LBH Buddhis Indonesia

MA Tegaskan Kuasa Hukum Tak Bisa Ajukan PK Kasus Pidana

Posted on | March 17, 2016 | Comments Off on MA Tegaskan Kuasa Hukum Tak Bisa Ajukan PK Kasus Pidana

Majelis Hakim Agung menyatakan tidak dapat menerima peninjauan kembali yang diajukan oleh terpidana Taswin Zein. Pasalnya, permohonan PK diajukan oleh kuasa hukum terpidana.

Sebuah gebrakan hukum dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam perkara peninjauan kembali yang diajukan oleh Taswin Zein. Permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana kasus korupsi proyek peningkatan Pelatihan Pemagangan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI itu, dinyatakan tak dapat diterima.

 

Alasannya, menurut majelis, karena permohonan PK itu diajukan oleh kuasa hukum terpidana. Bukan oleh terpidana atau ahli warisnya seperti yang ditentukan oleh Pasal 263 dan Pasal 265 KUHAP. “Majelis tidak dapat menerima permohonan PK dari kuasa hukum terpidana, ” ujar salah seorang anggota majelis, Krisna Harahap, ketika dikonfirmasi, Rabu (3/3).

Pasal 263 ayat (1) KUHAP menyebutkan, ‘Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung‘.

 

Majelis hakim agung yang mengadili perkara ini diketuai Artidjo Alkostar serta Krisna Harahap, MS Lumme, Leo Hutagalung dan Abbas Said masing-masing sebagai anggota. Krisna menyatakan putusan ini sekaligus menerobos kebiasaan yang selama ini yang tetap memeriksa permohonan PK yang diajukan kuasa hukum terpidana.

 

Padahal, lanjut Krisna, praktek ini jelas-jelas tak hanya melanggar KUHAP tetapi juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang pernah dikeluarkan pada 1984 dan 1988 ketika MA dipimpin oleh Adi Andojo dan Ali Said. Meski begitu, putusan ini tidak diambil secara bulat. Dua anggota majelis dalam perkara ini mengajukan dissenting opinion atau pendapat berbeda.

 

Kedua hakim itu adalah Leo Hutagalung dan Abbas Said. Mereka beranggapan permohonan PK yang diajukan oleh kuasa hukum terpidana walau melanggar ketentuan KUHAP seharusnya boleh dilaksanakan. Praktek ini untuk memberi kesempatan kepada para pelaku tindak pidana korupsi mengajukan PK dari luar negeri yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan RI, seperti Singapura.

 

Dengan ditolaknya permohonan PK yang diajukan oleh pengacaranya ini, Taswin tetap menjalani pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan. Ia kiha diharuskan membayar uang pengganti Rp100 juta. Hukuman ini diberikan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Jakarta Pusat. Taswin tidak mengajukan banding dan kasasi.

 

Lazim Dikuasakan

Don Ritto, Penasehat Hukum Taswin, mengaku kaget dengan putusan ini. “Loh, sudah putus toh?” ujarnya ketika dihubungi hukumonline. Lebih terkejut lagi, begitu Don mendengar alasan tidak diterimanya permohonan PK tersebut. Menurutnya, sepanjang pengalamannya sebagai pengacara, sudah menjadi hal yang lumrah bila permohonan PK itu diajukan oleh pengacara terpidana. Toh, si pengacara telah mengantongi surat kuasa dari terpidana.

 

Ia mengaku memiliki dasar mengajukan PK sebagai kuasa hukum Taswin. Ia menunjuk Lampiran Keputusan Menkumkham M.14-PW.07.03 Tahun 1983. Surat tertanggal 10 Desember 1983 menyatakan permohonan kasasi dapat diajukan oleh kuasa hukum terpidana.

 

M Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul ‘Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP’, lanjut Don, menyatakan surat Menkumham itu juga dapat diberlakukan untuk permohonan PK. “Ini yang menjadi dasar kami mengajukan PK,” jelasnya.

