LBH Buddhis Indonesia

Penting Anda Tahu! Kebijakan-Kebijakan MA Terbaru tentang Hukum Acara

Posted on | March 2, 2016 | Comments Off on Penting Anda Tahu! Kebijakan-Kebijakan MA Terbaru tentang Hukum Acara

Untuk mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung menerbitkan sejumlah beleid yang berkaitan dengan hukum acara. Mengatur masalah pilkada, kewenangan, dan perikanan.

Sepanjang 2015-2016, MA telah menerbitkan sejumlah peraturan baik dalam bentuk surat keputusan (SKMA), peraturan MA (Perma), atau surat edaran (SEMA) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagai peradilan tertinggi. Kebijakan internal MA mengenai hukum acara terbit karena ada kewenangan baru yang diamanatkan peraturan perundangan-undangan yang belum lama ini diterbitkan. MA mengisi kekosongan hukum.

“Aturan-aturan ini umumnya untuk mengisi kekosongan hukum acara akibat adanya kewenangan baru,” ujar Ketua MA Hatta Ali  saat menyampaikan Laporan Tahunan MA Tahun 2015 di Assembly Hall Jakarta Convention Centre, Jakarta, Selasa (01/3)kemarin.

Hatta Ali menegaskan selama tahun 2015 MA telah menerbitkan sejumlah kebijakan menyangkut hukum acara. Misalnya, Perma No. 3 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan Perma No. 6 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus dalam Tindak Pidana Pemilihan di Pengadilan Negeri hingga Pengadilan.

UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada mengamanatkan pemeriksaan perkara TUN dan pidana dalam Pilkada harus diperiksa oleh hakim khusus dan majelis khusus,” kata Hatta Ali.

Ketua MA telah mengangkat 29 hakim tinggi khusus pada PTTUN dan 6 hakim agung khusus pada MA yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa TUN yang timbul dalam proses pilkada sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPUD. “Ketua MA juga telah mengangkat 2.334 hakim tindak pidana pemilihan pada pengadilan negeri dan 324 hakim tindak pidana pemilihan pada pengadilan tinggi,” bebernya.

Terbit pula Perma No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, Perma No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Penerimaan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Hatta menjelaskan Perma No. 4 Tahun 2015 dan Perma No. 5 Tahun 2015 masuk dalam lingkup kewenangan PTUN sebagai amanat UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebab, UU Administrasi Pemerintahan memberi dua kewenangan baru kepada PTUN yakni kewenangan memutus ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dan memutus permohonan mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan/pejabat pemerintah.

Selain itu, MA menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan. Dijelaskan Hatta, SEMA No. 1 Tahun 2015, sebagai pelaksanaan Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, mengatur teknis hukum pemusnahan kapal dalam perkara pidana perikanan.

Terbitnya aturan ini bentuk dukungan MA terhadap pemerintah yang menginginkan adanya efek jera bagi terdakwa, perusahaan pemilik kapal, atau operator kapal melakukan pidana perikanan di wilayah Indonesia. “Pemberian efek jera ini dilakukan dengan menenggelamkan atau pemusnahan barang bukti kapal yang digunakan melakukan kejahatan pencurian ikan,” jelasnya.

Memasuki tahun 2016, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Perma No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Di luar itu, Ketua MA memaparkan capaian keberhasilan rasio penyelesaian penanganan perkara dan pengawasan aparatur peradilantermasuk hakim. Dirinya memaparkan capaian dari sisipenghargaan atau penilaian kinerja dari kementerian/lembagalain.Selain itu, capaian penerbitan regulasilainyang mendukung tugas dan fungsi MA dan pengadilan di bawahnya, seperti Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan dan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56d6249ac3897/penting-anda-tahu-kebijakan-kebijakan-ma-terbaru-tentang-hukum-acara

Surat PD Majelis Buddhayana Indonesia Kabupaten Wonosobo tembusannya disampaikan kepada LBH Buddhis Indonesia

Posted on | October 22, 2015 | Comments Off on Surat PD Majelis Buddhayana Indonesia Kabupaten Wonosobo tembusannya disampaikan kepada LBH Buddhis Indonesia

MBI01 MBI02 MBI03 MBI04 MBI05 MBI06 MBI07 MBI08

Perpindahan Agama Dilakukan Sukarela

Posted on | October 20, 2015 | Comments Off on Perpindahan Agama Dilakukan Sukarela

WONOSOBO – Bupati Wonosobo Kholiq Arif bersikap tegas terhadap berkembangnya isu pemaksaan agama terhadap 74 warga Dusun Munggang, Desa Tanjung Anom Kecamatan Kepil, baru-baru ini.

