LBH Buddhis Indonesia

Surat LBH Buddhis Indonesia : Adanya informasi dugaan pemaksaan pindah agama Buddha ke agama Islam secara massal di Desa Munggang, Kelurahan Tanjung Anom, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo terhadap 28 KK umat Buddha, maka untuk itu diharapkan aparat terkait dapat melakukan investigasi atas permasalan tersebut dengan membentuk Tim Gabungan agar kemudian hari tidak adanya pemaksaan agama tersebut, karena itu telah melanggar Hak Asasi Manusia terhadap pribadi seseorang

Posted on | October 16, 2015 | Comments Off on Surat LBH Buddhis Indonesia : Adanya informasi dugaan pemaksaan pindah agama Buddha ke agama Islam secara massal di Desa Munggang, Kelurahan Tanjung Anom, Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo terhadap 28 KK umat Buddha, maka untuk itu diharapkan aparat terkait dapat melakukan investigasi atas permasalan tersebut dengan membentuk Tim Gabungan agar kemudian hari tidak adanya pemaksaan agama tersebut, karena itu telah melanggar Hak Asasi Manusia terhadap pribadi seseorang

009 15 Oktober 2015 -   Kasus Wonosobo ttd_Page_1

009 15 Oktober 2015 -   Kasus Wonosobo ttd_Page_2

009 15 Oktober 2015 -   Kasus Wonosobo ttd_Page_3

Salvo iringi pemakaman Adnan Buyung

Posted on | September 24, 2015 | Comments Off on Salvo iringi pemakaman Adnan Buyung

Salvo iringi pemakaman Adnan Buyung

Sejumlah anggota TNI melakukan tembakan salvo untuk mengiringi prosesi pemakaman almarhum Adnan Buyung Nasution di TPU Tanah Kusir, Jakarta, Kamis (24/9). Pengacara senior penerima Penghargaan Bintang Mahaputra atas jasa dan pengabdiannya kepada negara itu dimakamkan dengan upacara militer. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay).
Jakarta (ANTARA News) – Salvo mengiringi pemakaman jenazah pengacara senior Adnan Buyung Nasution dalam upacara militer di Jakarta, Kamis pagi.

Tangisan keluarga dan kerabat mengiringi proses pemakaman penyandang gelar Bintang Mahaputra itu di Tempat Pemakaman Umum Tanah Kusir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memimpin upacara pemakaman yang berlangsung selama 30 menit mulai pukul 09.10 WIB.

“Atas nama negara dan bangsa, dengan ini saya mempersembahkan ke persada Ibu Pertiwi, jiwa raga dan jasa-jasa almarhum kepada Ibu Pertiwi,” kata Darmin.

“Semoga jalan darma bakti yang ditempuh dapat menjadi suri tauladan bagi kita semua,” katanya.

Dalam sambutannya, Darmin juga mengatakan bahwa upacara pemakaman militer dilaksanakan sebagai penghormatan atas jasa Adnan Buyung semasa hidup.

“Dengan kepergian almarhum kita kehilangan putra bangsa yang baik. Yang setia pada negara, bekerja keras dalam mengemban tugas negara. Yang dilakukan almarhum sangat bermanfaat untuk ditauladani bagi kita yang masih hidup,” tuturnya.

Adnan Buyung dimakamkan disamping makam anak pertamanya, Iken Basya Rinanda Nasution, yang meninggal dunia di Jakarta pada 14 Mei 2010.

Adnan Buyung meninggal dunia pada usia 81 tahun di Rumah Sakit Pondok Indah Jakarta pada Rabu (23/9) pukul 10.15 WIB, setelah bertahun-tahun menderita komplikasi ginjal, lambung dan paru-paru.

Ia meninggalkan seorang istri, Tengku Sabariah Sabaroedin, dan tiga anak yakni Mauldy Donggur Rinanda Nasution, Rasyid Alam Perkasa Rinanda Nasution, dan Pia Ariestiana Rinanda Nasution.

sumber : http://www.antaranews.com/berita/519893/salvo-iringi-pemakaman-adnan-buyung

Pengacara Senior Adnan Buyung Nasution Meninggal Dunia

Posted on | September 23, 2015 | Comments Off on Pengacara Senior Adnan Buyung Nasution Meninggal Dunia

Pengacara Senior Adnan Buyung Nasution Meninggal Dunia
Foto: Rachman Haryanto

Jakarta – Kabar duka datang dari ranah hukum. Pengacara senior Adnan Buyung Nasution meninggal dunia. Buyung selama beberapa hari ini memang menjalani perawatan di RS Pondok Indah, Jaksel.

Buyung menghembuskan nafas terakhir pada pukul 10.17 WIB, Rabu (23/9/2015). Buyung menjalani perawatan sejak Jumat pekan lalu.

“Keluarga ada di rumah sakit semua sekarang,” terang seorang perempuan yang berada di rumah Buyung di Lebak Bulus, Jaksel.

