ini bagian dari pengabdian kepada masyarakat,” jelasnya.

Setelah membaca salinan putusan MK yang diberikan Chudri, Ketua majelis hakim, Sinung Hermawan, akhirnya memutuskan untuk meneruskan sidang. Chudri tetap bisa duduk di kursi penasehat hukum. “Saya kira nggak ada masalah ya,” kata Sinung.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt543e6278bd1bb/jaksa-persoalkan-kehadiran-pengacara-lkbh-fhui

Sistem Informasi Administrasi Perkara Mahkamah Agung RI (SIAP-MARI)

Posted on | October 17, 2014 | Comments Off

MA

klik gambar atau linknya http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/

KPK Resmi Lantik Dua Deputi Baru

Posted on | October 17, 2014 | Comments Off

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi melantik dua deputi baru pada Jumat (17/10) di Gedung KPK, Jakarta. Dua deputi itu antara lain, Deputi Pencegahan yang dijabat Johan Budi SP, dan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) yang dijabat Arry Widiatmoko.

Sebelumnya, Johan menjabat sebagai Kepala Biro Humas KPK sejak 2009, sedangkan Ari merupakan Direktur Penyelidikan pada Kedeputian Penindakan KPK.

Proses pengucapan sumpah jabatan keduanya, dilakukan dengan disaksikan oleh komisioner KPK Abraham Samad, Zulkarnain dan Busyro Muqoddas, Kepala BPKP Mardiasmo, Kepala Bareskrim Mabes Polri Suhardi Alius, serta jajaran pejabat struktural dan pegawai KPK lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan tugas pemberantasan korupsi di masa depan akan semakin berat. Karena itu, tugas KPK tidak hanya bertumpu pada sisi penindakan semata. “KPK harus memadukan sisi pencegahan sebagai salah satu strategi yang juga penting. Karenanya, posisi deputi pencegahan tak kalah strategis,” katanya.
Yang tak kalah penting, Abraham juga berpesan bahwa KPK harus menjadi lembaga yang memberi teladan. “Deputi PIPM harus mampu menjaga marwah karena KPK menjadi role model bagi lembaga lain,” katanya.

sumber : http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk-kegiatan/2256-kpk-resmi-lantik-dua-deputi-baru

KPK Babat Usaha Tambang

Posted on | October 17, 2014 | Comments Off

KOMISI Pemberantasan Korupsi telah men cabut sedikitnya 323 izin usaha per tambangan yang melanggaraturan. Pencabutan izin ini bisa terus bertambah, menyusul proses audit sektor pertambangan yang masih berlangsung. Hal itu dikemukakan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja seusai menghadiri semiloka koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi di Ban jarmasin, Kalimantan Selatan, kemarin.

“Hasil audit terhadap perusahaan tambang sejauh ini sudah ada 323 perusahaan yang izinnya dicabut. Jumlahnya bi sa bertambah,” ujarnya.

Perusahaan-perusahaan ter sebut, kata dia, terbukti melanggar aturan sehingga merugikan negara dalam jumlah yang cukup besar. Pencabutan izin perusahaan pertambangan itu tersebar di 12 provinsi, di antaranya Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan.

Langkah tersebut membuat peningkatan pendapatan negara beberapa triliun rupiah da ri sektor pajak. Atas dasar itu pula, KPK harus bertindak demi mencegah kerugian negara lebih besar.

Berdasarkan catatan KPK, saat ini ada 4.868 perusahaan tambang yang tak berstatus clean and clear (CnC) atau 40% dari total 10.857 perusahaan pemegang izin usaha tambang. Adnan mengingatkan, KPK memberikan batas waktu hingga akhir tahun kepada pe merintah daerah untuk me nyelesaikan persoalan CnC tersebut.

Lebih jauh dikemukakan Adnan, audit sektor pertambangan ini telah memberikan dampak positif dan manfaat bagi kelangsungan usaha pertambangan. “Audit sektor pertambangan mampu mencegah kerugian negara dan terjadi peningkat an cukup signi? kan penerima an negara dari sektor pajak.”

Perusahaan tanpa NPWP KPK juga kembali mengingatkan akan menindak tegas perusahaan tambang yang tidak mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Tidak adanya NPWP menunjukkan ketidaktaatan perusahaan terhadap kewajiban pajak. Selain itu, tindakan perusahaanperusahaan tersebut membuat negara juga dirugikan dari sek tor pajak. Catatan KPK, ada sekitar 3.000 perusahaan pertambangan yang tidak memiliki NPWP.