Ditemui di rumah dinas, Jumat (16/10), Kholiq mengaku, telah melakukan kajian mendalam, serta menugaskan pihakpihak terkait dalam forum klarifikasi yang digelar di Aula Kecamatan Kepil, Selasa (13/10) lalu. ’’Ini sebenarnya adalah kesalahpahaman dari beberapa pihak, sehingga muncul kesan ada intimidasi untuk berpindah agama,’’ kata Kholiq.

Fakta sebenarnya, menurut Bupati, telah tertuang dalam hasil klarifikasi yang digelar oleh perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Pengurus FKUB Wonosobo, Majelis Buddhayana Indonesia, Muspika Kepil, MUI Kepil, tokoh Buddha Wonosobo beserta kades dan kadus Tanjung Anom.

’’Dari hasil klarifikasi tersebut, 74 warga Dusun Munggang Desa Tanjung Anom, Kecamatan Kepil, telah memeluk agama Islam secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun,’’jelas Bupati. Hal itu, menurut Kholiq, membantah yang berkembang luas melalui jejaring media sosial bahwa warga Tanjung Anom dipaksa pindah agama.

’’Bahkan dari hasil klarifikasi tersebut, diketahui pula bahwa kadus Munggang sempat meminta mereka untuk berpikir ulang,’’lanjutnya. Namun, karena mereka mengaku telah memantapkan hati untuk menganut Islam, maka pihak Desa menggelar pengucapan kalimat syahadat massal di masjid desa setempat pada 23 September.

Seusai persyahdatan tersebut, digelar pula pengajian yang dihadiri segenap unsur Muspika Kepil, MUI Kecamatan, KUA, hingga jajaran Banser dan masyarakat umum. ’’Suasananya sudah kondusif pascapengucapan kalimah syahadat, hingga pada 11 Oktober datang perwakilan dari Majelis Buddhayana Indonesia untuk meninjau secara langsung kejadian tersebut,’’kata Kholiq.

Adanya kesalahpahaman dari pihak MBI itulah, yang menurut Kholiq, akhirnya menghasilkan forum mediasi pihak-pihak terkait. Tercapailah kesepakatan bersama dan kesimpulan bahwa permasalahan sudah selesai dan bisa diterima semua pihak.

’’Pemkab sama sekali tidak pernah memaksa warga masyarakat terkait keyakinan yang hendak dipeluk. Kami senantiasa mendorong masyarakat untuk saling menghargai apa pun agama dan keyakinan yang dianut,’’tegas Bupati. Pemkab juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Walubi di Jakarta.

Diklarifikasi

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Wonosobo, Muh Khusnan Kepil mengatakan, surat yang dikirim dalam bentuk laporan oleh pengurus daerah MBI Wonosobo dan akhirnya menjadi sumber permasalahan, telah diklarifikasi oleh MBI Pusat dan akan direvisi karena isinya tidak benar.

’Surat bernomor 003/1015/MBI yang dikeluarkan MBI Wonosobo telah dibahas secara detail dalam forum, dan dibantah kebenarannya oleh pihak-pihak terkait, termasuk oleh kapolsek Kepil,’’pungkasnya. Klarifikasi atas isu perpindahan agama warga Tanjung Anom tersebut juga disampaikan Kepala Dusun Munggang, Umi Rahayu. Dia menjelaskan, ke-74 warganya itu memang dulunya beragama Islam.

’’Sekitar 15 tahun lalu mereka berpindah keyakinan, sehingga ketika mereka datang ke rumah, saya sempat menasihati untuk tidak begitu saja mengambil keputusan karena terkait keyakinan seharusnya dipikirkan masak-masak,’’ jelas Umi. Dari pertemuan itu, FKUB dan Pemkab memberi kesempatan kepada MBI Pusat untuk turun lansung ke Dusun Munggang, Tajung Anom, Kepil, dengan tidak didampingi siapa pun.

Semenjak kejadian itu Romo Anton dan Romo Mandala (MBI Pusat) telah datang ke Tanjung Anom dan menginap di rumah kadus Munggang. Keduanya telah bertemu langsung dengan tokoh agama setempat Yasmanto dan Winarno. Keduanya menjelaskan, isi surat nomor 003/1015/MBI yang berisi adanya paksaan menganut agama Islam adalah tidak benar.

sumber : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/perpindahan-agama-dilakukan-sukarela/

Surat LBH Buddhis Indonesia : Adanya informasi dugaan pemaksaan pindah agama Buddha ke agama Islam secara massal di Desa Munggang, Kelurahan Tanjung Anom, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo terhadap 28 KK umat Buddha, maka untuk itu diharapkan aparat terkait dapat melakukan investigasi atas permasalan tersebut dengan membentuk Tim Gabungan agar kemudian hari tidak adanya pemaksaan agama tersebut, karena itu telah melanggar Hak Asasi Manusia terhadap pribadi seseorang