 

Menurut Don, alasan majelis hakim sangat naif. Ia mempertanyakan mengapa Ketua Pengadilan Negeri meneruskan permohonan PK yang diajukan ke MA. “Kami sempat sidang PK di PN Jakarta Pusat sebanyak tiga kali. Kalau dianggap bermasalah secara formal, seharusnya permohonan PK itu tidak bisa diteruskan ke MA,” tegasnya.

 

Majelis hakim sepertinya sudah dapat memprediksi sikap pihak terpidana dan kuasanya ini. Krisna mengatakan majelis hakim justru ingin meluruskan praktek di MA yang tidak sesuai dengan KUHAP. “Tujuan kami adalah supaya MA tetap berpegang teguh kepada KUHAP,” tegasnya.

 

Krisna juga berharap, ke depannya, pihak terpidana atau ahli warisnya yang mengajukan PK. Ia mengatakan bila terpidana berada di penjara, Ketua Pengadilan bisa mengeluarkan surat penetapan untuk menghadirkan terpidana di gedung pengadilan. “Biar terpidana sendiri yang tandatangan,” ujarnya.

 

Sekedar mengingatkan, Taswin didakwa melakukan korupsi ketika sebagai pimpinan proyek pengembangan sistem pelatihan dan pemagangan senilai Rp15 miliar dan proyek peningkatan fasilitas mesin dan peralatan pelatihan sebagai tempat uji kompetensi senilai Rp35 miliar yang diadakan di Balai Latihan Kerja di seluruh Indonesia.

Dalam kedua proyek itu, Taswin dinilai melanggar Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena melakukan penunjukan langsung. Seharusnya Taswin melalui mekanisme tender.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b8e7d9b0b1bb/ma-tegaskan-kuasa-hukum-tak-bisa-ajukan-pk-kasus-pidana

Ini 5 Aturan Perpajakan Terbaru yang Perlu Anda Ketahui

Posted on | March 8, 2016 | Comments Off on Ini 5 Aturan Perpajakan Terbaru yang Perlu Anda Ketahui

Mulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, hingga Peraturan Dirjen Pajak.

Ini 5 Aturan Perpajakan Terbaru yang Perlu Anda Ketahui

Bulan Maret dan April merupakan momentum pemenuhan kewajiban perpajakan. Baik wajib pajak pribadi maupun badan akan menyampaikan laporan pajak tahunan. Berkaitan dengan hal itu, tak ada salahnya mengulik beberapa aturan terbaru di sektor perpajakan. Berikut ini lima aturan pajak terbaru yang berhasil dihimpun hukumonline.

1. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-01/PJ/2016
Peraturan ini berisi ketentuan mengenai tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak. Peraturan yang ditandatangani oleh Plt. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi ini mulai berlaku sejak tanggal 18 Januari 2016.

Di dalam peraturan ini termuat ketentuan mengenai teknis penerimaan dan pengolahan SPT. Antara lain, cara penyampaian SPT, validasi nomor pokok wajib pajak, serta pembetulan. Selain itu, di dalam peraturan ini juga terlampir lengkap formulir-fomulir yang berkaitan dengan penyampaian SPT.

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.10/2016
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini merupakan perubahan kelima atas PMK No. 15/PMK.03/2010 tentang pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjoegoro ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Februari 2016.

Ada tiga pasal yang diubah ketentuannya. Pertama, Pasal 1 ayat (1) huruf i dan huruf k. Kemudian, Pasal 2 ayat (1) huruf f, ayat (2), dan ayat (5). Selanjutnya adalah Pasal 3 ayat (1) dan ayat (4). Selain itu, ada pula penambahan ketentuan yang disisipkan menjadi Pasal 2 ayat (2a) dan Pasal 10B.

Ketentuan yang diubah menyangkut subjek pemungut pajak dan besarnya pungutan pajak. Sementara itu, ketentuan yang ditambahkan adalah aturan mengenai nilai ekspor yang menggunakan sistem free on board. Semua perubahan ketentuan dalam PPh barang impor ini mulai berlaku tanggal 3 April 2016 mendatang.