“KPK harus bertindak. Jika NPWP perusahaan tidak juga diurus, kami cabut izin usahanya,” tegasnya.

Bupati Tanah Bumbu Mardani H Maming yang hadir dalam acara tersebut mengakui di wilayahnya masih banyak perusahaan tambang yang beroperasi, tetapi belum memenuhi standar.

“Ada sejumlah perusahaan yang izinnya sudah dicabut di Tanah Bumbu,” ujarnya.

Pemerintah kabupaten Tanah Bumbu, kata dia, mendukung upaya penertiban perizinan tambang yang dilakukan KPK.

“Karena terbukti merusak lingkungan dan merugikan negara,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan negara sangat berpotensi dirugikan karena banyaknya kepala daerah yang sembarangan mengeluarkan izin usaha pertambangan.

Hasil kajian KPK menyebutkan potensi kerugian dari sektor pertambangan mencapai sekitar Rp1,5 triliun.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga telah membuat laporan terkait dengan izin usaha tambang. Laporan telah diterima KPK, tetapi lembaga itu menolak menyebutkan kepala daerah yang diduga terlibat.

sumber : http://www.kpk.go.id/id/berita/berita-sub/2252-kpk-babat-usaha-tambang

Johan Budi Jadi Deputi Pencegahan KPK

Posted on | October 15, 2014 | Comments Off

KOMPAS IMAGES/VITALIS YOGI TRISNA

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Johan Budi nantinya tidak lagi tampil di hadapan media sebagai Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi. Johan bakal diangkat sebagai Deputi Pencegahan KPK. Menurut Johan, dia mengikuti seleksi Deputi Pencegahan KPK sejak dua bulan lalu.

“Pekan lalu pimpinan menyampaikan bahwa saya lulus dan ditunjuk menjadi Deputi Pencegahan KPK,” kata Johan melalui pesan singkat, Senin (13/10/2014).

Menurut rencana, kata dia, Jumat pekan ini pimpinan KPK akan melantiknya sebagai Deputi Pencegahan. Mengenai pengganti Jubir KPK, Johan menyampaikan bahwa pimpinan akan mengumumkan hal tersebut bersamaan dengan pelantikannya.

“Mengenai pengganti Jubir KPK, akan ditunjuk dan diumumkan Pimpinan pada hari Jumat besok,” ujar dia.

Sebelum mengawali karirnya di KPK, Johan merupakan petinggi di salah satu harian nasional di Indonesia. Lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia ini pernah bekerja di perusahaan petrokimia sebelum dia mengawali karirnya di dunia jurnalistik.

Tak lama setelah menjadi Redaktur Bidang Nasional Harian Tempo pada 2003, Johan bergabung dengan KPK sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Dia lalu menjadi Juru Bicara KPK selama tiga periode kepemimpinan hingga saat ini.

Pada Juli 2011, Johan sempat menyatakan mundur dari jabatannya sebagai juru bicara KPK saat kasus wisma atlet disidik. Johan kala itu dituding mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, ikut dalam pertemuan di Hotel Formula One Cikini bersama Direktur Penyidikan Ade Raharja.

Alasan pengunduran diri Johan adalah agar bisa lebih fokus menjalani proses seleksi calon pimpinan KPK yang tengah diikutinya. Selain itu, kata Johan, pengunduran dirinya akan memberi keleluasaan jika Deputi Pengawasan Internal KPK memeriksanya.

Namun, pimpinan KPK periode Abraham Samad meminta Johan untuk tetap bertahan. Johan juga gagal dalam seleksi pimpinan KPK ketika itu.

sumber : http://nasional.kompas.com/read/2014/10/13/10114131/Johan.Budi.Jadi.Deputi.Pencegahan.KPK.

PINDAH KANTOR – 1 Oktober 2014

Posted on | September 30, 2014 | Comments Off

PINDAH KANTOR – 1 Oktober 2014

Budiman Sudharma & Rekan – LBH Buddhis Ind. – LBH Keadilan Hukum Masy. Ind. (Advokat/Pengacara)

Komplek Taman Harapan Indah, Ruko THI Blok A1 No. 8 Jalan Jelambar Barat Jakarta Barat 11460
(Belakang Sekolah Taman Harapan Indah)

Telp.021 33370647  Fax. 021 6624620 – www.budimansudharma.com – email. advokat@budimansudharma.com

*sebelum rumah duka jabar agung jelambar*

HP. 081389696926 – 0818769391 – 085814181866 pin bb : 2160504D

Berkaca Kasus Adrianus, Kompolnas Harus Mandiri!

