LBH Buddhis Indonesia

LBH | Budiman | Advokat | Pengacara

Jaksa selaku JAKSA PENGACARA NEGARA

Posted on | November 2, 2013 | Comments Off

Sebutan jaksa pengacara negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan UU sebelumnya, yaitu UU 5/1991, serta Keppres 55/1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara.” Berdasarkan asumsi tersebut, istilah pengacara negara, yang adalah terjemahan dari landsadvocaten versi Staatblad 1922 Nomor 522 (pasal 3), telah dikenal secara luas oleh masyarakat dan pemerintah.

Tidak semua jaksa otomatis menjadi JPN karena penyebutan itu hanya kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas-tugas perdata dan tata usaha negara (Datun). Istilah ini bukan baru muncul saat bidang Perdata dan Tata usaha Negara dibentuk secara struktural di Kejaksaan Agung pada 1992, namun telah dikenal sejak 1922 ( vide : Stb 1922 No. 522, Vertegenwoordige van den Lande in Rechten ). Dalam pasal 2 Stb 1922 No. 522 disebutkan, “Dalam suatu proses (atau sengketa) yang diadili dengan prosedur perdata, bertindak untuk Pemerintah Indonesia sebagai penanggung jawab negara di pengadilan adalah opsir justisi atau jaksa” ( vide pasal 2 huruf b dan seterusnsya). Bahkan di negeri Belanda, para Jaksa Agung Muda disebut Advocaten General baik Kejaksaan di Hoge Raad maupun di Gerechtshoven ( vide : art 3 RO. Bld), sebagai konsekuensi penugasannya untuk membela kepentingan negara dan publik, baik dalam proses pidana maupun masalah perdata dan ekstra yudisial lainnya.

Dalam berbagai rapat koordinasi lengkap bidang pengawasan yang dikoordinasikan oleh Wakil Presiden, beberapa tahun lalu, selalu direkomendasikan untuk meminta bantuan Kejaksaan sebagai “pengacara negara” guna mengamankan aset negara. Misalnya, dalam rakor pengawasan 17 Februari 1993, Wapres Soedharmono dalam pengarahannya mengatakan, sesuai peraturan yang berlaku tuntutan ganti rugi oleh pemerintah terhadap yang bertanggung jawab atas kerugian uang negara dapat dilakukan dengan meminta bantuan Kejaksaan sebagai pengacara negara.”

Wapres Try Sutrisno dalam penutupan rapat koordinasi lengkap pengawasan 18 Februari 1998 menekankan bahwa untuk kasus-kasus perdata yang tergugatnya aparat pemerintah dapat diminta bantuan Kejaksaan Agung (sebagai pengacara negara) untuk menjadi Kuasa Hukum Tergugat.”

Presiden Klien JPN

Berbagai kasus gugatan perdata telah ditangani oleh JPN baik mewakili berbagai departemen, gubernur, bupati, lembaga-lembaga negara, maupun BUMN. Bahkan Pesiden RI pernah menjadi “klien” JPN beberapa kali dengan memberikan SKK (Surat Kuasa Khusus) kepada Kejaksaan dalam fungsi sebagai JPN untuk mewakilinya di pengadilan, yang umumnya dimenangkan oleh JPN.

Penugasan JPN bukan hanya untuk mengamankan aset negara, tetapi juga untuk menjaga wibawa pemerintah dan aparat pemerintah. Jika aparat melakukan tindak pidana sebaiknya ditangani oleh jaksa sebagai penuntut umum.

Memang ada kesan masyarakat selama ini seolah-olah Kejaksaan hanya sebagai penuntut umum, meskipun pada pemerintahan Hindia Belanda juga disebut dalam pasal 55 RO ( Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie ) atau Reglemen Organisasi Peradilan di Indonesia, bahwa tugas pokoknya menegakkan ketentuan hukum dan keputusan penguasa umum, penuntutan kejahatan dan pelanggaran, dan melaksanakan putusan hakim. Namun, dalam RO yang sama pada pasal 181 disebutkan, kepada Jaksa Agung diberikan wewenang memelihara ketertiban dan keamanan umum. Penugasan terakhir ini, yang juga tercantum dalam UU No. 16/2004, pasal 30 ayat (3), diberikan kepada bidang Intelijen Kejaksaan Agung. Sedang menyangkut bidang perdata dan tata usaha negara kepada Kejaksaan diberikan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Ini jelas adalah fungsi sebagai JPN.