3. Peraturan Dirjen Pajak No. PER-47/PJ/2015
Peraturan DJP ini memuat ketentuan tentang tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan mineral dan batubara. Di dalam aturan ini disebutkan bahwa objek PBB di bidang pertambangan minerba meliputi offshore maupun onshore. Selain itu, diatur pula tubuh bumi yang menjadi objek PBB minerba baik dalam tahapan eksplorasi maupun operasi produksi.

Selain subjek dan objek pajak, di dalam peraturan ini diatur pula bagaimana penghitungan besar NJOP tubuh bumi dan bangunan yang kena pajak dan besaran PBB yang harus dibayarkan. Ada pula ketentuan mengenai prosedur pembayaran yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Ada beragam jenis formulir berkaitan dengan PBB minerba yang bisa didapatkan dari lampiran Peraturan DJP ini.

4. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur soal impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Aturan ini diterbitkan pada tanggal 9 November 2015 dan mulai berlaku terthitung sejak tanggal 9 Januari 2016 lalu. Terbitnya PP No. 81/2015ini sekaligus mencabut PP No. 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas PP No. 12 Tahun 2001.

Peraturan ini memuat ketentuan mengenai jenis barang yang mendapatkan pembebasan PPN serta bagaimana mekanisme menyangkut pembebasan tersebut. Ada dua jenis barang yang dibebaskan dari PPN. Pertama, barang yang dibebaskan atas impornya. Kedua, barang yang dibebaskan PPN atas penyerahannya.

Menurut Pasal 1 ayat (1), ada sepuluh jenis barang yang dibebaskan PPN atas impornya. Barang-barang itu meliputi mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang kelautan dan perikanan, jangat dan kulit mentah yang tidak disamak, ternak, bibit, pakan hewan, pakan ikan, bahan pakan, dan bahan baku kerajinan perak.

Sementara itu, barang yang dibebaskan PPN atas penyerahannya meliputi semua yang disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) ditambah beberapa jenis lainnya. Tambahan tersebut adalah satuan rumah susun sederhana dan listrik.

5. Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2015
Peraturan ini berkaitan dengan pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan jasa kepelabuhanan tertentu kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri. Ketentuan yang ada di dalam PP No. 74/2015 ini dibuat dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 16B ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diubah tiga kali menjadi UU No. 42 Tahun 2009. Aturan ini diterbitkan pada tanggal 1 Oktober 2015 dan mulai berlaku sebulan kemudian.

Di dalam aturan ini disebutkan bahwa penyerahan jasa Kepelabuhanan tertentu oleh badan usaha pelabuhan kepada perusahaan angkutan laut yang melakukan kegiatan angkutan laut luar negeri dibebaskan dari pengenaan PPN. Menurut Pasal 2 ayat (2) aturan tersebut, ada dua jenis kapal yang mendapatkan pembebasan PPN. Pertama, kapal yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut nasional yang tidak mengangkut penumpang atau barang di pelabuhan Indonesia.

Kedua, kapal yang dioperasikan oleh perusahaan angkutan laut asing yang tidak mengangkut penumpang atau barang di pelabuhan Indonesia dan negara tempat kedudukan perusahaan tersebut memberikan perlakuan yang sama terhadap kapal Indonesia berdasarkan asas timbal balik.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56d5825aafdeb/ini-5-aturan-perpajakan-terbaru-yang-perlu-anda-ketahui

PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN – PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Posted on | March 8, 2016 | Comments Off on PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN – PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Pengertian Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah atau konsensus. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah atau konsensus, maka tidak boleh ada paksaan untuk menerima atau menolak sesuatu gagasan atau penyelesaian selama proses mediasi berlangsung. Segala sesuatunya harus memperoleh persetujuan dari para pihak.

Latar Belakang Mediasi Dasar hukum pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Negeri adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 .