Posted on | August 31, 2014 | Comments Off

Adrianus Meliala

RMOL. Langkah Polri yang memperkarakan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Adrianus Meliala karena pernyataannya menunjukkan bahwa Kompolnas hanya dianggap pelengkap organisasi institusi hukum Bhayangkara semata. 

Indikasi ini juga bisa dicermati dari anggaran Kompolnas yang melekat di mata anggaran Polri hingga tahun 2012 lalu. Selain itu juga Kompolnas masih menggunakan fasilitas Polri sebagai sekretariatnya. Meski saat ini penganggaran Kompolnas telah berada di mara anggaran Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran, Muradi juga mengkritisi keputusan Adrianus yang akhirnya meminta maaf kepada Polri. Hal ini dinilai Muradi kurang tetap mengingat yang bersangkutan adalah salah satu komisioner Kompolnas, bukan sebagai pemerhati kepolisian. 

“Keberadaan Adrianus seharusnya memperkuat dan mengefektifkan pengawasan dan kinerja Kompolnas dengan memposisikan diri sebagai komisionernya,” tegasnya seperti diberitakan RMOL Jabar

Kendati di sisi lain, bisa dipahami bahwa langkah Adrianus tersebut karena Kompolnas juga memiliki kewenangan yang terbatas. Sehingga, kerapkali Adrianus berganti peran sebagai pengamat daripada sebagai komisioner agar apat lebih kritis kepada Polri. 

“Langkah Adrianus harus dianggap sebagai bentuk kegelisahan atas praktik penyimpangan di internal Polri yang bahkan Kompolnas sekalipun tidak cukup mampu melakukan pengawasan yang efektif,” jelas Muradi.

Berkaca dari masalah tersebut, menurut dia, ada baiknya kewenangan Kompolnas diperluas dan diperkuat. Dengan terlebih dahulu memandirikan Kompolnas dari ketergantungan kepada Polri baik fasilitas maupun penganggaran. Selanjutnya harus diikuti pola rekruitmen yang lebih transparan agar menghasilkan komisioner Kompolnas yang mumpuni dan berintegritas. 

“Dengan begitu, permasalahan seperti yang menimpa Adrianus tidak lagi terjadi, dan idiom bahwa Kompolnas hanya menjadi lembaga pendukung buta Polri dapat secara efektif diminimalisir,” tandas Muradi.

sumber : http://www.rmol.co/read/2014/08/31/170072/Berkaca-Kasus-Adrianus,-Kompolnas-Harus-Mandiri!-

Polri-KPK Tanda Tangani MoU Pengendalian Gratifikasi

Posted on | August 20, 2014 | Comments Off

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani nota kesepahaman untuk penerapan pengendalian gratifikasi di lembaga Kepolisian.

“Acara hari ini kita ingin memberi pemahaman secara utuh kepada setiap anggota kepolisian mengenai gratifikasi. Jangankan masyarakat awam banyak anggota kepolisian pun yang belum paham tentang gratifikasi secara utuh,” kata Ketua KPK Abraham Samad di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/8).

Menurut Abraham, dengan ditandatanganinya nota kesepahaman tersebut, pihaknya dapat menyosialisasikan tentang penerapan pengendalian gratifikasi bagi para anggota Kepolisian.

“Bila anggota Polri sudah paham tentang gratifikasi, ke depannya bisa dilakukan langkah-langkah persuasif untuk mengatasinya,” ujarnya.

Ketua KPK menyebutkan, bila suatu tindakan suap atau gratifikasi tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari, maka hal itu sudah masuk dalam tindak pidana korupsi, sehingga baik penerima maupun pemberi suap bisa dipidanakan.

Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman mengatakan dengan adanya nota kesepahaman pengendalian gratifikasi tersebut, maka setiap anggota Polri harus menolak pemberian dalam bentuk apa pun.

“Sebagai contoh, bila anak seorang anggota Polri menikah maka sudah ada tulisan di depan ‘tidak menerima sesuatu’. Jadi sudah ada keinginan dari anggota kita untuk menolaknya,” jelas Sutarman.