Lebih jelas penjabaran tugas jaksa sebagai JPN dalam Keppres 55/1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI dalam pasal 24 dan pasal 25 huruf e, disebutkan, JAM Datun mempunyai tugas dan wewenang memberikan bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah, melakukan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan negara, pemerintah dan masyarakat, baik berdasarkan jabatan atau kuasa khusus di dalam atau di luar negeri.

Tugas keperdataan dari Kejaksaan terdapat secara eksplisit dalam KUH Perdata (BW) dan dicantumkan pula dalam UU tersendiri. Yang secara eksplisit dicantumkan dalam BW tidak diperlukan adanya suatu SKK (Surat Kuasa Khusus), seperti, meminta kepada pengadilan agar seorang bapak atau ibu dibebaskan dari kekuasaan orangtua (BW pasal 319), menuntut ke pengadilan agar memecat seorang wali dari anak yang belum dewasa (BW pasal 381), meminta kepada pengadilan untuk mengangkat pengurus pengganti jika pengurus waris meninggal dunia (BW pasal 979), menerima secara tertulis laporan dari Balai Harta Peninggalan tentang boedel yang tidak terurus (BW pasal 1127), dan lain-lain pasal dari Buku I dan Buku II BW. Sedang ketentuan yang berada di luar BW, misalnya, membatalkan suatu perkawinan yang dilakukan oleh Catatan Sipil yang tidak berwenang (UU No. 1 Tahun 1974) dan mengajukan tuntutan kepada hakim untuk menyatakan suatu badan hukum yang menyimpang dari ketentuan anggaran dasar yang sah (Stb 1870 No. 64), dan lain-lain.

Namun, kami sependapat dengan Prof Dr Dimyati Hartono SH dalam seminar sehari 25 Agustus 1997 di Semarang menyangkut lembaga Kejaksaan sebagai Kantor Pengacara Negara, bahwa tidaklah tepat bila jaksa sebagai pengacara negara dan Kejaksaan dilembagakan sebagai Kantor Pengacara Negara. Dalam arti, pelaksana tugas-tugas yang bersifat hukum publik yang dapat menimbulkan conflict of interest, karena tugas sebagai pengacara negara dapat juga dilaksanakan oleh pengacara berprofesi advokat, di samping jaksa dalam kapasitas sebagai pengacara yang mewakili negara, bukan dalam kapasitas sebagai penuntut umum. Dengan demikian, fungsi jaksa sebagai pengacara negara harus mengarah kepada kecenderungan global dan kebijakan nasional.

Hal ini sejalan dengan yang dilaksanakan oleh JPN pada JAM Datun dalam kasus gugatan Ernest Jo Storr cs terhadap Wanhankamnas dan negara RI di District Court New York, di mana JPN-JAM Datun bekerja-sama dengan pengacara profesional di New York.

Penulis:   Martin Basiang, mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

FUNGSI :