Posted on | October 16, 2015 | Comments Off on Surat LBH Buddhis Indonesia : Adanya informasi dugaan pemaksaan pindah agama Buddha ke agama Islam secara massal di Desa Munggang, Kelurahan Tanjung Anom, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo terhadap 28 KK umat Buddha, maka untuk itu diharapkan aparat terkait dapat melakukan investigasi atas permasalan tersebut dengan membentuk Tim Gabungan agar kemudian hari tidak adanya pemaksaan agama tersebut, karena itu telah melanggar Hak Asasi Manusia terhadap pribadi seseorang

009 15 Oktober 2015 -   Kasus Wonosobo ttd_Page_1

009 15 Oktober 2015 -   Kasus Wonosobo ttd_Page_2

009 15 Oktober 2015 -   Kasus Wonosobo ttd_Page_3

Salvo iringi pemakaman Adnan Buyung

Posted on | September 24, 2015 | Comments Off on Salvo iringi pemakaman Adnan Buyung

Salvo iringi pemakaman Adnan Buyung

Sejumlah anggota TNI melakukan tembakan salvo untuk mengiringi prosesi pemakaman almarhum Adnan Buyung Nasution di TPU Tanah Kusir, Jakarta, Kamis (24/9). Pengacara senior penerima Penghargaan Bintang Mahaputra atas jasa dan pengabdiannya kepada negara itu dimakamkan dengan upacara militer. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay).
Jakarta (ANTARA News) – Salvo mengiringi pemakaman jenazah pengacara senior Adnan Buyung Nasution dalam upacara militer di Jakarta, Kamis pagi.

Tangisan keluarga dan kerabat mengiringi proses pemakaman penyandang gelar Bintang Mahaputra itu di Tempat Pemakaman Umum Tanah Kusir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memimpin upacara pemakaman yang berlangsung selama 30 menit mulai pukul 09.10 WIB.

“Atas nama negara dan bangsa, dengan ini saya mempersembahkan ke persada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhum kepada Ibu Pertiwi,” kata Darmin.

“Semoga jalan darma bakti yang ditempuh dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua,” katanya.

Dalam sambutannya, Darmin juga mengatakan bahwa upacara pemakaman militer dilaksanakan sebagai penghormatan atas jasa Adnan Buyung semasa hidup.

“Dengan kepergian almarhum kita kehilangan putra bangsa yang baik. Yang setia pada negara, bekerja keras dalam mengemban tugas negara. Yang dilakukan almarhum sangat bermanfaat untuk ditauladani bagi kita yang masih hidup,” tuturnya.

Adnan Buyung dimakamkan disamping makam anak pertamanya, Iken Basya Rinanda Nasution, yang meninggal dunia di Jakarta pada 14 Mei 2010.

Adnan Buyung meninggal dunia pada usia 81 tahun di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta pada Rabu (23/9) pukul 10.15 WIB, setelah bertahun-tahun menderita komplikasi ginjal, lambung dan paru-paru.

Ia meninggalkan seorang istri, Tengku Sabariah Sabaroedin, dan tiga anak yakni Mauldy Donggur Rinanda Nasution, Rasyid Alam Perkasa Rinanda Nasution, dan Pia Ariestiana Rinanda Nasution.

sumber : http://www.antaranews.com/berita/519893/salvo-iringi-pemakaman-adnan-buyung

Pengacara Senior Adnan Buyung Nasution Meninggal Dunia

Posted on | September 23, 2015 | Comments Off on Pengacara Senior Adnan Buyung Nasution Meninggal Dunia

Pengacara Senior Adnan Buyung Nasution Meninggal Dunia
Foto: Rachman Haryanto

Jakarta – Kabar duka datang dari ranah hukum. Pengacara senior Adnan Buyung Nasution meninggal dunia. Buyung selama beberapa hari ini memang menjalani perawatan di RS Pondok Indah, Jaksel.

Buyung menghembuskan nafas terakhir pada pukul 10.17 WIB, Rabu (23/9/2015). Buyung menjalani perawatan sejak Jumat pekan lalu.

“Keluarga ada di rumah sakit semua sekarang,” terang seorang perempuan yang berada di rumah Buyung di Lebak Bulus, Jaksel.