KPK saat ini sedang berupaya mensosialisasikan penerapan pengendalian gratifikasi di institusi-institusi pemerintahan hingga lembaga hukum.

Bahkan, Polri setuju melibatkan KPK dalam memerangi gratifikasi di tubuh kepolisian.

Pencegahan gratifikasi telah diatur dalam Undang-Undang No 31 Tahun 1999 juncto UU No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

sumber : http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/14/08/19/najeg9-polrikpk-tandatangani-mou-pengendalian-gratifikasi

SK Dirjen Badilum MARI No. 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BSK Dirjen Badilum MARI No. 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILANAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN

Posted on | August 13, 2014 | Comments Off

SK Dirjen Badilum MARI No. 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN

Microsoft Word - JUKLAK PERMA No, 1 Tahun 2014 Wahyudin4

Microsoft Word - JUKLAK PERMA No, 1 Tahun 2014 Wahyudin4

klik gambar diatas atau disini untuk selengkapnya

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PEDOMAN 
PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK 
MAMPU DI PENGADILAN

Microsoft Word - SOP Pemberian Layanan Hukum_PN

klik gambar diatas atau disini untuk selengkapnya

Rupiah baru beredar 18 Agustus, BI yakin masyarakat tak kaget

Posted on | August 12, 2014 | Comments Off

MERDEKA.COM. Bank Indonesia menegaskan sosialisasi uang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memadai walau waktunya singkat. Masyarakat tidak bakal kaget ketika desain uang kertas baru itu beredar mulai 18 Agustus mendatang.

Rencananya, bank sentral dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru akan menjelaskan adanya desain uang baru pada 15 Agustus, alias tiga hari jelang peluncurannya.

“Tetap harus ada sosialisasi. Misalnya soal security features, kita kasih tahu ciri-cirinya. Tapi harus diingat uang yang sudah bertahun-tahun beredar saja tetap perlu sosialisasi. Jadi ini terus menerus,” kata Deputi Gubernur BI Ronald Waas di Manado, Sulawesi Utara, Selasa (12//8).

Dari segi desain, Ronald menceritakan bahwa akan tetap ada gambar pahlawan di uang NKRI. Pilihan sosok di uang kertas itu sudah disetujui presiden. “Tapi mengenai siapanya, nanti ditunggu saja,” cetusnya.

Di luar itu, perwakilan BI di seluruh provinsi sudah siap serentak mengedarkan uang desain baru ini. Masyarakat yang ingin memiliki uang NKRI bisa menghubungi bank-bank terdekat.

“BI akan menyiapkan. Masyarakat bisa datang menukar,” kata Ronald.

Nominal uang kertas NKRI sama persis dengan uang yang selama ini beredar di masyarakat. Mulai dari pecahan terkecil Rp 1.000 sampai Rp 100.000. Untuk awalan, BI mencetak uang baru ini di kisaran puluhan juta lembar.

Sesuai amanat UU Nomor 7 Tahun 2011, bank sentral diamanatkan mengedarkan desain uang baru pada Perayaan Kemerdekaan Indonesia ke 69. Uang lama tetap diakui dan dibolehkan beredar sambil ditarik bertahap, sampai 10 tahun ke depan.

Akan tetapi, karena alasan teknis bahwa 17 Agustus tahun ini jatuh pada saat Minggu sehingga bank-bank libur, maka peredaran uang NKRI baru dilakukan pada 18 Agutus.

sumber : MERDEKA.COM.

KETUA MA MELANTIK KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING

Posted on | June 14, 2014 | Comments Off

JAKARTA – HUMAS, Kamis, 12 Juni 2014, Ketua MA melantik dan mengambil sumpah jabatan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Auditorium Gedung Sekretariat MA, Jalan A.Yani Jakarta Pusat. . MA sebagai induk dari para hakim menyadari bahwa penegakan hukum harus terus dilakukan peningkatan. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu dengan promosi dan rotasi para hakim. Kualitas sumber daya hakim yang unggul yang menjadi garda depan MA. Pengadilan Tingkat Pertama merupakan kawal depan dari MA dimana Pengadilan Tingkat Banding melakukan pengawasan dan juga pembinaan terhadap pengadilan tingkat pertama di wilayahnya. Didasarai latar belakang tersebut, MA terus melakukan promosi dan rotasi dengan harapan para hakim akan kian luas pengalaman dan keilmuannya.