  1. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustisial perdata dan tata usaha negara berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
  2. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pelaksanaan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum, pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang merugikan keuangan negara, mewakili dan membela kepentingan negara dan pemerintah serta pengadministrasiannya.
  3. Pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada lembaga negara dan instansi pemerintah baik sebagai penggugat maupun tergugat di pengadilan perdata dan sebagai tergugat pada pengadilan tata usaha negara.
  4. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi, pemberian saran pertimbangan, bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dengan instansi terkait di pusat maupun di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
  5. Pembinaan kerja sama dengan instansi terkait dan aparatur penyidik serta penuntut umum dalam penanganan perkara yang menimbulkan kerugian keuangan/perekonomian negara.
  6. Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan dari Negara, pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau di luar negeri.
  7. Pemberian saran, konsepsi tentang pendapat dan/atau pertimbangan hukum Jaksa Agung mengenai perkara perdata dan tata usaha negara serta masalah hukum lainnya dalam kebijaksanaan penegakan hukum.
  8. Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat perdata dan tata usaha negara dilingkungan Kejaksaan;
  9. Pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
Tugas dan wewenang JPN (Peraturan Jaksa Agung RI No.040/A/JA/12/2010):
1. Bantuan hukum mewakili negara, instansi perintah di pusat maupun daerah,BUMN,BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus-SKK baik sebagai penggugat maupun tergugat)
2. Pertimbangan hukum(memberikan pendapat hukum/legal opinion dan atau pendampingan/legal asistance atas dasar permintaan dari lembaga maupun instasi pemerintah pusat/daerah yg pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMDATUN atau Kejati atau Kejari)
3. Pelayanan hukum(memberikan penjelasan tentang masalah perdata dan TUN kepada anggota masyarakat yang meminta)
4. Penegakan hukum(mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan dibidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain:
- Pengajuan pembatalan perkawinan (UU No.1 thn  1974)
- Permohonan perwalian anak dibawah umur (pasal 360 BW)
- Permohonan pembubaran PT (UU No.40 thn 2007)
- Permohonan kepailitan (UU No.37 thn 2004)
- Gugatan uang pengganti (UU No.31 thn 1999 jo UU No.20 thn 2001)
- Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan (UU No.18 thn 2001 jo UU No.28 thn 2004)
- Permohonan Jabatan Notaris (UU No.30 thn 2004
- Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluuran martabat notaris (pasal 50 UU No.30 thn 2004)Yang dapat memberikan SKK kepada JPN (pasal 30 ayat (2) UU No.16/2004 oleh semua instansi pemerintah/BUMN/BUMD tingkat pusat maupun daerah.
5. Tinda hukum lainnya  (didasari oleh permohonan sala satu pihak atau kedua belah pihak terkait dimana fungsi mediatordan fasilitator apabila kedua lembaga/instasi pemerintah atau BUMN/D telah menyetujui fungsi mediator/fasilitator oleh JPN dan tidak mewakili salah satu pihak, namun bertindak pasif selaku penengah/mediator dengan memfasilitasi solusi bagi penyelesaikan sengketa keperdataan atau TUN antar instansi/lembaga pemerintah/BUMN/D.Keuntungan menggunakan JPN:
1. JPN memberikan pelayanan hukum kepada klien dituntut bersifat profesional karena JPN juga PNS yang terikat dengan kode etik profesional dan juga terikat dengan PP N0.53 thn 2010 tentang Disiplin PNS
2. Dalam mewakili klien, JPN dilindngi oleh UU No.16 thn 2004 dan tidak tunduk kepada UU No.18 thn 2003 tentang Kode Etik Advokat.
3. Jasa JPN tidak dipungut biaya
Link Terkait:
-
Info Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (Related link kejaksaan.go.id)
-
JAM Perdata dan TUN (Related link kejaksaan.go.id)

sumber : http://persatuan-jaksa-indonesia.org/view.php?do=pji_jpn&w=inc#.UnUhgxD2u8A

Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10/BUA.6/HS/SP/IX/ 2012 tanggal 12 September 2012, hasil rapat kamar perdata hal 2 alinea g disebutkan Jaksa sebagai pengacara negara tidak dapat mewakili BUMN (persero). Pasalnya, BUMN tersebut berstatus badan hukum private (Pasal 11 UU Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.

Dalam putusan perkara antara PT. ANGKASA PURA (PERSRO) sebagai pelawan melawan PT. PRIMA GRIYA LESTARI sebagai terlawan dan Kepala BPN sebagai turut terlawan yang diputus PN. Tangerang dengan putusan No.111/Pdt.Plw/2005/PN.Tng. tanggal 26 September 2005 eksepsi terlawan diterima dan gugatan perlawanan terlawan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan, pelawan merupakan BUMN statusnya adalah perusahaan sehinga bukan sebagai Negara, karena keberadaannya tidak berada di dalam struktur salah satu organisasi lembaga Negara atau lembaga pemerintah. Dengan demikian Jaksa Pengacara Negara tidak memiliki dasar untuk mewakili pelawan di persidangan.

Putusan tersebut di tingkat banding dikuatkan oleh PT. Banten dengan putusannya  No. 27/Pdt/2006/PT.Btn. tanggal 31 Agustus 2006. Selanjutnya di tingkat kasasi MA dengan putusannya No.233 K/Pdt/2007 tanggal 22 Januari 2008 menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pelawan, dengan pertimbangan judex factie (pengadilan tinggi dan pengadilan negeri) tidak salah menerapkan hukum.

Dari putusan tersebut telah menunjukkan bahwa JPN tidak dapat mewakili BUMN dalam perkara perdata di persidangan pengadilan.

Comments

Comments are closed.

  • translate

    English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
  • LINKS

  • Facebook :

  • Archives

  • Peta Kantor :


    Lihat Ruko Tubagus Angke Megah di peta yang lebih besar
  • Tags