Kabar Buyung meninggal dunia ini juga sudah ramai disampaikan media sosial. Di berbagai forum juga menyampaikan duka untuk pria berusia 81 tahun yang akrab disapa Bang Buyung ini.

sumber :https://news.detik.com/berita/3026397/pengacara-senior-adnan-buyung-nasution-meninggal-dunia
IMG-20150923-WA026

PERMA NO. 5 Tahun 2015 tentang PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN

Posted on | September 5, 2015 | Comments Off on PERMA NO. 5 Tahun 2015 tentang PEDOMAN BERACARA UNTUK MEMPEROLEH PUTUSAN ATAS PENERIMAAN PERMOHONAN GUNA MENDAPATKAN KEPUTUSAN DAN/ATAU TINDAKAN BADAN ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN

PERMA_05_2015_Page_01

kiriman : fajar miarsa <fajarrachmad99@gmail.com>

selengkapnya download disini : http://www.4shared.com/office/CN-5gJ9Ace/PERMA_05_2015.html

PERMA No. 4 Tahun 2015 tentang PEDOMAN BERACARA DALAM PENILAIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Posted on | September 5, 2015 | Comments Off on PERMA No. 4 Tahun 2015 tentang PEDOMAN BERACARA DALAM PENILAIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN WEWENANG

PERMA_04_2015_Page_01

kiriman : fajar miarsa <fajarrachmad99@gmail.com>

selengkapnya download disini : http://www.4shared.com/office/ZbH9BCoWce/PERMA_04_2015.html

Akses Situs Keabsahan ijazah Perguruan Tinggi di dikti

Posted on | August 19, 2015 | Comments Off on Akses Situs Keabsahan ijazah Perguruan Tinggi di dikti

Penelitian atas ijazah ASN/TNI terkait dengan keabsahan Perguruan Tinggi di dalam negeri yang memiliki ijin dan data kemahasiswaan dengan mengakses situs:

a. http://forlap.dikti.go.id (dalam negeri)

b. http://ijazahln.dikti.go.id (luar negeri)

MA Tetapkan Kriteria Perkara Small Claim Court

Posted on | August 13, 2015 | Comments Off on MA Tetapkan Kriteria Perkara Small Claim Court

tata cara penyelesaian perkara gugatan sederhana atau small claim court

Small claim court ditangani oleh hakim tunggal.

MA Tetapkan Kriteria Perkara Small Claim Court

Gedung MA. Foto: RES
Sekira tahun 2013, pihak Mahkamah Agung (MA)melontarkan wacana tentang akan diterbitkan peraturan tentang tata cara penyelesaian perkara gugatan sederhana atau small claim court. Kala itu, melalui Kepala Biro Hukum dan Humas Ridwan Mansyur, MA menyatakan peraturan dimaksud akan berlaku tahun 2014.Dua tahun berselang, ternyata peraturan tentang tata cara penyelesaian perkara gugatan sederhana baru terbit. Diunduh dari laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum MA, sjdih.mahkamahagung.go.id, peraturan itu diberi nomor dan titel Peraturan MA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (PERMA 2/2015).

Tertulis di dokumen, PERMA 2/2015 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Agustus 2015 oleh Ketua MA Muhammad Hatta Ali. Lalu, pada tanggal yang sama PERMA 2/2015 diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Terdiri dari 33 Pasal dan 9 Bab, PERMA 2/2015 mendefinisikan small claim court adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp200 juta yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Lebih lanjut, PERMA 2/2015 menetapkan kriteria perkara yang diselesaikan dengan mekanisme small claim court adalah perkara cidera janji (wanprestasi) dan atau perbuatan melawan hukum (PMH). PERMA 2/2015 juga mensyaratkan bahwa pihak-pihak penggugat dan tergugat tidak boleh lebih dari satu, kecuali kepentingan hukum yang sama.

Baik penggugat maupun tergugat diwajibkan hadir secara langsung dalam persidangan dengan atau tanpa kuasa hukum. Small claim court tidak dapat diterapkan untuk perkara yang tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya. Persidangan small claim court dipimpin oleh hakim tunggal.

PERMA 2/2015 menyebut dua jenis perkara yang tidak bisa diselesaikan dalam small claim court. Pertama, perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, perkara sengketa hak atas tanah.

Terkait jangka waktu, PERMA 2/2015 menetapkan bahwa small claim court berlangsung paling lama 25 hari sejak hari pertama. Dengan jangka waktu yang begitu singkat, PERMA ‘melarang’ para pihak untuk mengajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

Tahapan-tahapannya adalah pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan berkas, penetapan hakim dan penunjukkan panitera, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian, dan putusan.

Merujuk pada isi PERMA 2/2015, maka pemeriksaan pendahuluan menjadi tahapan paling krusial karena di tahap ini, hakim berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana.