Berikut nama pejabat yang diambil sumpahnya dan dilantik pada Lingkungan peradilan umum :
1. Dr. MUH DAMING SUNUSI, SH., M.Hum
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Semarang
2. DR. NOMMY H SIAHAAN, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Palembang
3. YOHANES ETHER BINTI, SH., M.Hum
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru
4. HESMU PURWANTO, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Palangkaraya
5. H.ADAM HIDAYAT ABU ATIEK, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Jambi
6. H.CHAIDIR, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh
7. H. ARWAN BYRIN, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Banten
8. SUDIWARDONO, SH., M.Hum
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Jayapura
9. H. MACHMUD RACHIMI, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi/ Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin

Berikut nama pejabat yang diambil sumpahnya dan dilantik pada Lingkungan peradilan agama :
1. Drs. H. BAMBANG ALI MUHADJIR, MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang
2. Drs, H. DJAJUSMAN MS, SH., MH., MM
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi
3. Drs. H. ABU AMAR, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten
4. Drs.H MARSAID , SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura
5. Drs. H.M YAMIN AWIE, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
6. Drs. H. MUSLIMIN SIMAR, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado
7. Drs. H.ALIMIN PATAWARI, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
8. Drs. HASAN BISRI, SH., M.Hum
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar
9. Drs. BAHRUSSAM YUNUS, SH., MH
Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

Berikut nama pejabat yang diambil sumpahnya dan dilantik pada Lingkungan peradilan militer :
1. Brigjen TNI MULYONO, SH., S.IP., MH
Sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama
2. Kolonel CHK. YAN AKHMAD MULYANA, SH
Sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan
3. Kolonel CHK HIDAYAT MANAO, SH
Sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=4021

Informasikan kepada kami seputar permasalahan Bank & Keuangan ke info@kasusbank.com

Posted on | June 3, 2014 | Comments Off

informasi seputar permasalahan Bank & Keuangan ke info@kasusbank.com

header01

Informasikan kepada kami seputar pelayanan publik ke info@pelayananpublik.net

Posted on | June 3, 2014 | Comments Off

Bersama kita memantau PELAYANAN PUBLIK

Informasi seputar pelayanan publik ke info@pelayananpublik.net

Pelayanan1

Advokat Tidak Bisa Dituntut Perdata dan Pidana Saat Jalankan Profesi

Posted on | May 16, 2014 | Comments Off

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Advokat kini semakin aman dalam menjalankan tugas. Advokat kini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.

Angin segar itu diperoleh setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi (judicial review) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

“Pasal 16 Undang-Undang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ‘advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan’,” ujar Ketua Majelis, Hamdan Zoelva, saat membacakan putusan bernomor 26/PUU-XI/2013 di ruang sidang utama MK, Jakarta, Rabu (14/5/2014).

Pemohon yang mengajukan uji materi tersebut adalah advokat muda yakni Rangga Lukita Desnata, Oktavianus Sihombing, dan Dimas Arya Perdana. Ketiganya mempersoalkan pasal 16 UU Advokat karena hanya memberikan perlindungan hukum pada advokat di dalam persidangan saja.

Padahal, advokat banyak melakukan kegiatan atau kepentingan yang berhubungan dengan kliennya di luar persidangan. Sebut saja mediasi, somasi, pendampingan hingga menggelar konferensi pers.

Untuk itu, pemohon meminta kepada Mahkamah agar membatalkan Pasal 16 UU Advokat karena dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Para pemohon memberikan opsi kepada Mahkamah bahwa pasal tersebut bisa tetap dipertahankan sepanjang diartikan advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di luar dan di dalam sidang pengadilan.

Menurut Mahkamah, mengacu Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Advokat, tugas dan peran advokat untuk kepentingan klien dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar persidangan. Hal ini pun ditegaskan Pasal 11 UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang menyebut pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut perdata maupun pidana dalam memberikan bantuan hukum dengan etikat baik baik di dalam maupun di luar sidang.

“Hal ini telah dipertimbangkan melalui putusan MK Nomor 88/PUU-X/2012 yang menyebut pemberi bantuan hukum baik advokat maupun bukan advokat dalam menjalankan tugasnya dapat dengan bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran,” kata anggoa majelis, Maria Farida Indrati, saat membacakan pendapat Mahkamah.