Beberapa Poin Mediasi/Perdamaian:

  1. Dalam setiap perkara perdata, apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada hari sidang pertama saja, melainkan dapat dilakukan dalam sidang sidang berikutnya meskipun taraf pemeriksaan lebih lanjut (Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg).
  2. Jika usaha perdamaian berhasil, maka dibuat akta perdamaian, yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim dihadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi perdamaian tersebut. 3. Akta/ putusan perdamaian mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan apabila tidak dilaksanakan, eksekusi dapat dimintakan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan.
  3. Akta/ putusan perdamaian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
  4. Jika usaha perdamaian tidak berhasil, hal tersebut harus dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, jika perlu dengan menggunakan penterjemah (Pasal 131 HIR/Pasal 155 RBg).
  5. Khusus untuk gugatan perceraian, Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, yang sedapat mungkin dihadiri sendiri oleh suami-istri tersebut.
  6. Apabila usaha perdamaian berhasil, maka gugatan penceraian tersebut harus dicabut, apabila usaha perdamaian gagal maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang yang tertutup untuk umum.
  7. Dalam mengupayakan perdamaian digunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan agar semua perkara yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib untuk diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator (Pasal 2 ayat (3) PERMA).
  8. PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (lihat lampiran file PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).
  9. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengatur tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (lihat lampiran file PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan). lebih lengkap dapat didownloa d di  /pn-madina/files/PERMA_MEDIASI_PENGADILAN_WEB.pdf

sumber : http://pn-mandailingnatal.go.id/inb-news-44-prosedur-mediasi-di-pengadilan

Penting Anda Tahu! Kebijakan-Kebijakan MA Terbaru tentang Hukum Acara

Posted on | March 2, 2016 | Comments Off on Penting Anda Tahu! Kebijakan-Kebijakan MA Terbaru tentang Hukum Acara

Untuk mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Agung menerbitkan sejumlah beleid yang berkaitan dengan hukum acara. Mengatur masalah pilkada, kewenangan, dan perikanan.

Sepanjang 2015-2016, MA telah menerbitkan sejumlah peraturan baik dalam bentuk surat keputusan (SKMA), peraturan MA (Perma), atau surat edaran (SEMA) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sebagai peradilan tertinggi. Kebijakan internal MA mengenai hukum acara terbit karena ada kewenangan baru yang diamanatkan peraturan perundangan-undangan yang belum lama ini diterbitkan. MA mengisi kekosongan hukum.

“Aturan-aturan ini umumnya untuk mengisi kekosongan hukum acara akibat adanya kewenangan baru,” ujar Ketua MA Hatta Ali  saat menyampaikan Laporan Tahunan MA Tahun 2015 di Assembly Hall Jakarta Convention Centre, Jakarta, Selasa (01/3)kemarin.

Hatta Ali menegaskan selama tahun 2015 MA telah menerbitkan sejumlah kebijakan menyangkut hukum acara. Misalnya, Perma No. 3 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan Perma No. 6 Tahun 2015 tentang Hakim Khusus dalam Tindak Pidana Pemilihan di Pengadilan Negeri hingga Pengadilan.

UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada mengamanatkan pemeriksaan perkara TUN dan pidana dalam Pilkada harus diperiksa oleh hakim khusus dan majelis khusus,” kata Hatta Ali.

Ketua MA telah mengangkat 29 hakim tinggi khusus pada PTTUN dan 6 hakim agung khusus pada MA yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa TUN yang timbul dalam proses pilkada sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPUD. “Ketua MA juga telah mengangkat 2.334 hakim tindak pidana pemilihan pada pengadilan negeri dan 324 hakim tindak pidana pemilihan pada pengadilan tinggi,” bebernya.

Terbit pula Perma No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, Perma No. 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Penerimaan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Hatta menjelaskan Perma No. 4 Tahun 2015 dan Perma No. 5 Tahun 2015 masuk dalam lingkup kewenangan PTUN sebagai amanat UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebab, UU Administrasi Pemerintahan memberi dua kewenangan baru kepada PTUN yakni kewenangan memutus ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang dan memutus permohonan mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan/pejabat pemerintah.

