LBH Buddhis Indonesia

LBH | Budiman | Advokat | Pengacara

Hakim Bebaskan Terdakwa Tilang Telat Bayar Pajak Tahunan STNK

Jakarta – Anda telat bayar pajak tahunan kendaraan dan ditilang polisi? Jangan takut menolak tilang tersebut sebab hal itu bukan wewenang polisi menindak. Hal ini tercermin dalam putusan Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut), yang diketok siang ini, Jumat (19/4/2013). Dalam berita acara persidangan perkara lalu lintas No 2673/Pid.C/2013/PN.Stb, terdakwa Rudi Hartono Napitupulu […]

Tiga opsi bagi pelanggar pelanggaran lalu lintas

Tiga opsi bagi pelanggar Menurut Direktur Lalu Lintas Mabes Polri, Kombes Pol Yudi Sushariyanto, tindakan langsung terhadap pelanggaran lalu lintas, lazim disebut tilang, adalah salah satu bentuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan Polri. Penyelesaian atas pelanggaran itu berada dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system yang melibatkan kejaksaan dan pengadilan. Mengacu pada Pasal 211 […]

Daftar Pelanggaran Denda Maksimal Untuk Pelanggaran Berdasarkan UU LLAJ No 22 Tahun 2009 Dengan mengelompokan Subyek Pelaku dan Bentuk Pelanggaran

Daftar Pelanggaran Denda Maksimal Untuk Pelanggaran Berdasarkan UU LLAJ No 22 Tahun 2009 Dengan mengelompokan Subyek Pelaku dan Bentuk Pelanggaran 1. Setiap Orang Mengakibatkan gangguan pada: fungsi rambu lalu lintas, Marka Jalan, Alat pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan. Pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2) Rp. 250.000. 2. Setiap Pengguna Jalan Tidak mematui perintah yang diberikan petugas […]

TARIF PNBP PENERBITAN SIM

BERDASARKAN PP NO. 50 TAHUN 2010 TGL 25 MEI 2010TENTANG TARIF PNBP PENERBITAN SIM : 1. PENERBITAN SIM A a. SIM baru : Rp. 120.000,- b. SIM perpanjangan : Rp. 80.0000,- 2. PENERBITAN SIM B I a. SIM baru : Rp. 120.000,- b. SIM perpanjangan : Rp. 80.000,- 3. PENERBITAN SIM B II a. SIM […]

Tabloid Visual : Tiga Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta dilaporkan “Terima Suap” ke Komisi Yudisial

Tata Cara Pelaporan Pengaduan – Komisi Yudisial RI

Tata Cara Pelaporan Tindak Pidana Korupsi – KPK

Aturan PK Hanya Satu Kali Bertentangan dengan UUD 1945

Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan aturan pengajuan Peninjauan Kembali (PK) hanya satu kali bertentangan dengan UUD 1945. Demikian putusan Nomor 34/PUU-XI/2013 dibacakan oleh Ketua MK Hamdan Zoelva pada Kamis (6/3) di Ruang Sidang Pleno MK. “Mengabulkan permohonan para Pemohon. Pasal 268 ayat  (3) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan  tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ucap Hamdan […]

Permendag No. 77/M-DAG/PER/12/2013 : Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan

sumber : http://www.kemendag.go.id/id/newsroom/regulations REGULASI KEMENTERIAN PERDAGANGAN RI No. Nomor Regulasi Judul 1. 11/M-DAG/PER/2/2014 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea Keluar 2. 12/M-DAG/PER/2/2014 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan Yang Dikenakan Bea Keluar 3. 08/M-DAG/PER/1/2014 Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian Dan Kehutanan Yang Dikenakan Bea […]

Leasing Dilarang Tarik Kendaraan Nasabah

TRIBUNNEWS.COM, JAMBI – Kementerian Keuangan secara resmi mengeluarkan peraturan yang melarang leasing atau perusahaan pembiayaan menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak kredit kendaraan. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran fidusia bagi perusahaan pembiayaan. Untuk diketahui, peraturan itu secara resmi dikeluarkan pada 7 Oktober 2012. PMK tersebut tentu […]

Badrodin Haiti, Wakapolri Baru

SURYA/SUGIHARTO JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal Pol Badrodin Haiti akan menggantikan posisi Komisaris Jenderal Pol Oegroseno sebagai Wakil Kepala Polri. Oegroseno akan memasuki masa pensiun pada akhir Februari 2014. “Jadinya Pak Badrodin Haiti (Wakapolri),” kata Sutarman di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/2/2014). Sutarman tak berkomentar banyak saat ditanya pertimbangan […]

Budiman Sudharma: Penerapan Pajak Demi Keadilan Masyarakat

sumber : http://www.pajak.go.id/content/budiman-sudharma-penerapan-pajak-demi-keadilan-masyarakat

Nelayan Dapat Kembali Nikmati BBM Bersubsidi

JAKARTA -  Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No.06 Tahun 2014 tentang Perubahan atas  Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No.18  Tahun 2013 Tentang  Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu Untuk Konsumen Pengguna Tertentu, dengan dikeluarkannya peraturan Menteri ESDM No. 06 tahun 2014 tersebut maka nelayan dapat kembali menikmati BBM Bersubsidi […]

SEMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan

sumber : http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/peraturan/sema/SEMA%20No%201%20Tahun%202014.pdf

UANG PELICIN : kecil jumlahnya besar dampaknya – kpk.go.id

MA dan Ketua Pengadilan Membiarkan Praktek Pungli

MK Tafsirkan Makna ‘segera’ dalam KUHAP : Pasal 18 ayat (3) KUHAP tidak memenuhi asas kepastian hukum yang adil

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 18 ayat (3) UU No. 8 Tahun 1981  tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dimohonkan Hendry Batoarung Ma’dika. Dalam putusannya, MK memberi tafsir kata ‘segera’ dalam Pasal 18 ayat (3) KUHAP. Menurut MK, lema ‘segera’ harus dimaknai selama 7 hari. Ini artinya, surat tembusan pemberitahuan penangkapan harus […]

MA Terbitkan Perma Bantuan Hukum Prodeo

Implementasi Perma ini akan ditindaklanjuti masing-masing direktur jenderal MA telah menerbitkan Peraturan MA (Perma) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan secara Prodeo (Cuma-Cuma). Perma ini merupakan tindak lanjut PP No 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Bantuan Hukum dan SK […]

MK Cabut Aturan Delik Perbuatan Tidak Menyenangkan

Akhirnya, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 335 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 tentang KUHP terkait delik perbuatan tidak menyenangkan dan Pasal 21 ayat (4) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. MK membatalkan frasa perbuatan tidak menyenangkan dalam Pasal 335 KUHP, tetapi MK tak membatalkan Pasal 335 ayat (1) KUHP dalam […]

98 Pengadilan Belum Publikasi Putusan

Sebanyak 98 pengadilan belum mempublikasikan putusannya hingga akhir 2013, demikian Kepaniteraan Mahkamah Agung dalam siaran persnya, Jumat malam. Pengadilan yang belum mempublikasikan putusan ini terdiri atas 69 pengadilan (70 persen) berasal dari lingkungan peradilan umum dan 29 pengadilan (30 persen) berasal dari lingkungan peradilan agama. Sementara lingkungan peradilan militer dan tata usaha negara (TUN) partisipasinya […]

keep looking »