LBH Buddhis Indonesia

LBH | Budiman | Advokat | Pengacara

SK Dirjen Badilum MARI No. 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BSK Dirjen Badilum MARI No. 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILANAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN

SK Dirjen Badilum MARI No. 52/DJU/SK/HK.006/5/ Tahun 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DI PENGADILAN klik gambar diatas atau disini untuk selengkapnya   STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PEDOMAN  PEMBERIAN LAYANAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK  MAMPU DI PENGADILAN klik gambar diatas atau disini untuk […]

Abraham: Kewenangan Dipreteli, Bubarkan Saja KPK!

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat dalam waktu dekat akan membahas revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Berbagai wacana muncul di internal Komisi III seperti penghilangan kewenangan penuntutan dan memperketat mekanisme penyadapan. Bagaimana tanggapan pihak KPK?, “Kalau penuntutan maupun penyadapan dipreteli, mendingan KPK dibubarkan saja,” kata Ketua KPK Abraham Samad […]

Pemda Perlu Dukung Implementasi SEMA Akta Kelahiran

Pemerintah daerah (Pemda) perlu memberikan dukungan penuh untuk mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 06 Tahun 2012 guna memudahkan masyarakat mendapatkan akta kelahiran. Dukungan itu antara lain dilakukan dalam bentuk menanggung biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat saat mengurus penetapan akta lahir dari pengadilan. Apalagi, lewat SEMA tersebut, Mahkamah Agung sudah mempermudah proses pengurusan penetapan […]

Jaminan Sertifikat Fidusia Berpotensi Pidana

Menteri Keuangan Agus Martowardojo baru saja menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 130 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia. Pasal 5 dalam PMK itu menyatakan, adalah suatu pelanggaran jika perusahaan pembiayaan tidak mendaftarkan jaminan fidusia pada waktu yang ditentukan dan sebagai […]

Kepmendagri Nomor 270 Tahun 2012 : Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Putaran Kedua (20 September 2012) Sebagai Hari Yang Diliburkan DI Provinsi DKI Jakarta

PERATURAN KOMISI INFORMASI PUSAT

PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK Penulis: Komisi Informasi Pusat Publisher: Komisi Informasi Pusat Nama File: Peraturan_KI_No.2_2010_pdf_.zip Besar File: (260.5556640625 KB) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Penulis: – Publisher: Komisi Informasi Pusat Nama File: Peraturan_KI_No.1_Tahun_2010,_pdf_.zip Besar File: (535.0556640625 […]

Regulasi Komisi Informasi Pusat

sumber : http://www.komisiinformasi.go.id/index.php/subMenu/695 UU PP Keppres Perki Kep.KI Surat Edaran MOU PERMA Permen UU NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH Tahun: 2008 Penulis: – Publisher: – Nama File: UU_12_Tahun_2008-Pemda.pdf Besar File: (147.1259765625 KB) UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Tahun: 2008 Penulis: – Publisher: – […]

ATURAN BARU WARALABA – Aturan baru ancam industri waralaba lokal

Ketentuan dalam Permendag Nomor 53/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba banyak yang tidak jelas, kontroversial, dan berpotensi menimbulkan persoalan. Beleid untuk mendorong industri waralaba malah mengancam pemain lokal. Aturan yang dinanti-nanti itu akhirnya nongol juga. Beleid itu bernama lengkap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Inilah beleid yang sejak masih dalam penggodokan sudah menuai […]

RUU Keistimewaan DIY Disahkan, Gamawan Lega

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi tersenyum lebar. Wajahnya semringah saat keluar dari ruang sidang paripurna gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis, 30 Agustus 2012, karena Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta telah disahkan. Gamawan lega setelah Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengetuk palu pimpinan sidang paripurna. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya saat meladeni pertanyaan wartawan […]

Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden No 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah ditandatangani oleh Presiden. Dalam Perpres 70/2012 ini mencakup berbagai perubahan kebijakan yang secara signifikan berpengaruh terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah (PB/JP), penyerapan anggaran negara, dan pencegahan korupsi dalam PB/JP. Sebelumnya tercatat Perubahan Pertama atas Perpres […]

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

selengkapnya di http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/17622/Perpres%200712012.pdf

PP No. 144 Tahun 2000 tentang JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI

PERATURAN PEMERINTAH Nomor 144 Tahun 2000 Ditetapkan tanggal 22 Desember 2000 JENIS BARANG DAN JASA YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Menimbang :  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4A Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang […]

Peraturan Perseroan Terbatas – Kementerian Hukum dan HAM RI

 Perseroan Terbatas Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Perseroan Terbatas : Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, tanggal 7 Maret 1995 Penjelasan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas Peraturan Pemerintah No. […]

PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Tahun 2012 – Kementerian Dalam Negeri RI

Sumber : http://www.depdagri.go.id/produk-hukum/2012/04/27/pedoman-pendaftaran-organisasi-kemasyarakatanNo 33 Tahun 2012 Tanggal Terbit : 2012-04-20 Nomor : 33 Tentang : PEDOMAN PENDAFTARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN Document : 1. LAMPIRAN(174 view) 2. PERMENDAGRI NO 33 THN 2012(256 view)

TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban bagi penyelenggara negara sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yang pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat dalam […]

Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa tugas dan wewenang penanganan perkara pidana yang merupakan pelaksanaan dari peran kepolisiandi bidang penyidikan yang […]

TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP. 48/MEN/IV/2004 TENTANG TATA CARA PEMBUATAN DAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN SERTA PEMBUATAN DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 115 dan Pasal 133 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu diatur tentang […]

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2008 Tentang PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Menimbang: a. Bahwa mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. b. Bahwa pengintegrasian mediasi […]

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a.bahwa pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban bagi penyelenggara negara sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yang pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat dalam […]

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 2 TAHUN 2010 TENTANG PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk pengawasan pelaksanaan pelayanan publik, sehingga perlu mendapatkan tanggapan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan; b. bahwa Keputusan Kepala Badan Pertanahan […]

keep looking »
  • translate

    English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
  • LINKS

  • Facebook :

  • Archives

  • Peta Kantor :


    Lihat Ruko Tubagus Angke Megah di peta yang lebih besar
  • Tags