LBH Buddhis Indonesia

LBH | Budiman | Advokat | Pengacara

Wamenkum: LP Paling Disorot Masyarakat

Posted on | September 15, 2012 | Comments Off

Medan (ANTARA) – Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengatakan, masalah pelayanan publik dilingkungan lembaga pemasyarakatan, belakangan ini menjadi salah satu yang paling disorot.

“Untuk itu perlu dilakukan pembenahan terhadap lembaga pemasyarakatan tersebut,” kata Denny sebagai pembicara utama pada semiloka “Sosialisasi Standar Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara Se- Wilayah Sumatera di Medan, Jumat.

Dalam melaksanakan pembenahan tersebut, menurut dia, jelas membutuhkan kapasitas dan integritas, yang keduanya harus berjalan seiring.

“Kalau kapasitas membutuhkan kemampuan intelektual, sedangkan integritas terkait masalah moral,” katanya.

Denny mengatakan, khusus untuk lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, menyiapkan satu “Jargon”, yaitu Anti- Halinar, singkatan dari anti HP (telepon genggam), pungli (pungutan liar) dan narkoba.

Selain itu, jelasnya, rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang bebas setoran dan pungutan adalah bagian dari mewujudkan semangat Anti-Halinar di Ditjen Pemasyarakatan tersebut.

“Karena mayoritas CPNS yang akan diterima tahun ini, akan mengisi formasi di direktorat tersebut,” ucap dia.

Lebih lanjut dia menambahkan, empat standar prosedur operasional (SOP) terkait lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, menjadi prioritas pembahasan di Kementerian Hukum dan HAM, yaitu terkait administrasi dan koordinasi, pemberian hak narapidana, pengawasan dan peraturan Menteri Hukum dan HAM yang terkait.

Di antara SOP yang dibenahi adalah kriteria “kelakuan baik” sebagai syarat remisi sampai pengurangan hukuman dan whistle blower sistem untuk pelaporan dugaan penyimpangan pelaksanaan tugas.

SOP terkait administrasi dan koordinasi menjadi prioritas pembahasan dalam semiloka ini, salah satunya berhubungan dengan pelepasan tahanan demi hukum.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM, maupun KUHAP sudah jelas mengatur megenai ini.Kenyataannya, banyak tahanan belum dilepaskan, sekalipun tak ada surat perpanjangan penahanan dari instansi yang berwenang.

“Kita perlu tegasakn lagi dengan ketentuan SOP,” ujarnya.

Sementara soal hak para narapidana, Denny menyoroti masalah kriteria kelakuan baik.Tidak tepat bila kelakuan baik dan catatan dalam Register F hanya terkait terlibat atau tidak pada insiden fisik seperti perkelahian.

Sedangkan, kepemilikan HP, fasilitas berlebihan, hingga narkoba, tidak masuk kriteria pelanggaran yang tercatat di Register F.Tercatat melakukan pelanggaran dalam Register F, akan menghilangkan kesempatan narapidana mendapatkan hak keringanan dan pengurangan hukuman.

Selain itu, soal whistle blower, menurut Denny, SOP harus jelas.Sistem pelaporan penyimpangan tugas, harus berbasis satu kesatuan sistem, tidak menggunakan pendekatan personal.

“Pelapor yang dapat memberikan bukti yang valid, harus yakin tak bakal mendapat tekanan, bahkan seharusnya mendapat penghargaan,” katanya.

Denny berkeyakinan, bila semangat Anti-Halinar di Lembaga Pemasyarakatan terwujud, maka layanan akan membaik dengan sendirinya.”Semangat Anti-Halinar adalah implementasi semangat anti korupsi,” kata Denny.

sumber : http://id.berita.yahoo.com/wamenkum-lp-paling-disorot-masyarakat-060210623.html;_ylt=AnDOaXKDctzpNSVPbss.hhugn8h_;_ylu=X3oDMTQ3amdnM3RuBG1pdANMYXRlc3ROZXdzIExpc3RpbmcEcGtnAzY0M2ExMDdjLTMzMzAtMzU1Mi1hOTdhLTgwNzhmNmI1NDM1YwRwb3MDMTY2BHNlYwNNZWRpYVN0b3J5TGlzdFRlbXAEdmVyA2UyZjA2NTMwLWZlZmEtMTFlMS1iYWNlLTZmMTdlNmY2NzVjMA–;_ylg=X3oDMTFvaW5sODQyBGludGwDaWQEbGFuZwNpZC1pZARwc3RhaWQDBHBzdGNhdANhd2FsfGFyc2lwBHB0A3NlY3Rpb25z;_ylv=3

Comments

Comments are closed.

  • translate

    English French German Spain Italian Dutch Russian Portuguese Japanese Korean Arabic Chinese Simplified
  • LINKS

  • Facebook :

  • Archives

  • Peta Kantor :


    Lihat Ruko Tubagus Angke Megah di peta yang lebih besar
  • Tags