Apabila hakim berpendapat bahwa perkara bukanlah gugatan sederhana, maka dikeluarkan penetapan yang artinya small claim court tidak berlanjut. Atas penetapan hakim ini, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Satu hal yang menarik dalam PERMA 2/2015 adalah kewajiban bagi hakim untuk berperan aktif dalam bentuk memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak; mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan; menuntun para pihak dalam pembuktian; dan menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

Terkait putusan akhir small claim court, PERMA 2/2015 mengatur bahwa para pihak dapat mengajukan keberatan paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan. Putusan majelis hakim atas keberatan adalah putusan akhir sehingga tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55cc471fd41ba/ma-tetapkan-kriteria-perkara-ismall-claim-court-i

Presiden Jokowi Lantik Sembilan Anggota Komisi Kejaksaan

Posted on | August 6, 2015 | Comments Off on Presiden Jokowi Lantik Sembilan Anggota Komisi Kejaksaan

Presiden Jokowi Lantik Sembilan Anggota Komisi Kejaksaan

Presiden Jokowi saat melantik dan mengambil sumpah anggota Komisi Kejaksaan, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/8). Foto: Setkab RI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik dan mengambil sumpah jabatan terhadap sembilan anggota Komisi Kejaksaan (Komjak) periode 2015-2020 di Istana Negara, Kamis (6/8). Susunan sembilan anggota Komjak tersebut terdiri dari tiga perwakilan pemerintah dan enam dari unsur masyarakat.

Kesembilan anggota Komisi Kejaksaan itu adalah Sumarno (ketua dari unsur pemerintah), Erna Ratnaningsih (wakil merangkap anggota dari unsur masyarakat), Ferdinand T Andi Lolo (anggota dari unsur masyarakat), Pultoni (anggota dari unsur masyarakat), Barita L H Simanjuntak (anggota dari unsur masyarakat).

Selanjutnya, Yuni Arta Manalu (anggota dari unsur masyarakat), Indro Sugiarto (anggota dari unsur masyarakat), Yuswa Kusuma AB (anggota dari unsur pemerintah) dan Tudjo Pramono (anggota dari unsur pemerintah).

Ketua Komjak Sumarno mengatakan, tugas dan wewenang Komjak adalah mendorong kinerja kejaksaan untuk lebih baik lagi. Ketika ditanya peningkatan kinerja Komjak, ia mengaku akan masih melakukan koordinasi dengan anggota lainnya.

Sementara, Anggota Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak mengatakan bahwa pihaknya akan membuktikan kepada masyarakat bahwa Komjak itu ada. “Kami akan membuka akses ke publik untuk memberikan memberikan saran dan laporan terhadap perilaku jaksa, serta akan menerima laporan masyarakat untuk membuktikan Komisi Kejaksaan ada,” katanya.

Ia berjanji akan melakukan pengawasan terhadap sikap dan perilaku jaksa di dalam dan di luar kedinasan, serta mengusulkan perbaikan sarana prasarana untuk meningkat kinerja jaksa.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, pihaknya akan memberikan ruang gerak seluas-luasnya terhadap Komjak untuk memantau dan mengawasi kinerja yang lembaga dipimpinnya.

“Masukan dari mereka harus diperhatikan dan kami akan mendalami serta menindaklanjuti baik masukan yang positif maupun yang negatif,” kata Prasetyo usai mengikuti upacara pelanntikan di Istana Negara.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55c3104d4ac4a/presiden-jokowi-lantik-sembilan-anggota-komisi-kejaksaan

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H

Posted on | July 16, 2015 | Comments Off on Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H

idulfitri

Tak Puas dengan Program Pemerintah, Lapor melalui “www.laporpresiden.org”

Posted on | July 14, 2015 | Comments Off on Tak Puas dengan Program Pemerintah, Lapor melalui “www.laporpresiden.org”

Jakarta – Setelah meluncurkan akun resmi Twitter dan fanpage Facebook, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemudian memperkenalkan situs pelaporan kepada presiden melalui situs www.laporpresiden.org. Situs pelaporan itu dikelola Kantor Staf Kepresidenan, khususnya bidang komunikasi, dimana setiap orang bisa memasukkan laporan mengenai berbagai hal di sekitar mereka yang akan segera ditindaklanjuti pemerintah.

Situs ini diinisiasi oleh publik, sementara sebelumnya sudah ada situs yang mirip, namun menurut Deputi Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, situs-situs tersebut diinisiasi oleh institusi di lingkungan presiden, yaituwww.lapor.go.id. Keduanya terintegrasi dan akan komplementer. Menurut Yanuar, pelaporan di situs www.laporpresiden.org akan bisa ditindaklanjuti di situs www.lapor.go.id.

“Engine http://lapor.go.id, lanjut Yanuar, digunakan juga untuk meneruskan dan menindaklanjutihttp://laporpresiden.org,” kata Yanuar, sebagai dirilis Sekretariat Kabinet, Jakarta, Senin (13/7).

Pembentukan kanal www.lapor.go.id didasarkan pada Peraturan Presiden (perpres) 76 / 2013 dan diatur pula dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Roadmap Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

“Silakan gunakan untuk sampaikan keluhan kualitas layanan publik dan pantau pembangunan,” imbuhnya.

sumber : http://www.beritasatu.com/nasional/290733-tak-puas-dengan-program-pemerintah-lapor-melalui-wwwlaporpresidenorg.html

« go backkeep looking »