Selain itu, MA menerbitkan SEMA No. 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal dalam Perkara Pidana Perikanan. Dijelaskan Hatta, SEMA No. 1 Tahun 2015, sebagai pelaksanaan Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, mengatur teknis hukum pemusnahan kapal dalam perkara pidana perikanan.

Terbitnya aturan ini bentuk dukungan MA terhadap pemerintah yang menginginkan adanya efek jera bagi terdakwa, perusahaan pemilik kapal, atau operator kapal melakukan pidana perikanan di wilayah Indonesia. “Pemberian efek jera ini dilakukan dengan menenggelamkan atau pemusnahan barang bukti kapal yang digunakan melakukan kejahatan pencurian ikan,” jelasnya.

Memasuki tahun 2016, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Perma No. 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Di luar itu, Ketua MA memaparkan capaian keberhasilan rasio penyelesaian penanganan perkara dan pengawasan aparatur peradilantermasuk hakim. Dirinya memaparkan capaian dari sisipenghargaan atau penilaian kinerja dari kementerian/lembagalain.Selain itu, capaian penerbitan regulasilainyang mendukung tugas dan fungsi MA dan pengadilan di bawahnya, seperti Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan dan Perma No. 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt56d6249ac3897/penting-anda-tahu-kebijakan-kebijakan-ma-terbaru-tentang-hukum-acara

Surat PD Majelis Buddhayana Indonesia Kabupaten Wonosobo tembusannya disampaikan kepada LBH Buddhis Indonesia

Posted on | October 22, 2015 | Comments Off on Surat PD Majelis Buddhayana Indonesia Kabupaten Wonosobo tembusannya disampaikan kepada LBH Buddhis Indonesia

MBI01 MBI02 MBI03 MBI04 MBI05 MBI06 MBI07 MBI08

Perpindahan Agama Dilakukan Sukarela

Posted on | October 20, 2015 | Comments Off on Perpindahan Agama Dilakukan Sukarela

WONOSOBO – Bupati Wonosobo Kholiq Arif bersikap tegas terhadap berkembangnya isu pemaksaan agama terhadap 74 warga Dusun Munggang, Desa Tanjung Anom Kecamatan Kepil, baru-baru ini.

Ditemui di rumah dinas, Jumat (16/10), Kholiq mengaku, telah melakukan kajian mendalam, serta menugaskan pihakpihak terkait dalam forum klarifikasi yang digelar di Aula Kecamatan Kepil, Selasa (13/10) lalu. ’’Ini sebenarnya adalah kesalahpahaman dari beberapa pihak, sehingga muncul kesan ada intimidasi untuk berpindah agama,’’ kata Kholiq.

Fakta sebenarnya, menurut Bupati, telah tertuang dalam hasil klarifikasi yang digelar oleh perwakilan Kantor Kementerian Agama Kabupaten, Pengurus FKUB Wonosobo, Majelis Buddhayana Indonesia, Muspika Kepil, MUI Kepil, tokoh Buddha Wonosobo beserta kades dan kadus Tanjung Anom.

’’Dari hasil klarifikasi tersebut, 74 warga Dusun Munggang Desa Tanjung Anom, Kecamatan Kepil, telah memeluk agama Islam secara sukarela tanpa paksaan dari pihak mana pun,’’jelas Bupati. Hal itu, menurut Kholiq, membantah yang berkembang luas melalui jejaring media sosial bahwa warga Tanjung Anom dipaksa pindah agama.

’’Bahkan dari hasil klarifikasi tersebut, diketahui pula bahwa kadus Munggang sempat meminta mereka untuk berpikir ulang,’’lanjutnya. Namun, karena mereka mengaku telah memantapkan hati untuk menganut Islam, maka pihak Desa menggelar pengucapan kalimat syahadat massal di masjid desa setempat pada 23 September.

Seusai persyahdatan tersebut, digelar pula pengajian yang dihadiri segenap unsur Muspika Kepil, MUI Kecamatan, KUA, hingga jajaran Banser dan masyarakat umum. ’’Suasananya sudah kondusif pascapengucapan kalimah syahadat, hingga pada 11 Oktober datang perwakilan dari Majelis Buddhayana Indonesia untuk meninjau secara langsung kejadian tersebut,’’kata Kholiq.