Dengan demikian, Hakim Maria mengatakan terdapat perbedaan antara UU Advokat dan UU Bantuan Hukum mengenai perlindungan advokat dan pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Perbedaan ini menimbulkan perlakuan yang berbeda antara advokat dan pemberi bantuan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil terhadap kedua profesi itu.

“Keadaan ini dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga Pasal 16 UU Advokat harus dimaknai seperti itu,” kata dia.

sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2014/05/14/advokat-tidak-bisa-dituntut-perdata-dan-pidana-saat-jalankan-profesi

KMA: “PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN TINGKAT BANDING PALING LAMA 3 BULAN DAN TINGKAT PERTAMA 5 BULAN”

Posted on | May 5, 2014 | Comments Off

Wakatobi – Humas : Upaya percepatan penanganan perkara baik di Mahkamah Agung maupun di pengadilan terus-menerus dilakukan. MA telah mengeluarkan regulasi untuk memastikan percepatan penanganan perkara dapat berjalan efektif. Untuk penanganan perkara di MA, telah diterbitkan SK KMA Nomor 119/SK/KMA/VII/2013, sedangkan untuk pengadilan tingkat pertama dan banding telah diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014.

Menurut peraturan tersebut, “MA harus memutus paling lama 3 bulan setelah perkara tersebut diterima oleh Ketua majelis kasasi/PK. Sedangkan untuk penyelesaian perkara tingkat banding dan tingkat pertama harus dilakukan paling lambat masing-masing 3 bulan dan 5 bulan”,
Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Agung Dr.H.M Hatta Ali, SH., MH dalam kegiatan pembinaan teknis dan administrasi yustisial bagi pimpinan pengadilan, hakim, dan panitera/sekretaris pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama se-Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Sabtu (3/5/2014) di Wakatobi Sulawesi Tenggara.

Hadir bersama Ketua MA, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dan seluruh Ketua Kamar kecuali Kamar Pidana. Mereka menyampaikan pembinaan mengenai isu-isu terkini yang substansinya berkaitan dengan bidang kewenangannya masing-masing.
Dalam pembinaannya Ketua Mahkamah Agung memaparkan bahwa untuk dapat merealisasikan jangka waktu memutus perkara di bawah 3 bulan, Ia telah melakukan perubahan besar dalam sistem pemeriksaan perkara.

MA telah melakukan perubahan revolusioner dalam sistem pemeriksaan berkas perkara kasasi dan peninjauan kembali. Sejak 1 Agustus 2013, sistem pemeriksaan berkas dilakukan secara serentak atau bersamaan menggantikan sistem membaca bergiliran yang telah berlangsung lama, ujar Ketua MA.

Untuk mendukung efektifitas sistem baru ini, MA pun menerbitkan SEMA 1 Tahun 2014. Melalui SEMA ini, MA mewajibkan pengadilan untuk menyertakan e-dokumen dari sebagian berkas Bundel B dalam setiap permohonan kasasi dan peninjauan kembali. E-Dokumen yang dikirim ke MA ini, kata Ketua MA, akan menjadi bahan bagi para hakim agung dalam membaca berkas.

Kita akan mengarah kepada sistem pemeriksaan beras berbasis e-dokumen, karena jika tidak, sistem membaca serentak akan berdampak pada peningkatan penggunaan alat tulis kantor (kertas) jelas Ketua MA.

Sistem baru yang diterapkan MA ini ternyata telah membawa dampak positif bagi peningkatan produktifitas dalam memutus perkara. Berdasarkan data yang disampaikan pada laporan tahunan MA 2013, MA telah memutus perkara di tahun tersebut sebanyak 16.034 perkara. Jumlah ini meningkat 45,83% dari tahun sebelumnya. Peningkatan produktifitas MA ini, antara lain dipicu oleh adanya perubahan sistem memeriksa berkas tersebut.

Sementara mengenai jangka waktu penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding, Ketua MA optimis pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama pun bisa melakukan percepatan penyelesaian perkara.

Saya sudah mendapat laporan dari beberapa pengadilan tinggi yang telah menyusun SOP untuk memastikan pengadilannya dapat menyelesaikan perkara sesuai SEMA 2 Tahun 2014, ungkap Ketua MA.

