LBH Buddhis Indonesia

LBH | Budiman | Advokat | Pengacara

SK Dirjen Badilum MARI No. 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BSK Dirjen Badilum MARI No. 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILANAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN

SK Dirjen Badilum MARI No. 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN klik gambar diatas atau disini untuk selengkapnya   STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PEDOMAN  PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK  MAMPU DI PENGADILAN klik gambar diatas atau disini untuk […]

KETUA MA MELANTIK KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING

JAKARTA – HUMAS, Kamis, 12 Juni 2014, Ketua MA melantik dan mengambil sumpah jabatan Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Auditorium Gedung Sekretariat MA, Jalan A.Yani Jakarta Pusat. . MA sebagai induk dari para hakim menyadari bahwa penegakan hukum harus terus dilakukan peningkatan. Salah satu langkah yang dilakukan yaitu dengan promosi dan rotasi para hakim. […]

Advokat Tidak Bisa Dituntut Perdata dan Pidana Saat Jalankan Profesi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Advokat kini semakin aman dalam menjalankan tugas. Advokat kini tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Angin segar itu diperoleh setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi (judicial review) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 […]

KMA: “PENYELESAIAN PERKARA DI MAHKAMAH AGUNG DAN TINGKAT BANDING PALING LAMA 3 BULAN DAN TINGKAT PERTAMA 5 BULAN”

Wakatobi – Humas : Upaya percepatan penanganan perkara baik di Mahkamah Agung maupun di pengadilan terus-menerus dilakukan. MA telah mengeluarkan regulasi untuk memastikan percepatan penanganan perkara dapat berjalan efektif. Untuk penanganan perkara di MA, telah diterbitkan SK KMA Nomor 119/SK/KMA/VII/2013, sedangkan untuk pengadilan tingkat pertama dan banding telah diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014. […]

KETUA MA MENGAMBIL SUMPAH DAN MELANTIK KETUA KAMAR PERDATA MA

  sumber : https://www.mahkamahagung.go.id/rnews.asp?bid=3988

LBH KHMI Laporkan ke KY : Pelanggaran Kode Etik Hakim PT Jakarta

      

Hakim Bebaskan Terdakwa Tilang Telat Bayar Pajak Tahunan STNK

Jakarta – Anda telat bayar pajak tahunan kendaraan dan ditilang polisi? Jangan takut menolak tilang tersebut sebab hal itu bukan wewenang polisi menindak. Hal ini tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut), yang diketok siang ini, Jumat (19/4/2013). Dalam berita acara persidangan perkara lalu lintas No 2673/Pid.C/2013/PN.Stb, terdakwa Rudi Hartono Napitupulu […]

Tiga opsi bagi pelanggar pelanggaran lalu lintas

Tiga opsi bagi pelanggar Menurut Direktur Lalu Lintas Mabes Polri, Kombes Pol Yudi Sushariyanto, tindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas, lazim disebut tilang, adalah salah satu bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Polri. Penyelesaian atas pelanggaran itu berada dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system yang melibatkan kejaksaan dan pengadilan. Mengacu pada Pasal 211 […]

Daftar Pelanggaran Denda Maksimal Untuk Pelanggaran Berdasarkan UU LLAJ No 22 Tahun 2009 Dengan mengelompokan Subyek Pelaku dan Bentuk Pelanggaran

Daftar Pelanggaran Denda Maksimal Untuk Pelanggaran Berdasarkan UU LLAJ No 22 Tahun 2009 Dengan mengelompokan Subyek Pelaku dan Bentuk Pelanggaran 1. Setiap Orang Mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, Marka Jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan. Pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2) Rp. 250.000. 2. Setiap Pengguna Jalan Tidak mematui perintah yang diberikan petugas […]

TARIF PNBP PENERBITAN SIM

BERDASARKAN PP NO. 50 TAHUN 2010 TGL 25 MEI 2010TENTANG TARIF PNBP PENERBITAN SIM : 1. PENERBITAN SIM A a. SIM baru : Rp. 120.000,- b. SIM perpanjangan : Rp. 80.0000,- 2. PENERBITAN SIM B I a. SIM baru : Rp. 120.000,- b. SIM perpanjangan : Rp. 80.000,- 3. PENERBITAN SIM B II a. SIM […]

Tabloid Visual : Tiga Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dilaporkan “Terima Suap” ke Komisi Yudisial

Tata Cara Pelaporan Pengaduan – Komisi Yudisial RI

Tata Cara Pelaporan Tindak Pidana Korupsi – KPK

Aturan PK Hanya Satu Kali Bertentangan dengan UUD 1945

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan aturan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali bertentangan dengan UUD 1945. Demikian putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva pada Kamis (6/3) di Ruang Sidang Pleno MK. “Mengabulkan permohonan para Pemohon. Pasal 268 ayat  (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Hamdan […]

Permendag No. 77/M-DAG/PER/12/2013 : Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan

sumber : http://www.kemendag.go.id/id/newsroom/regulations REGULASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI No. Nomor Regulasi Judul 1. 11/M-DAG/PER/2/2014 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar 2. 12/M-DAG/PER/2/2014 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Yang Dikenakan Bea Keluar 3. 08/M-DAG/PER/1/2014 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea […]

Leasing Dilarang Tarik Kendaraan Nasabah

TRIBUNNEWS.COM, JAMBI – Kementerian Keuangan secara resmi mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan. Untuk diketahui, peraturan itu secara resmi dikeluarkan pada 7 Oktober 2012. PMK tersebut tentu […]

Badrodin Haiti, Wakapolri Baru

SURYA/SUGIHARTO JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Pol Badrodin Haiti akan menggantikan posisi Komisaris Jenderal Pol Oegroseno sebagai Wakil Kepala Polri. Oegroseno akan memasuki masa pensiun pada akhir Februari 2014. “Jadinya Pak Badrodin Haiti (Wakapolri),” kata Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/2/2014). Sutarman tak berkomentar banyak saat ditanya pertimbangan […]

Budiman Sudharma: Penerapan Pajak Demi Keadilan Masyarakat

sumber : http://www.pajak.go.id/content/budiman-sudharma-penerapan-pajak-demi-keadilan-masyarakat

Nelayan Dapat Kembali Nikmati BBM Bersubsidi

JAKARTA –  Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No.06 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No.18  Tahun 2013 Tentang  Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu, dengan dikeluarkannya peraturan Menteri ESDM No. 06 tahun 2014 tersebut maka nelayan dapat kembali menikmati BBM Bersubsidi […]

SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan

sumber : http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/peraturan/sema/SEMA%20No%201%20Tahun%202014.pdf

keep looking »
  • translate

    English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
  • LINKS

  • Facebook :

  • Archives

  • Peta Kantor :


    Lihat Ruko Tubagus Angke Megah di peta yang lebih besar
  • Tags