Kabar Buyung meninggal dunia ini juga sudah ramai disampaikan media sosial. Di berbagai forum juga menyampaikan duka untuk pria berusia 81 tahun yang akrab disapa Bang Buyung ini.

sumber :https://news.detik.com/berita/3026397/pengacara-senior-adnan-buyung-nasution-meninggal-dunia
IMG-20150923-WA026

PERMA NO. 5 Tahun 2015 tentang PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN

Posted on | September 5, 2015 | Comments Off on PERMA NO. 5 Tahun 2015 tentang PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN

PERMA_05_2015_Page_01

kiriman : fajar miarsa <fajarrachmad99@gmail.com>

selengkapnya download disini : http://www.4shared.com/office/CN-5gJ9Ace/PERMA_05_2015.html

PERMA No. 4 Tahun 2015 tentang PEDOMAN BERACARA DALAM PENILAIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Posted on | September 5, 2015 | Comments Off on PERMA No. 4 Tahun 2015 tentang PEDOMAN BERACARA DALAM PENILAIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG

PERMA_04_2015_Page_01

kiriman : fajar miarsa <fajarrachmad99@gmail.com>

selengkapnya download disini : http://www.4shared.com/office/ZbH9BCoWce/PERMA_04_2015.html

Akses Situs Keabsahan ijazah Perguruan Tinggi di dikti

Posted on | August 19, 2015 | Comments Off on Akses Situs Keabsahan ijazah Perguruan Tinggi di dikti

Penelitian atas ijazah ASN/TNI terkait dengan keabsahan Perguruan Tinggi di dalam negeri yang memiliki ijin dan data kemahasiswaan dengan mengakses situs:

a. http://forlap.dikti.go.id (dalam negeri)

b. http://ijazahln.dikti.go.id (luar negeri)

MA Tetapkan Kriteria Perkara Small Claim Court

Posted on | August 13, 2015 | Comments Off on MA Tetapkan Kriteria Perkara Small Claim Court

tata cara penyelesaian perkara gugatan sederhana atau small claim court

Small claim court ditangani oleh hakim tunggal.

MA Tetapkan Kriteria Perkara Small Claim Court

Gedung MA. Foto: RES
Sekira tahun 2013, pihak Mahkamah Agung (MA)melontarkan wacana tentang akan diterbitkan peraturan tentang tata cara penyelesaian perkara gugatan sederhana atau small claim court. Kala itu, melalui Kepala Biro Hukum dan Humas Ridwan Mansyur, MA menyatakan peraturan dimaksud akan berlaku tahun 2014.Dua tahun berselang, ternyata peraturan tentang tata cara penyelesaian perkara gugatan sederhana baru terbit. Diunduh dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum MA, sjdih.mahkamahagung.go.id, peraturan itu diberi nomor dan titel Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA 2/2015).

Tertulis di dokumen, PERMA 2/2015 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali. Lalu, pada tanggal yang sama PERMA 2/2015 diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Terdiri dari 33 Pasal dan 9 Bab, PERMA 2/2015 mendefinisikan small claim court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Lebih lanjut, PERMA 2/2015 menetapkan kriteria perkara yang diselesaikan dengan mekanisme small claim court adalah perkara cidera janji (wanprestasi) dan atau perbuatan melawan hukum (PMH). PERMA 2/2015 juga mensyaratkan bahwa pihak-pihak penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali kepentingan hukum yang sama.

Baik penggugat maupun tergugat diwajibkan hadir secara langsung dalam persidangan dengan atau tanpa kuasa hukum. Small claim court tidak dapat diterapkan untuk perkara yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya. Persidangan small claim court dipimpin oleh hakim tunggal.

PERMA 2/2015 menyebut dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam small claim court. Pertama, perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, perkara sengketa hak atas tanah.

Terkait jangka waktu, PERMA 2/2015 menetapkan bahwa small claim court berlangsung paling lama 25 hari sejak hari pertama. Dengan jangka waktu yang begitu singkat, PERMA ‘melarang’ para pihak untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

Tahapan-tahapannya adalah pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan berkas, penetapan hakim dan penunjukkan panitera, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan.

Merujuk pada isi PERMA 2/2015, maka pemeriksaan pendahuluan menjadi tahapan paling krusial karena di tahap ini, hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana.

Apabila hakim berpendapat bahwa perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan yang artinya small claim court tidak berlanjut. Atas penetapan hakim ini, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Satu hal yang menarik dalam PERMA 2/2015 adalah kewajiban bagi hakim untuk berperan aktif dalam bentuk memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak; mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan; menuntun para pihak dalam pembuktian; dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Terkait putusan akhir small claim court, PERMA 2/2015 mengatur bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Putusan majelis hakim atas keberatan adalah putusan akhir sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cc471fd41ba/ma-tetapkan-kriteria-perkara-ismall-claim-court-i
« go backkeep looking »