Adanya kesalahpahaman dari pihak MBI itulah, yang menurut Kholiq, akhirnya menghasilkan forum mediasi pihak-pihak terkait. Tercapailah kesepakatan bersama dan kesimpulan bahwa permasalahan sudah selesai dan bisa diterima semua pihak.

’’Pemkab sama sekali tidak pernah memaksa warga masyarakat terkait keyakinan yang hendak dipeluk. Kami senantiasa mendorong masyarakat untuk saling menghargai apa pun agama dan keyakinan yang dianut,’’tegas Bupati. Pemkab juga telah mengirim surat kepada Sekretariat Walubi di Jakarta.

Diklarifikasi

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Wonosobo, Muh Khusnan Kepil mengatakan, surat yang dikirim dalam bentuk laporan oleh pengurus daerah MBI Wonosobo dan akhirnya menjadi sumber permasalahan, telah diklarifikasi oleh MBI Pusat dan akan direvisi karena isinya tidak benar.

’Surat bernomor 003/1015/MBI yang dikeluarkan MBI Wonosobo telah dibahas secara detail dalam forum, dan dibantah kebenarannya oleh pihak-pihak terkait, termasuk oleh kapolsek Kepil,’’pungkasnya. Klarifikasi atas isu perpindahan agama warga Tanjung Anom tersebut juga disampaikan Kepala Dusun Munggang, Umi Rahayu. Dia menjelaskan, ke-74 warganya itu memang dulunya beragama Islam.

’’Sekitar 15 tahun lalu mereka berpindah keyakinan, sehingga ketika mereka datang ke rumah, saya sempat menasihati untuk tidak begitu saja mengambil keputusan karena terkait keyakinan seharusnya dipikirkan masak-masak,’’ jelas Umi. Dari pertemuan itu, FKUB dan Pemkab memberi kesempatan kepada MBI Pusat untuk turun lansung ke Dusun Munggang, Tajung Anom, Kepil, dengan tidak didampingi siapa pun.

Semenjak kejadian itu Romo Anton dan Romo Mandala (MBI Pusat) telah datang ke Tanjung Anom dan menginap di rumah kadus Munggang. Keduanya telah bertemu langsung dengan tokoh agama setempat Yasmanto dan Winarno. Keduanya menjelaskan, isi surat nomor 003/1015/MBI yang berisi adanya paksaan menganut agama Islam adalah tidak benar.

sumber : http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/perpindahan-agama-dilakukan-sukarela/

Surat LBH Buddhis Indonesia : Adanya informasi dugaan pemaksaan pindah agama Buddha ke agama Islam secara massal di Desa Munggang, Kelurahan Tanjung Anom, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo terhadap 28 KK umat Buddha, maka untuk itu diharapkan aparat terkait dapat melakukan investigasi atas permasalan tersebut dengan membentuk Tim Gabungan agar kemudian hari tidak adanya pemaksaan agama tersebut, karena itu telah melanggar Hak Asasi Manusia terhadap pribadi seseorang

Posted on | October 16, 2015 | Comments Off on Surat LBH Buddhis Indonesia : Adanya informasi dugaan pemaksaan pindah agama Buddha ke agama Islam secara massal di Desa Munggang, Kelurahan Tanjung Anom, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo terhadap 28 KK umat Buddha, maka untuk itu diharapkan aparat terkait dapat melakukan investigasi atas permasalan tersebut dengan membentuk Tim Gabungan agar kemudian hari tidak adanya pemaksaan agama tersebut, karena itu telah melanggar Hak Asasi Manusia terhadap pribadi seseorang

009 15 Oktober 2015 -   Kasus Wonosobo ttd_Page_1

009 15 Oktober 2015 -   Kasus Wonosobo ttd_Page_2

009 15 Oktober 2015 -   Kasus Wonosobo ttd_Page_3

Salvo iringi pemakaman Adnan Buyung

Posted on | September 24, 2015 | Comments Off on Salvo iringi pemakaman Adnan Buyung

