LBH Buddhis Indonesia

LBH | Budiman | Advokat | Pengacara

Pemda Perlu Dukung Implementasi SEMA Akta Kelahiran

Posted on | September 18, 2012 | Comments Off

Pemerintah daerah (Pemda) perlu memberikan dukungan penuh untuk mengimplementasikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 06 Tahun 2012 guna memudahkan masyarakat mendapatkan akta kelahiran. Dukungan itu antara lain dilakukan dalam bentuk menanggung biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat saat mengurus penetapan akta lahir dari pengadilan.

Apalagi, lewat SEMA tersebut, Mahkamah Agung sudah mempermudah proses pengurusan penetapan akta lahir bagi mereka yang terlambat. Termasuk mereka yang selama ini berdomisili jauh dari pengadilan. “Seharusnya Pemda membebaskan (biaya) tanpa persyaratan,” kata Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), M. Ihsan, kepada hukumonline.

Perlunya dukungan dari Pemda juga disampaikan Amrullah. Menurut Manajer Program Perlindungan dan Partisipasi Anak Plan Indonesia ini SEMA akan efektif jika Pemda juga ikut memberikan dukungan. Termasuk dukungan finansial dan kebijakan. Akta lahir adalah hak anak yang seharusnya dipermudah pengurusannya.  Ia melihat belum semua daerah menaruh perhatian serius pada upaya mempermudah akses terhadap akta kelahiran. “Belum semua daerah aware,” ujarnya.

Pada 6 September lalu, Mahkamah Agung telah menerbitkan SEMA No. 06 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif. Melalui SEMA ini, Mahkamah Agung mempermudah pengurusan akta kelahiran bagi masyarakat yang terlambat mengurus.

Selain memungkinkan pengurusan kolektif, Mahkamah mendorong pengadilan di daerah melakukan sidang keliling atau zitting plaats. Untuk pengurusan biaya, pengadilan bisa bekerjasama dengan bank atau pos Indonesia.

Sejumlah daerah memang tetap membebankan warga biaya pengurusan akta lahir meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak menganut prinsip tanpa biaya. Sejumlah daerah secara normatif membebaskan biaya dimaksud. Kota Depok, misalnya, telah menerbitkan Perda No. 08 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil. Biaya cetak akta lahir gratis. Aturan normatif ini tak menjamin ada penyimpangan di lapangan. Malah, beberapa daerah akhirnya menerapkan biaya tertentu pengurusan akta kelahiran.

Biaya yang ditanggung bisa lebih besar bagi mereka yang –karena terlambat—terpaksa mengurus ke pengadilan. Melalui SEMA tersebut Mahkamah Agung berusaha mengurangi masalah yang dihadapi masyarakat dalam mengurus akta lahir. Mahkamah memungkinkan permohonan pembebasan biaya perkara perdata. “SEMA itu memudahkan, kami sangat mendukung,” kata Ihsan.

Seraya mendukung SEMA, Ihsan mengingatkan kewajiban Pemda melayani pengurusan catatan kependudukan setiap anak sesuai UU Perlindungan Anak. Ia meminta daerah menerbitkan peraturan yang senyawa dengan SEMA, dalam arti mempermudah masyarakat mengakses akta lahir melalui pengadilan.

Sebenarnya, upaya memudahkan layanan akta lahir bagi anak menjadi kewajiban banyak lembaga. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak sudah pernah menandatangani nota kesepahaman. Nota kesepahaman 13 Mei 2011 itu pada intinya berisi langkah-langkah yang harus ditempuh kedelapan lembaga untuk mempercepat kepemilikan akta kelahiran dalam rangka perlindungan anak.

Dalam nota kesepahaman itu, Kementerian Dalam Negeri bertugas dan bertanggung jawab antara lain melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Juga memfasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya aparatur yang diperlukan daerah dalam menyelenggarakan percepatan kepemilikan akta kelahiran.

Dalam kaitan tugas itulah Kementerian Dalam Negeri perlu menerbitkan edaran agar daerah mendukung implementasi SEMA No. 06 Tahun 2012.

sumber : http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50569f2c5af87/pemda-perlu-dukung-implementasi-sema-akta-kelahiran

Surat Edaran tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampauai Batas Satu Tahun Secara Kolektif

Nomor       : 06 Tahun 2012
Tanggal     : 6 September 2012
Tentang     : Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran yang Melampauai  Batas Waktu Satu Tahun Secara kolektif

Download : DISINI

sumber : http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/peraturan/10-sema/367-surat-edaran-tentang-pedoman-penetapan-pencatatan-kelahiran-yang-melampauai-batas-satu-tahun-secara-kolektif.html

Comments

Comments are closed.