Sebelum mengikuti pembinaan yang disampaikan oleh Pimpinan MA, para peserta yang berjumlah 127 orang ini mengikuti sosialisasi dengan nara sumber Panitera MA, Panmud Perdata, Sekretaris Kepaniteraan, dan Koordinator Data dan Informasi Kepaniteraan, Sabtu pagi hingga siang (3/5/2014).

Materi sosialisasi yang disampaikan oleh Panitera dan Tim-nya ini difokuskan pada mekanisme pengiriman e-dokumen untuk permohonan kasasi dan peninjauan kembali. MA sangat berkepentingan dengan sosialisasi ini, karena kepatuhan terhadap SEMA 1 2014 berpengaruh pada keberhasilan sistem membaca berkas bersama.

MA telah menerapkan sistem membaca berkas bersama sejak 1 Agustus tahun lalu. Sistem ini akan efektif jika didukung kepatuhan pengadilan dalam mengirimkan e-dokumen, ujar Soeroso Ono pada saat menutup sesi sosialisasi SEMA 1 2014, Sabtu siang (03/05/2014).

Selain mengikuti materi pembinaan seputar pengiriman e-dokumen, sebelumnya para peserta juga mengikuti pembinaan yang disampaikan oleh para eselon I Mahkamah Agung. Kegiatan pembinaan oleh Ka BUA, Dirjen Badilum, Dirjen Badilmiltun dan Panitera ini dilaksanakan pada Jum’at (2/5/2014).

Pembinaan oleh Para Pimpinan MA merupakan sesi terakhir dari serangkaian acara pembinaan teknis dan administrasi yustisial. Dua sesi sebelumnya adalah pembinaan oleh para eselon I dan sosialisasi SEMA 1 Tahun 2014. Dari serangkaian kegiatan pembinaan Ketua MA yang telah dilaksanakan selama tahun 2013 dan 2014, pembinaan di Wakatobi merupakan kegiatan pembinaan dengan durasi waktu terlama. Dimulai pada pukul 20.00 (Sabtu , 03/05) dan baru berakhir pada pukul 01.30 dini hari (4/5). Berlangsung selama 5, 5 jam, pembinaan bidang teknis dan administrasi yustisial tetap berlangsung antusias.

Antusiasme peserta ini selain karena “gaya” penyampaian materi oleh Ketua MA yang tidak membosankan, juga karena materinya seputar pelaksanaan tugas sehari-hari. Sebagaimana pembinaan sebelumnya, Ketua MA menyampaikan materi pembinaan seputar persoalan teknis dan administrasi yustisial berdasarkan laporan yang diterimanya melalui surat-surat yang ditujukan kepada Ketua MA.

Pembinaan pimpinan MA ke daerah merupakan tradisi baru yang digagas oleh Ketua MA, Hatta Ali. Tradisi ini menggantikan agenda tahunan Rakernas yang dinilai kurang efektif. Menurut Ketua MA, Rakernas hanya diikuti oleh kalangan terbatas yaitu pimpinan ketua pengadilan tinggi dan tingkat pertama kelas I.A.

Proses desiminasi informasi hasil Rakernas pun oleh para peserta tidak berjalan dengan baik. Sejak digulirkannya kebijakan pembinaan langsung ke daerah, Pembinaan di Wakatobi ini merupakan kali ke 17. Ketua MA berharap daerah yang belum dilakukan pembinaan langsung, dapat diselesaikan hingga akhir tahun ini, termasuk daerah-daerah yang selama ini belum tersentuh pembinaan, terutama yang banyak pembentukan pengadilan baru.

Dengan model pembinaan langsung seperti ini, peserta lebih menyeluruh dan kami pun bisa menyerap aspirasi langsung. Kesempatan tanya jawab pun lebih luas, ujar Ketua MA.

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=3989

SEMA+NOMOR+2+TAHUN+2014_Page_1 SEMA+NOMOR+2+TAHUN+2014_Page_2

KETUA MA MENGAMBIL SUMPAH DAN MELANTIK KETUA KAMAR PERDATA MA

Posted on | May 5, 2014 | Comments Off

MARI500

 

sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=3988

LBH KHMI Laporkan ke KY : Pelanggaran Kode Etik Hakim PT Jakarta

Posted on | May 5, 2014 | Comments Off

01 02 03 04 05 06 07

keep looking »
  • translate

    English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
  • LINKS

  • Facebook :

  • Archives

  • Peta Kantor :

  • Tags