Salvo iringi pemakaman Adnan Buyung

Sejumlah anggota TNI melakukan tembakan salvo untuk mengiringi prosesi pemakaman almarhum Adnan Buyung Nasution di TPU Tanah Kusir, Jakarta, Kamis (24/9). Pengacara senior penerima Penghargaan Bintang Mahaputra atas jasa dan pengabdiannya kepada negara itu dimakamkan dengan upacara militer. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay).
Jakarta (ANTARA News) – Salvo mengiringi pemakaman jenazah pengacara senior Adnan Buyung Nasution dalam upacara militer di Jakarta, Kamis pagi.

Tangisan keluarga dan kerabat mengiringi proses pemakaman penyandang gelar Bintang Mahaputra itu di Tempat Pemakaman Umum Tanah Kusir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memimpin upacara pemakaman yang berlangsung selama 30 menit mulai pukul 09.10 WIB.

“Atas nama negara dan bangsa, dengan ini saya mempersembahkan ke persada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhum kepada Ibu Pertiwi,” kata Darmin.

“Semoga jalan darma bakti yang ditempuh dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua,” katanya.

Dalam sambutannya, Darmin juga mengatakan bahwa upacara pemakaman militer dilaksanakan sebagai penghormatan atas jasa Adnan Buyung semasa hidup.

“Dengan kepergian almarhum kita kehilangan putra bangsa yang baik. Yang setia pada negara, bekerja keras dalam mengemban tugas negara. Yang dilakukan almarhum sangat bermanfaat untuk ditauladani bagi kita yang masih hidup,” tuturnya.

Adnan Buyung dimakamkan disamping makam anak pertamanya, Iken Basya Rinanda Nasution, yang meninggal dunia di Jakarta pada 14 Mei 2010.

Adnan Buyung meninggal dunia pada usia 81 tahun di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta pada Rabu (23/9) pukul 10.15 WIB, setelah bertahun-tahun menderita komplikasi ginjal, lambung dan paru-paru.

Ia meninggalkan seorang istri, Tengku Sabariah Sabaroedin, dan tiga anak yakni Mauldy Donggur Rinanda Nasution, Rasyid Alam Perkasa Rinanda Nasution, dan Pia Ariestiana Rinanda Nasution.

sumber : http://www.antaranews.com/berita/519893/salvo-iringi-pemakaman-adnan-buyung

Pengacara Senior Adnan Buyung Nasution Meninggal Dunia

Posted on | September 23, 2015 | Comments Off on Pengacara Senior Adnan Buyung Nasution Meninggal Dunia

Pengacara Senior Adnan Buyung Nasution Meninggal Dunia
Foto: Rachman Haryanto

Jakarta – Kabar duka datang dari ranah hukum. Pengacara senior Adnan Buyung Nasution meninggal dunia. Buyung selama beberapa hari ini memang menjalani perawatan di RS Pondok Indah, Jaksel.

Buyung menghembuskan nafas terakhir pada pukul 10.17 WIB, Rabu (23/9/2015). Buyung menjalani perawatan sejak Jumat pekan lalu.

“Keluarga ada di rumah sakit semua sekarang,” terang seorang perempuan yang berada di rumah Buyung di Lebak Bulus, Jaksel.

Kabar Buyung meninggal dunia ini juga sudah ramai disampaikan media sosial. Di berbagai forum juga menyampaikan duka untuk pria berusia 81 tahun yang akrab disapa Bang Buyung ini.

sumber :https://news.detik.com/berita/3026397/pengacara-senior-adnan-buyung-nasution-meninggal-dunia
IMG-20150923-WA026

PERMA NO. 5 Tahun 2015 tentang PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN

Posted on | September 5, 2015 | Comments Off on PERMA NO. 5 Tahun 2015 tentang PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN

PERMA_05_2015_Page_01

kiriman : fajar miarsa <fajarrachmad99@gmail.com>

selengkapnya download disini : http://www.4shared.com/office/CN-5gJ9Ace/PERMA_05_2015.html

« go backkeep looking »